Surat Gubernur Banten ke Pimpinan Dewan Redam Wacana Interpelasi

  • Whatsapp
hak interpelasi DPRD Banten
Pengamat hukum Untirta, Lia Riesta Dewi (Kiri) menilai, surat Gubernur Banten terkait rencana konversi dana tidak bisa dikategorikan sebagai kebijakan bagi Bank Banten.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menyodorkan surat pemberitahuan kepada pimpinan DPRD menyusul munculnya wacana hak interplasi yang digagas 15 anggota DPRD Banten terkait pemindahan RKUD Pemprov Banten ke Bank BJB.

Surat bernomor nomor 580/1135-ADPEMDA/2020 tanggal 16 Juni 2020 itu, berisi rencana Pemprov Banten mengonversi dana Kas Umum Daerah (Kasda) sebesar Rp1,9 triliun menjadi penyertaan modal untuk menyehatkan dan menyelamatkan Bank Banten dari ancaman likuiditasi.

Bacaan Lainnya

Ketua Pusat Kajian Konstitusi Perundang-undangan dan Pemerintahan Fakultas Hukum (FH) Untirta, Lia Riesta Dewi dalam diskusi bertema nasib interplasi pasca divestasi Kasda yang digelar Banten Lawyer Club (BLC), Senin (22/6/2020) mengatakan, hukum di Indonesia ada dua jenis peraturan. Perundang-undangan dan peraturan kebijakan. Peraturan itu memiliki perbedaan, perundang-undangan sifatnya mengikat, contohnya SK Gubernur. Sementara kebijakan sifatnya tidak mengikat, contohnya Surat Edaran (SE).

“Nah, surat gubernur (ke pimpinan DPRD) itu masuk kategori apa? Kalau saya lihat hanya surat biasa, yang tidak akan berpengaruh terhadap penyelesaian kemelut Bank Banten, karena tidak ada dampak hukum. Namun surat itu mampu meredam rencana hak interpelasi terhadap Gubernur Banten,” jelasnya.

Lia menambahkan, Bank Banten kondisinya masih dalam pengawasan intensif sebelum Pemprov menarik RKUD. Status ini berarti Bank Banten dalam kondisi kurang baik dalam sisi keuangan, karena adanya potensi mengalami likuiditasi dan membahayakan keberlangsungan usaha perseroan.

Namun, status itu kemudian meningkat menjadi bank dalam pengawasan khusus ketika Pemprov Banten memindahkan RKUD ke Bank Bjb, yang kemudian diikuti peningkatan status dari otoritas jasa keuangan (OJK), karena dikhawatirkan akan terjadi hilangnya sejumlah uang nasabah yang masih tersimpan di Bank Banten.

“Jika saja Pemprov Banten bersabar menunggu keputusan OJK, berkenaan dengan status Bank Banten, termasuk bank umum yang sehat atau tidak, saya yakin permasalahan yang ditimbulkan tidak akan sepelik ini. Karena pada dasarnya yang menentukan bank itu sehat atau tidak hanya OJK,” ujarnya.

Pada sisi lain, lanjut Lia Riesta, DPRD Banten merespon ada hal yang perlu disikapi terkait tindakan gubernur memindahkan RKUD, yang kemudian menimbulkan rush money dari nasabah Bank Banten.

Beberapa anggota DPRD kemudian mewacanakan pengusulan hak interpelasi. Namun, sampai sekarang usulan hak interpelasi itu hanya sebatas wacana, karena faktanya belum terlaksana.

“Dalam sejarah, DPR RI juga sudah sering melakukan hak interpelasi terhadap presiden. Apakah kemudian setelah diinterplasi hubungan mereka menjadi tidak harmonis? Kenyataannya tidak. Hubungan legislatif dan eksekutif baik-baik saja. Karena itu saya kira, jangan terlalu menakut-nakuti diri terhadap apa yang belum terjadi,” jelasnya.

Lia Riesta Dewi juga menilai, surat Gubernur Banten terkait rencana konversi dana Kasda bagi penyertaan modal Bank Banten, tidak bisa dikategorikan sebagai kebijakan bagi Bank Banten itu sendiri.

Selain Lia Riesta Dewi, hadir dalam diskusi itu Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten Ade Hidayat dan Ketua DPC Peradi Serang, Mufti Rahman. Dalam paparannya Ade menjelaskan, hak interpelasi dilakukan dalam upaya meminta penjelasan kepada gubernur berkenaan dengan kebijakannya yang berdampak kepada masyarakat.

Sebagai pimpinan komisi yang bermitra dengan Bank Banten, Ade mengaku mempunyai kepentingan untuk ikut serta mengajukan hak interpelasi. Hal ini berbeda dengan Pansus atau rapat konsultasi yang tujuannya mengonsultasikan permasalahan yang belum ditemukan titik temunya.

“Saya pikir interpelasi penting dilakukan, karena jawaban apapun nantinya yang dijelaskan gubernur bisa menjadi acuan dalam mengambil kebijakan. Karena kami bisa meminta penjelasan terkait pemindahan RKUD Pemprov Banten,” ujarnya.

Namun, lanjut Ade, pada saat ini paska adanya rencana konversi dana Kasda untuk penyertaan modal, dewan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pemprov Banten untuk melakukan penyehatan Bank Banten. Bagaimanapun juga, interpelasi adalah tujuan besarnya.

“Pada saat rapat bersama Sekda, kami mempertanyakan keseriusan Pemprov Banten dalam menyehatkan Bank Banten,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPC Peradi Serang Mufti Rahman mengatakan, dalam kondisi apapun Bank Banten sudah masuk aset Pemprov Banten yang mesti dijaga dan tetap disehatkan. Untuk itu, Mufti mendorong Pemprov Banyten melakukan penambahan modal untuk menunjang operasional Bank Banten melalui BGD.

“Kalau ibarat anak, BGD itu anaknya, sementara Bank Banten cucunya,” ujarnya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.