Sudah 15 Anggota DPRD Banten Sepakat Ajukan Hak Interpelasi Terhadap Gubernur

  • Whatsapp
hak interpelasi
Anggota DPRD Banten, Ade Hidayat (kanan) menandatangani pengajuan hak interpelasi terhadap Gubernur Banten.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Ade Hidayat, anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Banten, menggenapkan jumlah anggota dewan yang menandatangani pengajuan hak interpelasi terhadap Gubernur Banten mnejadi 15 orang. Hak interpelasi dilayangkan DPRD terkait pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Banten dari Bank Banten ke Bank BJB.

Ade mengaku interpelasi merupakan hak yang melekat pada setiap anggota dewan, untuk meminta keterangan sejelas-jelasnya kepada kepala daerah, ketika ada suatu kebijakan yang dinilai berdampak besar bagi masyarakat.

Bacaan Lainnya

Ade melihat, kejadian pemindahan RKUD Pemprov Banten yang dilakukan sepihak oleh Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) sangat perlu untuk dilakukan pendalaman demi mendapatkan penjelasan yang sebenarnya.

“Karena dampak turbulensi dari pemindahan RKUD itu sangat besar baik bagi tatanan bank itu sendiri, maupun efek dominonya. Gubernur harus memberikan penjelasan,” katanya usai mendatangani pengajuan interpelasi di Fraksi PDIP, kemarin sore (2/6/2020).

Ketua DPC Gerindra Kabupaten Lebak itu menambahkan, langkah yang dilakukannya ini merupakan langkah normatif sebagai anggota DPRD Banten yang merupakan refresentasi dari masyarakat.

Baginya, tidak ada hal yang istimewa dari interpelasi ini, karena ini merupakan langkah biasa yang dilakukan DPRD untuk meminta keterangan secara utuh terkait polemik pemindahan RKUD tersebut.

“Kami harus bertanya kepada Gubernur Banten tentang pemindahan RKUD sehingga semuanya jelas,” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten, Muhlis mengatakan, setelah jumlah anggota DPRD yang mengajukan interpelasi memenuhi persyaratan 15 orang, selanjutnya akan digelar rapat bersama untuk kemudian menentukan waktu untuk menyampaikan pengajuan interpelasi kepada pimpinan DPRD Banten.

“Nanti akan kami sampaikan hasilnya,” ujarnya.

Saat disinggung terkait penambahan anggota DPRD lain yang ikut menandatangani pengajuan hak interpelasi, Muhlis mengatakan, berdasarkan hasil komunikasinya bersama beberapa anggota DPRD lainnya, mereka harus berkonsultasi dengan fraksi dan induk partainya.

“Kami menghargai itu, sebagai sebuah kedaulatan masing-masing fraksi,” tutupnya.

Untuk diketahui, anggota yang menandatangi pengajuan interpelasi terhadap gubernur jumlahnya sudah 15 orang. Mereka terdiri atas anggota dari Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Nasdem-PSI. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.