Soal Rekomendasi Kemenkes, RS Banten Optimis Naik Kelas

oleh -
Wakil Direktur RS Banten dr H Drajat Ahmad Putra

REDAKSI24.COM – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berdasarkan hasil reviewnya merekomendasikan 21 Rumah Sakit (RS) yang ada di Banten untuk turun type, termasuk RS Siloam dan RSUD Banten. Jika ada yg keberatan dengan keputusan tersebut, Kemenkes memberikan jeda waktu 28 hari masa sanggah.

Gubernur Banten, Wahidin Halim langsung berang dengan hasil review Kemenkes tersebut. Pasalnya, sejak masa kampanye sampai sekarang, peningkatan pendidikan dan kesehatan menjadi fokus utamanya dalam upaya memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga Banten.

Bahkan, kata gubernur yang akrab disapa WH itu, anggaran di kedua bidang itu pun dinaikkan, termasuk menjadikan RSUD Banten sebagai RS rujukan regional dan RS pendidikan.

“Kebijakan tersebut kontraproduktif dengan program yang dijalankan pemerintah daerah,” kata WH kepada wartawan, Selasa (23/7).

Padahal, lanjut WH, Pemprov Banten secara aktif melakukan peningkatan kapasitas RS. Dia mencontohkan pelayanan di RSUD Banten yang terus tingkatkan, baik dari sisi sumber daya manusia (SDM) maupun fasilitasnya. 

“Itu yang kami protes. Kami melihat kebijakan ini kontraproduktif, ketika pemerintah daerah sedang mengembangkan, meningkatkan kualitas rumah sakit pelayanan. Ini menjadi ironi,” ujarnya.

Serupa dikatakan Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Provinsi Banten, Ariani Sugiarti. Menurut Ariani, Surat edaran berupa rekomendasi tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Pelaksaan review kelas rumah sakit berdasarkan laporan BPJS Kesehatan, dimana, lanjutnya, satu kali dalam setahun, pada akhir Juni, terhadap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian kelas rumah sakit pada saat BPJS Kesehatan melakukan kredensial atau re-kredensial.

“Kriteria penilaian terdiri atas kriteria SDM, sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit untuk rumah sakit umum,” ujarnya.

Adapun kriteria SDM yang menjadi penilaian review kelas meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter subspesialis/dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan, dan apoteker sesuai dengan standar klasifikasi rumah sakit.

Penilaian review kelas rumah sakit berdasarkan kriteria sarana, prasarana, dan peralatan mengacu pada update data yang telah diinput rumah sakit dalam Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK).

Untuk sarana, penilaian didasari pemenuhan persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit yang harus memenuhi standar pelayanan, keamanan, serta keselamatan dan kesehatan kerja penyelenggaraan rumah sakit.

Untuk prasarana, penilaian didasari ketersediaan sumber listrik, sumber air, pengolahan limbah, sentral gas medik dan vakum medik, penanggulangan bahaya kebakaran (APAR, hidran), sistem komunikasi (SST, PABX, jaringan internet), boiler, lift (jika ada), dan ambulan (transport, gawat darurat, dan kereta jenazah). 

“Semua itu sudah tersedia di masing-masing RS yang direkomendasikan Kemenkes tersebut,” ungkapnya.

Wakil Direktur RSUD Banten, dr. Ajat Drajat Ahmad Putra menanggapi santai rekomendasi Kemenkes tersebut. Ajat yakin RSUD Banten tidak akan turun kelas menjadi type C, karena segala sarana dan prasarananya sudah komplit dan teruji untuk mendapatkan type B.

“Hingga sampai saat ini semua itu kami miliki,” katanya kepada Redaksi24.com Kamis (25/7) seraya menyebut rekomendasi Kemenkes hanya masalah teknis di lapangan.

Menurut Ajat, proses upload yang hampir bebarengan waktunya dari berbagai wilayah di Indonesia, memungkinkan terjadinya proses loading uploadnya yang lambat, kemudian terlewati, sehingga dianggap tidak ada.

“Padahal dalam realitanya ada. Sekarang masih ada waktu 28 hari untuk masa sanggah. Kami akan lakukan bersama Dinkes Provinsi Banten,” tegasnya. (Luthfi/DIFA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.