Soal Pagar Pasar Cisoka, Warga Pedagang Bantah Sepakat, Perumda Pasar NKR Klaim Sangat Toleran

oleh -
Soal Pagar Pasar Cisoka, Warga Pedagang Bantah Sepakat, Perumda Pasar NKR Klaim Sangat Toleran kabupaten tangerang menko perekonomian
Aktivitas warga pemilik tempat usaha di Pasar Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, menjadi terbatas setelah adanya pagar.

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM – Sejumlah warga dan pedagang Pasar Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, membantah telah ada kesepakatan sebelumnya terkait pemagaran akses jalan keluar pasar tradisional tersebut.

“Logikanya kalau sudah ada musyawarah sepakat, kenapa masih ada protes? Kami akan tempuh jalur legalitasi,” ungkap H Ato, salah satu perwakilan warga sekaligus pedagang Pasar Cisoka yang terpagar, Kamis (9/9/2021).

Menurut dia, Perumda Pasar NKR maupun Camat Cisoka yang mengklaim pemagaran akses jalan keluar Pasar Cisoka sudah berdasarkan hasil musyawarah bersama warga pedagang, merupakan pernyataan tidak benar.

“Itu tidak benar, karena yang diajak musyawarah itu orang-orang mereka sendiri, yaitu pedagang pasar di dalam, bukan pedagang pasar yang terdampak pemagaran akses jalan keluar itu, wajar saja mereka setuju dan mendukung pemagaran, kami yang ada di luar tidak pernah diajak bicara,” ungkap H Ato lagi.

BACA JUGA: Pasar Cisoka Dipagar, Pedagang Sebut Bupati Tangerang Mati Nurani

Masih kata H Ato, waktu camat datang untuk meminta tanda tangan warga pedagang terdampak pemagaran, hanya membawa kertas kosong tanpa kop surat, baik dari Perumda Pasar NKR maupun dari kecamatan.

“Datang membawa kertas kosong bermaterai 4 lembar yang tidak ada logo camat ataupun logo Perumda, minta persetujuan warga untuk pemagaran pasar. Tidak ada satupun warga yang mau tanda tangan. Tapi pemagaran tetap berjalan, kenapa bisa seperti itu, dan itu artinya pemaksaan kan?” tanya H Ato.

Ancam Lapor ke Menko Perekonomian

H Ato mengingatkan para pemegang kebijakan, andai saja punya tempat usaha kemudian dipagar, bagaimana perasaan mereka? Menurut H Ato, selama puluhan tahun membuka usaha di lokasi itu tidak pernah bermasalah.

“Saya usaha mebel, jalan ditutup, kemana mau cari akses? Ada anggota DPRD (Kabupaten Tangerang) (menyebut nama) awalnya berkoar mendukung warga pedagang, tapi sekarang berbelok, kami nggak ngerti kenapa seperti itu,” ujarnya melalui sambungan telepon.

H Ato mengaku sebagai warga yang memiliki hak sama untuk mencari nafkah dan penghidupan, berusaha minta keadilan. Dia mengakui jalan yang kini dipagar merupakan milik Perumda Pasar NKR Kabupaten Tangerang.

“Kami numpang usaha menghadap jalan Perumda Pasar NKR, apakah salah? Itu kami sudah bicarakan di kantor Perumda Pasar NKR di Kota Tangerang. Kami minta untuk tetap bisa usaha, kalau ditutup seperti itu, gimana kami bisa usaha?” keluhnya.

BACA JUGA: Aktivis LSM Desak Bupati Tangerang Copot Direksi Perumda Pasar NKR

Ato menyebut warga pedagang siap membayar lahan jika memang harus membayarnya agar bisa tetap membuka tempat usaha di jalan keluar Pasar Cisoka. Para pemilik tempat usaha, kata dia, selama ini juga taat membayar retribusi.

“Seperti salar tiap hari 30 ribu (rupiah), belum bulanan, belum tahunan, seperti buat THR yang dipungut petugas berseragam pasar ke toko kami,” tegas H. Ato.

H Ato dan sejumlah warga pemilik tempat usaha yang dipagar berencana menggelar aksi unjukrasa di depan Istana Negara Jakarta. Tujuannya untuk menemui Menteri Koordinator Perekonomian, Erlangga Hartanto.

Dirut Perumda Pasar NKR Klaim Sudah Sangat Toleran

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) Perumda Pasar NKR Kabupaten Tangerang, Syaefunnur Maszah mengatakan, pihaknya sudah berupaya menggelar dialog dengan para pemilik tempat usaha di akses jalan keluar Pasar Cisoka.

“Pak Camat Cisoka juga sudah mengajak musyawarah dengan mereka, bahkan permintaan para pemilik usaha sudah kami penuhi,” ungkap Syaefunnur Maszah melalui pesan WhatsApp, Rabu (9/9/2021).

Menurut Syaefunnur Maszah, pihaknya sudah sangat toleran dengan memenuhi permintaan para pemilik tempat usaha, salah satunya memberikan akses jalan seluas 1 meter, masing-masing 50 centimeter di kanan dan kiri jalan keluar pasar sepanjang 160 meter tersebut.

BACA JUGA: Bupati Tangerang Dilaporkan ke Komnas HAM dan DPR RI

“Kami juga buat beberapa pintu akses ke toko-toko warga, serta pagar panel hanya setinggi 80 centimeter, sisanya teralis, dan itu juga di lahan milik Perumda Pasar NKR. Itu sudah sangat baik dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan,” jelasnya.

Padahal, Syaefunnur Maszah menyebut, sekitar 30 tempat usaha milik warga tanpa memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) atau izin lainnya, serta tidak memenuhi ketentuan jarak minimal efisien badan jalan.(RM1/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.