Soal Raperda Zonasi Pesisir, Ratusan Nelayan Datangi Lagi DPRD Banten

  • Whatsapp
Ratusan nelayan dan aktivis yang menamakan diri koalisi Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari berunjukrasa di Gedung DPRD Banten.

REDAKSI24.COM – Ratusan nelayan beserta aktivis mahasiswa yang tergabung dalam koalisi Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari, melakukan aksi unjukrasa di depan Gerbang Gedung DPRD Banten, kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Kota Serang, Kamis (22/8/2019).

Salah satu kordinator aksi nelayan, Susan Herawati mengatakan, kedatangan ratusan nelayan untuk menolak disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Menurut dia, pihaknya mendapat informasi jika 22 Agustus 2019 hari  ini, DPRD Banten akan menyetujui disahkannya Raperda RZWP3K menjadi Perda.

Bacaan Lainnya

“Kami berharap DPRD Banten menolak Raperda RZWP3K. Karena banyak pasal bermasalah dan di dalamnya membuka peluang investasi terutama bagi tambang-tambang pesisir, tuntutan kami jelas mencabut RZWP3K atau bongkar semua pasal bermasalah dan memberikan ruang hidup bagi nelayan kecil,” ujarnya.

BACA JUGA:

. Raperda Zonasi Pesisir Banten Disebut Sudah Final

. Nelayan Tagih Janji Gubernur Banten

. Andra Soni dan Muhlis Pimpinan Sementara DPRD Banten

Susan menambahkan, pihaknya melihat ada ketimpangan ruang yang terkandung dalam Raperda RZWP3K. Hari ini, kata dia, sudah 22 provinsi yang menyetujui Raperda RZWP3K. Namun umumnya, kata dia, ke 22 provinsi itu menyimpan masalah. Tinggal 13 provinsi yang belum mengesahkan, karena mendapat penolakan keras dari masyarakatnya.

“Yang jadi masalah, nelayan (Banten, red) tidak dilibatkan dalam perumusan Raperda RZWP3K. Kami akan terus aksi, karena tidak ada negosiasi lagi. Kalau DPRD Banten ikut mengesahkan, bisa jadi akan ada upaya hukum lanjutan, berupa gugatan,” paparnya.

Ditempat yang sama, perwakilan mahasiwa Imron Nawawi menyebut nelayan akan terus menolak rencana zona tambang privatisasi pulau-pulau kecil di Provinsi Banten, yang zonanya lebih besar dari pada daerah lain, yakni sebesar lebih dari 36 ribu hektar.

“Kami harap pemerintah melibatkan nelayan (Banten) dalam menyusun Reperda RZWP3K di Banten,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pansus RZWP3K DPRD Banten, Toni Fathoni Mukhson mengatakan pihaknya sudah mengakomodir aspirasi seluruh eleman masyarakat untuk bersama membahas Raperda RZWP3K. Hasil dari duduk bersama itu, kata dia, sudah disepakati poin-poin yang dinilai akan merugikan nelayan, dihapus dari Raperda.

“Kami sudah duduk bersama. Jadi kalau masih ada yang menuntut ini itu, kami tidak tahu itu dari massa mana,” katanya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.