Sudah Sakit Sejak Awal Berdiri, Bank Banten Disuntik Dana Atau Disuntik Mati

  • Whatsapp
Ilustrasi Kondisi Bank Banten/Ozy

Oleh Endang JP, Pemred Redaksi24.com

REDAKSI24.COM,-Bank Banten di ujung tanduk, setelah kinerjanya tak kunjung membaik setidaknya dalam kurun 5 tahun ke belakang. Bank hasil akuisisi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terhadap Bank Pundi Indonesia Tbk pada 2013 ini, menunjukan kinerja yang selalu negatif dan tetap di bawah standar. Sejak rampung akuisisi pada 2016 lalu, bank ini terus mengalami kerugian, terakhir 2019 Bank Banten menderita kerugian Rp157,56 miliar.

Bacaan Lainnya

Kerugian diikuti dengan terus merosotnya kemampuan permodalan Bank Pembangunan Daerah Banten ini. Terhitung, sejak 2018 rasio permodalan (Capital Adequacy Ratio/CAR) Bank Banten konsisten menurun dari 10,04 persen menjadi 9,01 persen per akhir 2019.

Rasio permodalan yang mencapai 9 persen menandakan ada yang salah dengan Bank Banten. Seperti diketahui semakin kecil rasio CAR bank, maka makin besar pula pertanyaan yang menyertai ihwal kemampuan lembaga keuangan tersebut menjamin risiko-risiko yang akan timbul.

Upaya Pemprov Banten untuk menyelamatkan bank tersebut pun dilakukan, termasuk menyuntikan dana kewajiban penyertaan modal sebesar Rp650 miliar dari Rp950 miliar total kewajibannya. 

Diketahui, dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2013 menyebutkan, Pemprov Banten diwajibkan memberikan penyertaan modal kepada Bank Banten melalui PT Banten Global Development (BGD) selaku induk perusahaan sebesar Rp950 miliar. Pemprov Banten telah mengucurkan anggaran sekitar Rp600 miliar untuk pembentukan Bank Banten melalui proses akuisisi Bank Pundi. Kemudian Pemprov mengalokasikan Rp175 miliar untuk penyertaan modal dalam APBD 2018, namun gagal terserap. Pada APBD 2019 Pemprov Banten kembali menganggarkan sebesar Rp131 miliar juga menjadi silpa, urung dilakukan lantaran Pemprov Banten menunggu hasil rekomendasi dari OJK dan KPK agar tidak menjadi masalah di kemudian. 

Rencana Merger Dengan BJB

Upaya untuk menyembuhkan Bank Banten dari ‘sakit kronis’ juga dengan dilakukan penggabungan atau merger dengan Bank Jabar Banten (BJB). Rencana merger kedua bank plat merah itu diumumkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir April lalu. Deputi Komisioner Humas Dan Logistik OJK Anto Prabowo menyampaikan rencana merger tersebut telah dituangkan dalam Letter of Intent (LOI).

LOI itu ditandatangani pada 23 April 2020 oleh Gubernur Banten Wahidin Halim selaku Pemegang Saham Pengendali Terakhir Bank Banten dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil selaku Pemegang Saham Pengendali Terakhir Bank BJB.

“Dalam kerangka LOI tersebut Bank Banten dan Bank BJB melaksanakan kerja sama bisnis, termasuk dukungan Bank BJB terkait kebutuhan likuiditas Bank Banten,” kata Anto, April lalu.

Menurut Anto, pemenuhan kebutuhan likuiditas tersebut dapat dilakukan antara lain dengan menempatkan dana line money market dan/atau pembelian aset yang memenuhi persyaratan tertentu secara bertahap.

Dalam proses pelaksanaan penggabungan usaha, Bank BJB akan melakukan due diligence dan OJK meminta keduanya segera melaksanakan tahap-tahap penggabungan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktur Utama Bank Banten Fahmi Bagus Mahesa mengatakan, upaya merger ini adalah sebuah langkah yang positif dan akan mampu memberikan nilai tambah kepada seluruh kepentingan, melalui terciptanya harmonisasi dan kebersamaan antara Bank Banten dan Bank BJB. 

“Dan dilakukan semata untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh nasabah,” ujar Fahmi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Erwin Soeriadimadja mengatakan, meski dilakukan merger, namun kedua bank daerah ini akan tetap beroperasi secara normal seperti penarikan maupun penyetoran uang, baik dari nasabah maupun dalam bentuk surat berharga.

