Soal Sanksi Libatkan ASN Dalam Pilkada, Bawaslu Tegaskan Begini!

  • Whatsapp
Komisioner Bawaslu Ratna menegaskan pelibatan ASN dalam pilkada serentak bisa dikenai sanksi pidana
Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo saat menjadi narasumber dalam dalam focus group discussion (FGD) Penyamaan Penafsiran Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2020, Senin (12/10/2020) malam di Cianjur, Jawa Barat.(Foto: Bawaslu)

JAKARTA, REDAKSI24.COM– Komisioner Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum), Ratna Dewi Pettalolo,  menegaskan ultimatum soal pelibatan aparatur sipil negara (ASN) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 bisa dikenakan sanksi pidana.

Ratna Dewi Pettalolo, dalam rilisnya di Jakarta, Selasa, menyatakan, ada sanksi pidana atas pelibatan ASN dalam pilkada oleh calon kepala daerah. Menurutnya, Undang-Undang pelibatan ASN mencantumkan sanksi ini secara tegas dan jelas.

Bacaan Lainnya

“Apalagi calon petahana jika libatkan ASN, bukan netralitas lagi tetapi melanggar pidana karena melanggar undang-undang,”ujar Ratna.

Kemendagri sendiri sudah menegur 67 kepala daerah karena masalah netralitas ASN di Pilkada Serentak 2020. Data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) antara lain menyebut pelanggaran di Provinsi NTB (Nusa Tenggara Barat) dengan jumlah pelanggarannya nomor dua tertinggi.

BACA JUGA:Begini Surat Protes Pemkab Pandeglang ke Mendagri, Bawaslu Ngaku Baru Terima 2 Laporan Pelanggaran Netralitas ASN

NTB sebagai salah satu yang tertinggi, juga diawasi ketat Bawaslu. Ratna mengaku sudah melakukan pemetaan di daerah yang memiliki kerawanan tinggi.

Terkait hal ini Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengaku telah menindaklanjuti rekomendasi KASN dengan memberikan sanksi berupa pernyataan terbuka dan penundaan kenaikan gaji berkala terhadap sejumlah ASN yang diduga terlibat dalam Pilkada Serentak 2020.

Menurut Ratna,  Bawaslu juga melakukan pendampingan kasus-kasus yang dianggap cukup berat melibatkan calon petahana.

“Bawaslu memang fokus kepada pengawasan netralitas ASN, jadi sampai hari ini masih ada beberapa kasus yang diproses di daerah terkait netralitas ASN. Karena memang secara jumlah, calon petahana yang ikut di pilkada kali ini tinggi, ini berpotensi terhadap netralitas ASN,”jelas Ratna.

Kata dia, bagi ASN yang melanggar netralitas akan diteruskan Bawaslu ke KASN. Selanjutnya, setelah dokumennya dianggap cukup, pihak yang melanggar akan langsung ditindak.

“Nanti yang memberikan sanksi pejabat pembuat komitmen,”imbuh Ratna.

Ketua Bawaslu Abhan pada  kesempatan berbeda, menilai, calon petahana dalam Pilkada Serentak 2020 sangat berpotensi menggerakkan ASN melakukan pelanggaran netralitas. Sebab, menurutnya petahana memiliki akses birokrasi di daerah yang dia pimpin.

“Bagi calon pendatang baru sangat sulit untuk melakukan akses birokrasi (ASN). Kecuali calon yang berasal dari petahana,” ujarnya.

Abhan menyebutkan, dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada, terdapat 224 daerah dimana petahana mencalonkan kembali dalam kontestasi pilkada.

Dia menjelaskan alasan ASN kerap dilibatkan setiap kontestasi pemilu atau pilkada. Abhan mencontohkan, ASN memiliki pendidikan dan pengetahuan memadai sehingga bisa menjadi tim penyusun program dan materi kampanye.

ASN, lanjut dia, mempunyai jaringan yang luas tersebar di seluruh pelosok desa dengan jumlah bervariasi. Dikatakan, petahana memiliki wewenang strategis menggerakan anggaran keuangan, melalui penyusunan program dan kegiatan.

“Dengan cara ini semua tentunya akan mempermudah petahana dalam kampanyenya,” tegasnya.

Mengantisipasi potensi pelanggaran netralitas ASN tersebut, Abhan menyatakan Bawaslu telah melakukan berbagai upaya pencegahan.

Salah satunya, kerja sama Bawaslu dengan KASN tanggal 17 Juni 2020 lalu. Selain itu, pembentukan satuan tugas (Satgas) Pengawasan Netralitas ASN Pada Pilkada Serentak 2020.(Jay De Menes/ANTARA)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.