SPN Berharap Surat Gubernur Tidak Bungkam Gerakan Buruh di Banten

  • Whatsapp
omnibus law
Buruh yang tergabung dalam SPN Banten menggelar aksi tolak UU Omnibus law.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) berencana akan melayangkan surat kepada Presiden Jokowi perihal penolakan Omnibus Law  Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah disepakati DPR RI. Serikat Pekerja Nasional (SPN) Provinsi Banten berharap surat tersebut tidak dijadikan alat pembungkam gerakan buruh, mahasiswa serta masyarakat Banten.

Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten, Intan Indria Dewi berharap, WH bisa secara tegas bersama mahasiswa, buruh dan juga masyarakat Banten melakukan penolakan terhadap keberadaan UU Omnibus Law Ciptaker. Ia mendesak surat rekomendasi WH  mencabut UU ini dan menggantinya dengan Peraturan Pemerintah (Perpu).

Bacaan Lainnya

“Jika gubernur akan menyurati pemerintah pusat, kami akan tunggu, karena itu yang menjadi salah satu harapan kami. Walau keinginan kami tidak sekadar surat rekomendasi, tapi juga menjadi langkah bersama. Jangan sampai surat rekomendasi ini menjadi senjata bagi pemerintah daerah untuk membungkam gerakan masyarakat,” jelasnya, Selasa (13/10/2020).

Intan berharap Pemprov Banten bisa konsisten terhadap rekomendasi yang dikeluarkan itu. Karena,  pihaknya akan terus bergerak sampai UU itu benar-benar dicabut. “Kami akan kembali melakukan gerakan dari tanggal 14-16 Oktober 2020 ini,” ujarnya.

BACA JUGA: Dinas Ketahanan Pangan Banten Layani Penjualan Sembako Secara Online

Diakui Intan, di dalam UU Ciptaker ini banyak pasal yang merugikan kaum buruh. Contohnya dalam pasal 59 tentang masa kerja karyawan kontrak yang dihapuskan. Padahal di peraturan sebelumnya dibatasi sampai dua tahun, sehingga akan berindikasi terjadi kontrak kerja yang berulang selama UU ini berlaku.

“Kemudian di pasal 66 terkait dengan jenis-jenis pekerjaan yang bisa dioutsourchingkan yang dihapus, sehingga kemungkinan besar semua pekerjaan bisa dioutsourchingkan, padahal di peraturan sebelumnya, UU 13 tahun 2003, hanya beberapa jenis pekerjaan saja yang bisa dioutsorchingkan seperti pekerjaan yang selesai satu waktu, bukan order yang berulang, pekerjaan konstruksi, perawatan. Kalau pekerjaan yang berulang seperti yang dilakukan buruh ini kan tentu tidak bisa dioutsourchingkan,” ujarnya.

Selain itu, Intan juga menyoroti terkait upah sektoral yang dihapus, sehingga ada kemungkinan upah itu hanya mengacu kepada Upah Minimum Regional (UMR). Hal ini tentu akan terjadi ketimpangan upah buruh antar satu daerah dengan yang lainnya. Contohnya di Banten. Upah paling tinggi Rp4,3 juta sampai paling rendah Rp2,5 juta. Jika hanya UMR saja yang diberlakukan, tentu akan terjadi kejomplangan.

“Selanjutnya kami juga menyoroti terkait pesangon bagi karyawan yang diputus kerja, yang dipangkas dari awalnya 32 kali gaji menjadi hanya 25 kali gaji bagi karyawan yang sudah bekerja di atas 20 tahun,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten, Karna Wijaya saat dihubungi melalui telpom genggamnya membenarkan adanya rencana gubernur berkirim surat kepada presiden.

“Betul, informasinya. besok hari Rabu gubernur akan mengirimkan surat ke Presiden. isi suratnya kurang lebih aspirasi dari elemen masyarakat terkait UU Ciptaker,” katanya.

Diakui Karna, pasca pengesahan RUU Ciptaker menjadi UU, aksi gelombang masyarakat  yang menyuarakan  penolakan atas UU tersebut terus terjadi, baik di jalan-jalan maupun di gedung DPRD Banten.

“Tadi saja (kemarin) kami baru menerima aspirasi dari mahasiswa didepan DPRD Banten. dan besok (hari ini, katanya akan ada lagi,” imbuhnya.

Adapun mengenai isi surat yang akan dikirim, Karna Wijaya mengaku belum mengetahui secara detail, lantaran aspirasi dari elemen masyarakat masih terus berlanjut. “Tapi yang jelas, setiap aspirasi masyarakat  ke DPRD maupun ke Pemporv Banten, akan dilampirkan ke istana,” tambahnya.(Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.