“Selain itu, keduanya juga tetap melayani transaksi sistem pembayaran non tunai seperti kliring dan RTGS,” ujarnya.

Dalam proses merger ini, lanjut Erwin, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan OJK berkenaan dengan penyatuan operasional kedua bank daerah ini. Yang nantinya diharapkan dapat memberikan daya dukung yang lebih besar dalam proses pembangunan yang dilakukan  pemerintah daerah, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

“Keberadaan BPD ini diharapkan mampu menyokong pergerakan perekonomian masyarakat dalam hal kredit usaha mikro  khususnya industri sektor produktif,” katanya. 

Sementara  untuk mempercepat proses merger Bank Banten dan BJB, Gubernur Banten Wahidin Halim mengirim surat ke Presiden Jokowi, dengan harapan presiden bisa mendorong untuk mempercepat proses kesepakatan merger. Dalam surat nomor 580/933-BPKAD/2020 itu, gubernur mengatakan pihaknya sudah melakukan beberapa langkah dalam mempersiapkan merger, seperti melakukan pembahasan antara pihak Bank Banten, Bank BJB dan Pemprov Banten yang difasilitasi otoritas jasa keuangan (OJK).

Surat tersebut dikirim kepada Presiden Jokowi karena Banten belum menerima progres yang baik dari Jabar, bahkan bantuan kepada Bank Banten yang disepakati dalam Letter of Interest (LoI) sampai saat ini belum diterima.

“Alasannya karena masih dalam kajian mendalam. Banyak hal yang harus diperhitungkan, termasuk menjaga stabilitas keuangan BJB dalam masa Covid-19 ini,” ujar Wahidin Halim.

Cari Dana di Pasar Modal

Langkah right issue menjadi solusi terakhir yang dilakukan jajaran direksi, setelah surat permohonan penyehatan Bank Banten yang dikirimkan direksi tidak mendapat tanggapan dari Pemprov Banten. 

Pada 26 Februari 2020 lalu, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPS -LB) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BEKS) menyetujui rencana perseroan yang akan melakukan penambahan modal melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). 

Direktur Utama Bank Banten Fahmi Bagus Mahesa mengatakan, para pemegang saham telah menyetujui rencana pelaksanaan rights issue sebanyak 400 miliar saham dengan nilai nominal Rp8 per saham.

“Target dana yang dihimpun sekitar Rp1,2 triliun. Rinciannya, dari Penawaran Umum Terbatas (PUT) VI sebesar Rp500 dan PUT VII sebesar Rp700 miliar,” kata Bagus.

Menurutnya, dana rights issue akan digunakan perseroan untuk pengembangan bisnis perseroan khususnya penyaluran kredit. Aksi korporasi ini diperkirakan akan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan, laba menjadi positif dan meningkatkan aset untuk pengembangan usaha.

Kendati demikian, upaya mencari dana di pasar modal itu ditunda pada pertengahan Mei lalu. Fahmi Bagus Mahesa menjelaskan, penundaan jadwal pelaksanaan penawaran umum terbatas (PUT) IV penundaan itu dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi pasar modal yang sedang menghadapi pandemi Covid-19. 

“Perseroan berencana untuk melanjutkan PUT VI setelah Idul Fitri namun tetap memperhatikan perkembangan pasar modal saat itu,” jelas Fahmi

Pemprov Banten Pindahkan RKUD

Gubernur Banten Wahidin Halim menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 580/Kep.144-Huk/2020 tertanggal Selasa 21 April 2020 yang membatalkan pemberlakukan Keputusan Gubernur nomor 584/Kep.117-Huk/2020 tentang penunjukan Bank Banten Cabang Serang sebagai bank penyimpan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Banten tahun anggaran 2020.

Dengan keluarnya SK tersebut, Pemprov Banten kemudian memindahkan RKUD-nya ke Bank BJB, dengan alasan kondisi Bank Banten sudah mengalami likuid dan stop kliring, sehingga diperlukan langkah penyelamatan segera uang Kas Daerah (Kasda) yang berada di Bank Banten. 

“Kami menarik dana yang ada di Bank Banten untuk membayar JPS, bukan karena ketakutan dan kepanikan,” kata Wahidin Halim. 

