Soal Penundaan Pilkada, KPU Pandeglang Tunggu Putusan Pusat

  • Whatsapp
KPU Pandeglang al Penundaan Pilkada
Ketua KPU Pandeglang, Ahmad Sujai.

PANDEGLANG, REDAKSI24.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pandeglang, masih menunggu kepastian rencana penundaan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Karena hingga saat ini belum ada Surat Edaran (SE) terkait penetapan penundaan Pilkada serentak tersebut.

Rencana ditundanya pelaksanaan Pilkada serentak tersebut, sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19. Saat ini, rencana penundaan pelaksanaan Pilkada yang telah dibahas di Komisi II DPR RI bersama KPU RI sudah diketahui banyak pihak.

Bacaan Lainnya

Ketua KPU Pandeglang, Ahmad Sujai mengatakan, kaitan dengan penundaan Pilkada serentak secara keseluruhan, pada prinsipnya pihaknya masih menunggu kepastian dulu dari KPU RI. Sebab sejauh ini rencana penundaan itu masih dalam proses pembahasan, belum ada keputusan yang mutlak.

“Tapi kalau penundaan sejumlah tahapan Pilkada memang sudah dilakukan. Diantaranya pelantikan PPS, pembentukan petugas PPDP, verfak berkas dukungan calon perseorangan dan kegiatan pemutakhiran data pemilih atau coklit, memang itu sudah dilakukan penundaan,” ungkap Sujai melalui sambungan telepon, Selasa (31/3/2020).

Menurutnya, memang rencana penundaan pelaksanaan Pilkada serentak tersebut telah dilakukan rapat dengar pendapat di Komisi II DPR RI. Dan hal itu masih ada pembahasan lanjutan, karena ada tiga opsi dalam rencana penundaan pelaksanaan Pilkada tersebut.

“Prinsifnya kami menunggu. Karena ada tiga opsi yang bakal diambil nanti, seperti opsi A pada Desember 2020, opsi B Maret 2021 dan opsi C bulan September 2021 nanti,” katanya.

Lanjut Sujai, jika memang dilakukan penundaan secara keseluruhan, KPU RI juga harus punya landasannya dulu, apakah nanti adanya Perpu, jadi jika nanti harus ada penundaan pencoblosan dengan pertimbangan untuk melakukan pencegahan penyebaran covid-19, pihaknya siap mengikuti langkah KPU RI.

“Saat ini KPU baru melakukan penundaan 4 tahapan, sementara kalau penundaan pelaksanaan Pilkada belum ada kepastian. Maka kami saat ini sifatnya menunggu,” ujarnya.

Saat ditanya bagaimana dengan anggaran Pilkada yang sudah masuk ke KPU, jika pelaksanaan Pilkada dilakukan penundaan. Sujai mengaku, pihaknya tidak bisa berspekulasi terkait pengelolaan anggaran Pilkada yang sudah masuk tersebut.

“Soal anggaran Pilkada kami nunggu regulasinya dulu. Karena harus ada dasar hukumnya cara pengembalian anggaran yang sudah masuk,” tuturnya.

BACA JUGA:

. Gerindra Sepakat Penundaan Tahapan Empat Pilkada di Banten

. Menko Polhukam Siap Bahas Perppu Penundaan Pilkada Serentak 2020

. Akibat Wabah Covid-19, Pilkada Serentak 2020 Diundur ke Tahun 2021

Dikatakannya, untuk anggarannya juga yang sudah masuk ke KPU baru tahap satu. Namun untuk pengembalian itu harus dibuat pula nota kesepahaman, karena jika pihaknya akan melanjutkan tahapan pemilu lagi tentunya membutuhkan anggaran lagi.

“Meskipun begitu, ketika tahapan Pilkada ada penundaan kami juga tidak merealisasikan anggaran itu. Intinya untuk anggaran yang sudah ada pasti aman, adapun jika dialokasikan ke penanggulangan covid-19, tentu harus ada regulasinya dulu,” jelasnya.

Selain itu, tambah dia, kaitan dengan pengembalian anggaran tersebut, tentunya Mendagri dan KPU RI juga punya regulasi.

“Karena kami pada saat penyusunan, penggunaan anggaran tidak lepas dari pedoman KPU RI. Tentunya kami tinggal menunggu saja mekanismesnya seperti apa,” tandasnya.(Samsul Fathoni/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.