Soal Polemik Perangkat Desa, DPRD Kabupaten Tangerang Tunggu Laporan Warga

oleh -
Soal Polemik Perangkat Desa, DPRD Kabupaten Tangerang Tunggu Laporan Warga DPMPD desa bunar desa pasanggrahan DPRD Kabupaten Tangerang
Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Wahyu Nugraha kepada wartawan, Sabtu (30/10/2021) mengaku turut prihatin dengan munculnya polemik staf di Desa Bunar, Kecamatan Sukamulya dan Desa Pasanggrahan, Kecamatan Solear.

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM – Polemik pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di sejumlah desa Kabupaten Tangerang, Banten pasca Pilkades serentak 10 Oktober lalu, terus bergulir.

Yang menyorot perhatian publik adalah polemik perangkat desa yang terjadi di Desa Pasanggrahan, Kecamatan Solear dan Desa Bunar, Kecamatan Sukamulya. Polemik pemberhentian dan pengangkatan staf di kedua desa itu hingga kini belum menemui titik temu.

Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Wahyu Nugraha kepada wartawan, Sabtu (30/10/2021) mengaku turut prihatin dengan munculnya polemik staf di Desa Bunar, Kecamatan Sukamulya dan Desa Pasanggrahan, Kecamatan Solear.

Ketua komisi 1 DPRD Kabupaten Tangerang itu mengatakan, dewan akan menindaklanjuti polemik perangkat pemerintahan di kedua desa. Hanya saja pihaknya menunggu surat pengaduan dari warga Desa Bunar maupun Desa Pesanggrahan.

BACA JUGA: Pemberhentian Staf Desa Bunar Dinilai Salahi Prosedur

Setelah ada pengaduan, lanjut Wahyu, sebagai wakil rakyat akan menindaklanjutinya dengan memanggil pihak-pihak terkait, diantaranya Kepala Desa (Kades), Camat dan pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang sebagai dinas yang menaungi pemerintahan desa.

“Kami masih menunggu pengaduan warga, dan pasti akan kami tindaklanjuti sesuai peraturan yang ada,” kata Wahyu.

Diketahui, polemik pemberhentian perangkat desa di Bunar Kecamatan Sukamulya dan Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear terus berlanjut. Sejumlah staf desa merasa dipecat Kades yang baru secara sepihak.

Mereka menilai pemberhentian tersebut tidak sesuai dengan Permendagri nomor 67 tahun 2017. Para perangkat desa mendatangi kantor Kades dan camat serta mengadu kepada DPMPD Kabupaten Tangerang.(RM1/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.