Menurut Wahidin, sebagai pemilik saham mayoritas, jika Bank Banten tidak mendapat keuntungan, Pemprov Banten akan mendorong untuk melakukan merger dengan bank lainnya. “Langkah itu sudah ada aturan dan perintahnya,” ucap Wahidin. 

Kemudian pada Senin (27/4/2020), DPRD Banten memanggil Gubernur Banten Wahidin Halim untuk dimintai keterangan terkait pemindahan Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Banten dari Bank Banten ke Bank BJB. 

Ketua DPRD Banten Andra Soni mengatakan, pemanggilan gubernur terkait polemik pemindahan RKUD Provinsi Banten dari Bank Banten ke BJB. “Pada saat Rapat Pimpinan (Rapim) kami sepakati untuk melakukan pemanggilan kepada gubernur,” ujarnya. 

Politisi Gerindra itu melanjutkan, pemindahan RKUD Provinsi Banten itu menuai kegaduhan pada masyarakat Banten. Padahal, di tengah Pandemi Covid-19 ini, Pemprov seharusnya bisa menjaga stabilitas keamanan masyarakat. 

“Meskipun secara likuiditas Bank Banten masih aman, namun yang terjadi di lapangan justru kepanikan,”katanya. 

Pada akhir bulan Maret lalu, Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan laporan keuangan in house pada triwulan pertama (TW1) tahun 2020 mengakui Bank Banten telah berhasil meningkatkan kinerjanya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, khususnya terkait dengan efisiensi yang dilakukan dalam perbaikan beberapa pos keuangan seperti menekan angka kerugian tahun berjalan sebesar 39,9 persen dari Rp55,795 miliar pada TW1 pada tahun 2019, menjadi Rp33,542 miliar pada TW1 2020.

Namun, meskipun kinerja Bank Banten sudah mengalami peningkatan, tekanan likuiditas yang diakibatkan dari menurunnya kepercayaan masyarakat, serta counterpart perbankan yang akan berdampak kurang baik terhadap kelangsungan usaha bank, membutuhkan dukungan Pemprov Banten selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) dalam menjaga kelangsungan usaha. 

Karena berdasarkan hasil analisis, keseriusan dukungan Pemprov Banten sebagai PSPT atas keberadaan Bank Banten sebagai Bank Pembangunan Daerah , menjadi salah satu faktor utama penurunan kepercayaan publik tersebut. 

Untuk itu jajaran direksi Bank Banten berharap Pemprov Banten bersama PT Banten Global Development dalam waktu yang singkat ini turut mencarikan solusi yang terbaik agar dapat mempertahankan keberadaan Bank Banten di tengah tekanan kondisi perekonomian akibat Pandemi Covid-19 ini. 

“Masalah kesulitan likuiditas dan permodalan yang saat ini sedang kami alami, mudah-mudahan dapat terselesaikan dengan bantuan dari Pemprov Banten,” kata Direktur Utama Bank Banten Fahmi Bagus Mahesa. 

Fahmi melihat, pemindahan RKUD ke Bank BJB ini merupakan kebijakan yang kontraproduktif dengan upaya kolaborasi yang tengah dibangun dan memperlemah posisi tawar Bank Banten, termasuk upaya asset sale sebesar Rp1,5 triliun. 

Selain itu, perbaikan likuiditas bank dan meningkatkan kerentanan institusi juga akan terhambat pelaksanaannya. Hal itu kemudian tentu akan berimbas kepada penurunan kinerja bank secara cepat. 

“Upaya penyelamatan Bank Banten akan menjadi sulit dilakukan, dan bisa jadi berujung pada pencabutan izin usaha bank. Jika hal ini terjadi, tentunya ada konsekuensi hukum serta dampak lainnya yang mencakup pertanggungjawaban kepada publik. Untuk itu kami meminta agar Pemprov membatalkan pemindahan RKUD ke Bank BJB tersebut,” jelasnya.

Butuh Rp2,8 triliun Untuk Menyelamatkan Bank Banten

Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku untuk menyehatkan kondisi Bank Banten dibutuhkan dana yang cukup besar sekitar Rp2,8 triliun, yang bersumber dari APBD. 

“Saat ini proses merger masih dilakukan pada tahap pembahasan manajemen dan komposisi saham yang tentunya dalam pengawasan OJK,” ujarnya. 

