Soroti Soal Kasus PT. LKM AKR, Penggiat Anti Korupsi : Seluruh BUMD di Kabupaten Tangerang Wajib Diaudit Terkait Dana COVID-19

oleh -
Soroti Soal Kasus PT. LKM AKR, Penggiat Anti Korupsi : Seluruh BUMD di Kabupaten Tangerang Wajib Diaudit Terkait Dana COVID-19
Ilustrasi/Net.

KABUPATEN TANGERANG,REDAKSI24.COM– Dugaan penyelewengan dana stimulan COVID-19 di salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Tangerang yakni PT. LKM AKR menjadi sorotan tajam penggiat anti korupsi. Menurut Wakil Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH), Jupry Nugroho mengatakan, dengan kondisi ini maka layak jika seluruh BUMD yang ada di Kabupaten Tangerang diaudit karena tidak menutup kemungkinan dugaan praktik tindak korupsi pada PT. LKM AKR juga dilakukan juga BUMD lainnya yang berada di Kabupaten Tangerang. Maka itu tegas Jupry, adanya dugaan penyelewengan bantuan stimulan covid-19 di LKM, harus menjadi perhatian serius Pemkab Tangerang

“Jika hari ini Bupati Kabupaten Tangerang A. Zaki Iskandar dan Wakil Bupati Mad Romli beserta Sekretaris Daerah Maesyal Rasyid, diam seolah memang ada pembiaran, tidak menutup kemungkinan dan patut diduga praktek semacam ini terjadi juga di BUMD lainnya yang menerima bantuan COVID-19 ataupun bantuan lainnya. Adanya dugaan penyelewengan bantuan stimulan COVID-19 di LKM, harus menjadi perhatian serius Pemkab Tangerang,” tegas Jupry, Kamis, (13/1/2022)

BACA JUGA: Nasabah LKM Artha Kerta Raharja Terus Bermunculan Pertanyakan Subsidi Bunga COVID-19

Oleh sebab itu sebagai masyarakat dan penggiat anti korupsi, Jupry meminta aparat penegak hukum (APH) agar menindaklanjuti dugaan penyelewengan tersebut, sehingga para maling yang menggunakan kewenangannya untuk memperkaya diri dengan jalan menyalahi aturan dapat diberikan pelajaran, sekaligus memberikan rasa keadilan bagi para masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan.

BACA JUGA: Nasabah Keukeuh Ngaku Tak Terima Subsidi Bunga COVID-19, PLT Dirut LKM AKR Akui Direksi Lama Lakukan Kesalahan 

“Dalam hal ini perlu adanya transparansi kepada masyarakat terkait bagaimana pengelolaan LKM  dalam mengelola anggaran yang sudah dialokasikan baik yang bersumber dari APBD maupun bantuan lain. Sehingga kewajiban masyarakat yang juga berhak mengawasi dapat dilaksanakan, jadi potensi penyelewengan anggaran dapat diminimalisir,”  ungkapnya

BACA JUGA: Bongkar 71 Nasabah Fiktif, Mantan Petinggi LKM AKR Kuatkan Dugaan Penyelewengan Dana Stimulan COVID-19

Dengan ini Jupry meminta kasus PT. LKM AKR ini menjadi prioritas APH yang berada di lingkungan Pemkab Tangerang, Namun ucap Jupry, itupun jika para APH ini memiliki integritas dalam menyelidiki dugaan penyelewengan tersebut, karena jelas secara aturan bahwa ada ancaman tegas terhadap para pelaku yang sengaja menguntungkan diri sendiri di tengah bencana seperti pandemi seperti COVID-19.

“Dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menjelaskan, jika melakukan penggelapan dana dan atau bantuan dalam keadaan bencana ancamannya adalah hukuman mati, sudah barang tentu harus ada ketegasan dalam menegakkan aturan ini,” tandasnya. (Ade/Hendra)

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.