Soal Perubahan RPJMD, Pemprov Banten Sebut Fakta KLB Covid-19

  • Whatsapp
RPJMD Banten
Kepala Bappeda Banten, Mukhtarom (kiri).

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Di masa kepemimpinan Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) kurang dari tiga tahun ini, Pemprov Banten mengajukan revisi terkait rencana target RPJMD yang telah ditetapkan sebelumnya. Revisi itu dianggap penting dilakukan untuk menjadi dasar penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021.

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengaku, pada tahun 2020 ini ada target RPJMD yang harus disesuaikan berkenaan pandemi Covid-19. Target RPJMD, kata WH, mau tidak mau harus dilakukan koreksi.

Bacaan Lainnya

“Ini menyangkut bencana nasional bukan provinsi. Kejadiannya bukan hanya menimpa Pemprov Banten, tapi juga daerah lain. Makanya wajar dilakukan penyesuaian,” katanya, Selasa (7/7/2020).

BACA JUGA: Pemprov Banten Dinilai Semakin Sulit Capai RPJMD

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Mukhtarom mengatakan, rencana perubahan RPJMD yang diajukan ke DPRD dan Kemendagri, sebetulnya bukan bentuk revisi, tapi menyampaikan fakta atas kondisi kejadian luar biasa (KLB) covid-19. Menurut dia, ada situasi yang mengharuskan pihaknya melakukan perubahan dalam target RPJMD, baik target indikator makro maupun target lainnya.

“Karena itu gubernur menyampaikan posisi fakta demikian kepada DPRD Banten dan Kemendagri,” katanya.

Mukhtarom menambahkan, dalam Permendagri No 86 tahun 2017 pasal 254 itu ada dua kemungkinan ketika terjadi KLB seperti Covid-19 seperti ini. Pertama dimungkinkan dilakukan revisi RPJMD. Tapi pada pasal lainnya dinyatakan, revisi RPJMD hanya boleh dilakukan ketika masa RPJMD lebih dari tiga tahun, kalau kurang dari itu tidak dibolehkan.

“Jadi di satu sisi memungkinkan, di sisi lain seperti waktu, tidak memungkinkan. Makanya kami minta arahan Kemendagri, kemudian dijelaskan Pemprov Banten bisa melakukan penyesuaian terhadap target dengan melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan pada tahun berjalan,” jelasnya.

BACA JUGA: Gubernur Banten Disarankan Tidak Revisi RPJMD Sebelum ke Kemendagri

Saat ini, lanjut Mukhtarom, pihaknya sudah melakukan evaluasi, untuk kemudian disampaikan bersamaan dengan RKPD 2021. “Dari hasil valuasi itu akan tergambar, situasi kondisi 2020 itu kami punya terget sekian dan indikator makro sekian, dengan kondisi KLB ini secara otomatis akan terkoreksi sebagaimana halnya pemerintah pusat,” tuturnya.

Diakui Mukhtarom, prosedurnya sekarang dalam proses penyampaian hasil revisi ke Kemendagri, tinggal menunggu hasil fasilitasinya seperti apa, untuk kemudian dijadikan dasar mengeluarkan Pergub tentang RKPD 2021. “Semua persyaratan sudah kani penuhi,” tandasnya.(Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.