Menurut Wahidin, Bank Banten sempat tidak bisa mencairkan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak ke Kab/Kota pada Februari lalu sebesar Rp181 miliar. Sementara itu dana Jaminan Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak Covid-19 juga perlu percepatan pencairan sebesar Rp709,217 miliar. Namun dalam perkembangannya, hingga kemarin DBH pajak ke Kab/Kota itu belum dapat dicairkan. 

“Artinya di sini Bank Banten ada gagal bayar. Sementara posisinya sekarang Pemprov Banten sedang membutuhkan ketersediaan fresh money untuk  percepatan pencairan dana JPS,” katanya. 

Untuk menyelamatkan uang negara yang ada di Bank Banten, Pemprov kemudian memindahkan RKUD dari Bank Banten ke Bank Jabar Banten. Ini merupakan bentuk langkah cepat dan percepatan serta memastikan ketersediaan anggaran yang sekarang sedang banyak dibutuhkan. 

“Kondisi Bank Banten yang gagal bayar tersebut yang mendasari pemindahan RKUD Provinsi Banten,” jelasnya. 

Sejak tahun 2018, Bank Banten mencatat kerugian bersih sebesar Rp131,07 miliar. Satu tahun berikutnya hal yang sama. Pada tahun 2019, Bank Banten mencatat kerugian bersihnya sebesar Rp180,70 miliar. 

Modal inti Bank Banten sendiri tercatat mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi Rp154,13 miliar, padahal pada tahun sebelumnya mendapat modal inti sebesar Rp334,07 miliar. Besaran modal inti pada tahun 2019 itu menjadi hanya 9,01 persen, di bawah angka ideal rasio permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 12 persen. 

Dilema Bank Banten 

Di tengah pandemi global Covid-19 terjadi krisis kesehatan yang berujung krisis ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia, akibat rontoknya sektor ekonomi, juga mengancam industri perbankan.

Setidaknya akibat pandemi ini sektor perbankan terdampak lantaran menghadapi risiko kredit nasabah yang tak sanggup membayar kewajibannya, risiko pasar karena melemahnya rupiah, dan risiko likuiditas lantaran terganggunya arus kas perbankan.

Pandemi ini pun entah sampai kapan berakhir, tak ada yang dapat memprediksi hingga vaksin ditemukan. Tentu recovery atau pemulihan ekonomi akibat pandemi ini pun diprediksi akan berlangsung lama, 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin sampai 5 tahun.

Penyelamatan Bank Banten pun menjadi dilema di tengah morat-maritnya keuangan daerah dan pusat. Bank yang memiliki 982 karyawan itu sakit sejak awal berdiri, dan kini sakitnya makin kronis karena kesulitan likuiditas akibat kurang dana.

Nasib Bank Banten benar-benar sudah di ujung tanduk. Tetap dipertahankan atau dibiarkan likuidasi ‘suntik mati’ alias bangkrut, keduanya mempunyai dampak konsekuensinya masing-masing. 

Jika Gubernur Banten Wahidin Halim memilih untuk melakukan likuidasi, maka konsekuensinya Pemprov Banten harus menanggung seluruh Dana Pihak Ketiga (DPK) yang ada di Bank Banten, dengan total ganti ruginya mencapai Rp5,43 triliun yang tercatat pada Maret 2020.

Tapi jika gubernur ingin tetap mempertahankan, Pemprov Banten selaku Pemegang Saham Pengendali membutuhkan ‘suntik dana’ sekitar Rp2,8 triliun untuk menyehatkan bank kebanggaan masyarakat Banten tersebut. 

“Dua pilihan pahit itu harus diputuskan Gubernur Banten. Dalam kondisi seperti ini keduanya sangat berat, terlebih keuangan daerah kini sedang defisit karena banyak disalurkan untuk penanganan Covid-19,” ujar Rizqullah, pengamat Perbankan Syariah saat diskusi via video conference yang dilaksanakan Fraksi Partai Gerindra DPRD Banten, Selasa (12/5/2020) lalu. 

Praktisi perbankan syariah itu menandaskan, saat ini permasalahannya adalah pilihan mana yang akan ditentukan Pemprov Banten. Dua-duanya, sama beratnya, terlebih kondisi sekarang sangat tidak diuntungkan. Ibarat pepatah, Gubernur Banten kini sedang menghadapi dilema alias buah simalakama.(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.