Soal Tunggakan BPJS Kesehatan, Bupati Pandeglang Masih Cari Dana Talangan

  • Whatsapp
tunggakan bpjs kesehatan
Bupati Pandeglang, Banten, Irna Narulita mengaku masih mencari dana pinjaman untuk menalangi tunggakan BPJS Kesehatan kepada RSUD Berkah.

PANDEGLANG, REDAKSI24.COM – Bupati Pandeglang, Banten, Irna Narulita mengaku masih mencari dana talangan melalui pinjaman untuk menanggulangi tunggakan klaim BPJS Kesehatan senilai Rp12 miliar. Irna mengatakan, persoalan tunggakan BPJS Kesehatan terhadap Rumah Sakit Berkah itu tidak bisa dibiarkan berlarut.

“Tunggakan BPJS Kesehatan ini sebuah kondisi yang tidak wajar. Kami tidak mungkin ngedumel saja, walaupun ini berat bagi kami, tapi kami harus berupa keras mencari pinjaman dana untuk menanggulangi tunggakan BPJS Kesehatan agar tidak menganggu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Berkah,” ungkap Irna, saat ditemui usai menghadiri paripurna di Gedung DPRD Pandeglang, Selasa (12/11/2019).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, kasus tunggakan BPJS Kesehatan tersebut menjadi kondisi Nasioanl. Namun pemerintah terus berupaya mencari pinjaman melalui bank ataupun sumber dana lainnya. “Meskipun kami pinjamn dana ke bank, tapi itu dijamin. Bahkan bunga pinjamannya juga dijamin,” katanya.

BACA JUGA:

. Soal Tunggakan BPJS Kesehatan, Pemkab Pandeglang Sulit Gunakan SCF

. Tunggakan BPJS Kesehatan ke RSUD Berkah Pandeglang Capai Rp12 Miliar

. Dinkes Minta DPRD Banten Tambah Anggaran Kesehatan

Diakuinya, untuk menutup tunggakan BPJS Kesehatan tersebut dengan menggunakan APBD, dirasanya tidak mungkin. Sebab khawatir jangka waktunya tidak pasti, maka supaya kondusif dan aman harus mencari pinjaman dana.

“Pada intinya pemerintah tetap terus berupaya, bagaimana caranya persoalan tunggakan BPJS itu selesai,” ujarnya.

Saat ditanya, apakah pinjaman dana ke bank itu harus menggunakan Peraturan Bupati (Perbup), Irna mengakui harus ada regulasinya. Namun regulasinya, menurut Irna, tidka bisa ditebritkan semabrangan, harus melalui pembahasan bersama DPRD.

“Saya tidak bisa sembarangan tandatangan di atas kertas yang ada lambang Negaranya. Maka harus diatur dan ada mekanismenya bahwa kami pinjam dana dan DPRD haru tahu,” ujar Irna seraya menambahkan, persoalan tersebut juga sudah dibahas bersama BPJS Kesehatan, RSUD Berkah Pandeglang, maupun pihak terkait lainnya.(Samsul Fathoni/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.