Soal Retribusi Pasar Menes, Disperindag dan Pedagang Belum Sepakat

oleh -
pasar menes pandeglang
Anggota DPRD Pandeglang Komisi II meninjau Pasar Menes Pandeglang.

PANDEGLANG, REDAKSI24.COM – Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang, Banten dengan pedagang hingga kini belum menemukan kata sepakat menyusul rencana penarikan retribusi di Pasar Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang.

Diketahui, Disperindag Pandeglang berencana menarik reribusi di pasar tersebut, mengingat masa Hak Guna Usaha (HGU) pasar dari pengembang PT Taman Sari Raya sudah habis. Atas dasar itu, pengelolaan Pasar Menes diambilalih Pemkab Pandeglang, dalam hal ini Disperindag.

Namun rencana Disperindag memberlakukan retribusi menuai penolakan dari para pedagang.  Mereka mengadukan rencana itu ke Komisi II DPRD Pandeglang.

Sebelumnya juga, Disperindag telah menarik retribusi sebesar Rp 3 ribu perbulan. Namun karena pengelolaanya sudah diambilalih, pemerimtah berencana menaikan retribusi menjadi Rp25 ribu dengan hitungan permeter dalam setiap bulannya.

BACA JUGA:

. Pedagang Pasar Menes Pandeglang Tolak Berikan Retribusi

. Dewan Nilai Pasar Agro Pandeglang Tanpa Perencanaan Matang

. Pasar Jajanan Kaulinan Menes, Bangun Ekonomi Baru Warga Pandeglang

Ketua Komisi II DPRD Pandeglang, Agus Sopyan mengatakan, dalam menindaklanjuti aduan dari para pedagang Pasar Menes, yang menolak rencana penarikan kenaikan retribusi pasar oleh Disperindag. Pihaknya sudah turun ke lapangan untuk melihat kondisi pasar dan menampung aspirasi dari para pedagang.

“Penolakan itu wajar, karena hak dari para pedagang. Namun tetap masalah ini perlu diselesaikan, supaya tidak berlarut – larut,” ungkapnya, Senin (18/11/2019).

Lanjut Agus, sejauh ini persoalan retribusi Pasar Menes itu belum ada kesepakatan. Karena pihaknya baru akan memanggil lagi pihak Disperindag Selasa (19/11/2019) besok. “Belum ada titik temu. Tapi kami besok akan memanggil pihak dinasnya lagi, supaya persoalan ini cepat rampung,” katanya.

Ketua Komisi II DPRD Pandeglang dari Fraksi PKS itu menyarankan kepada para pedagang, agar menyampaikan keberatannya tentang penarikan retribusi dalam bentuk formal, seperti melalui surat yang disampaikan ke dinas terkait, agar mendapat tanggapan yang resmi pula.

“Pemerintah juga menetapkan retribusi pasar ada aturannya. Tapi diatur juga ketika ada keberatan dari pihak pedagang,” tuturnya.

Adapun hasil dari kegiatan dengan pendapat yang dilakukan Komisi II DPRD dengan para pedagang pasar itu,  akan menjadi bahan kajian dan pertimbangan Komisi II tersebut. “Kami juga akan menyampaikan hasil dengan pendapat kami dari para pedagang, untuk disampaikan kepada eksekutif,” jelasnya. (Samsul Fathoni/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.