Soal Tunggakan Rp12 Miliar, Direktur RSUD dan BPJS Pandeglang Dicecar Dewan

oleh -
tunggakan bpjs kesehatan di Pandeglang
Dirketur RSUD Bekrah dan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Pandeglang memberi keterangan kepada DPRD Pandeglang terkait tunggakan Rp12 miliar.

PANDEGLANG, REDAKSI24.COM – Komisi IV DPRD Kabupaten Pandeglang, Banten memanggil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Pandeglang, dan Direktur RSUD Berkah Pandeglang. Pemanggilan terhadap kedua lembaga itu menyusul adanya tunggakan BPJS Kesehatan senilai Rp12 miliar.

Dalam kesempatan itu, para anggota DPRD Pandeglang dari komisi IV secara bergantian menginterogasi Direktur RSUD Berkah dan BPJS kesehatan, seputar terjadinya tunggakan klaim premi BPJS Kesehatan sejak bulan Juni lalu.

Terjadi perdebatan antara ketiga lembaga Negara tersebut. Bahkan, ada seorang anggota Komisi IV yang merasa kesal terhadap Dirut RSUD. Anggota komisi IV itu sampai mengeluarkan nada keras hingga menggebrak meja. Karena pernyataan dari Direktur RSUD dianggap bertele- tele.

Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang, Habibi Arafat mengatakan, pemanggilan terhadap kedua lembaga itu untuk menanyakan soal adanya tunggakan klaim BPJS Kesehatan. Pihaknya meminta keterangan yang konkrit, kenapa tunggakan BPJS Kesehatan itu bisa terjadi.

“Karena persoalan itu tak kujung menemukan solusi dan membahayakan bagi pelayanan kesehatan. Maka kami panggil pihak RSUD dan BPJS Kessehatan,” ungkap Habibi, Sabtu (2/11/2019).

BACA JUGA:

. Tunggakan BPJS Kesehatan ke RSUD Berkah Pandeglang Capai Rp12 Miliar

. Resmi, Mulai 1 Januari 2020 Iuran BPJS Kesehatan Naik 2 Kali Lipat

. Dinkes Minta DPRD Banten Tambah Anggaran Kesehatan

Menurutnya, sesuai hasil keterangan dari pihak BPJS Kesehatan, yang menjadi kendala pertama ada peserta BPJS Kesehatan yang menunggak. Namun menurutnya, hal itu hanya alasan klasik. Setelah mendengarkan penjelasan dari BPJS, lanjut Habini, sebenarnya RSUD Berkah bisa melakukan pinjaman ke bank yang ditunjuk BPJS Kdesehatan melalui program Supply Chain Financing (SCF).

“Namun keputusannya tinggal di RSUD Berkah apakah akan mengambil langkah itu atau tidak. Jika langkah itu akan diambil RSUD, Pemkab Pandeglang harus membuat Peraturan Bupati (Perbup) terlebih dahulu. Sebab salah satu persyaratan untuk meminjam ke bank adalah harus ada Perbup sebagai dasar hukumnya,” jelasnya.

Habibi juga menekankan pada Asda I Setda Pandeglang, agar segera merampungkan Perbup karena itu salah satu syarat untuk melakukan pinjaman pada bank. “Sepuluh hari lagi kami akan koordinasi lagi sejauh mana tindak lanjutnya. Karena ini berimbas terhadap jasa pelayanan rumah sakit dan berdampak pada pelayanan kesehatan,” katanya.

Sementara, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pandeglang, Mira Marliana mengatakan, ketika RSUD Berkah mengambil program SCF, maka nantinya akan diberikan rekening khusus. Setelah itu pihak bank akan memberikan dana pinjaman.

“Adapun proses pembayaran dari RSUD Berkah ke bank yang memberikan pinjaman tadi, itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak (RSUD dan bank), apakah akan menggunakan auto debet atau cara lain,” imbuhnya.

Sedangkan Direktur Utama RSUD Berkah Pandeglang, Firmansyah mengaku, akan membahas lebih mendalam untuk mengatasi tunggakan BPJS Kesehatan. Walaupun secara aturan diperbolehkan, namun dia ingin lebih dulu meyakinkan dengan berdiskusi dengan jajaran di Pemkab Pandeglang.

“Selain harus menanyakan ke beberapa pihak terlebih dahulu, saya juga harus mengonfirmasi sistem perbankannya seperti apa. Karena saya belum tahu persis mekanismenya bagaimana,” tandasnya. (Samsul Fathoni/Difa)

One thought on “Soal Tunggakan Rp12 Miliar, Direktur RSUD dan BPJS Pandeglang Dicecar Dewan

  1. Untuk mengetahui jelasnya kenapa sampai ada tunggakan,,sebaiknya para anggota dewan saat RDP dengan dinas kesehatan,undang seluruh kepala Puskesmas sekabuten Pandeglang,mereka semua( kepala Puskesmas) mempunyai data yg valid,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.