Soal Orang Berseragam di Kantor Desa Pasanggrahan, Camat dan BPD Beda Pendapat

oleh -
Soal Orang Berseragam di Kantor Desa Pasanggrahan, Camat dan BPD Beda Pendapat perangkat desa kabupaten tangerang
Karsan menyatakan, pihaknya hanya memfasilitasi proses administrasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa agar tidak menghambat pelayanan publik di Kantor Kepala Desa (Kades) Pasanggrahan.

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM – Camat Solear, Kabupaten Tangerang, Banten, Karsan membantah melakukan intervensi menyusul pengunduran diri 8 Perangkat Desa (Prades) Pasanggrahan.

Karsan menyatakan, pihaknya hanya memfasilitasi proses administrasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa agar tidak menghambat pelayanan publik di Kantor Kepala Desa (Kades) Pasanggrahan.

“Tidak ada intervensi, kalau ada penekanan, semestinya dari awal mereka (8 perangkat desa) tidak menandatangani surat pengunduran diri itu,” ungkap Karsan saat menggelar Audiensi bersama LSM GRIB Jaya di ruangannya, Senin (6/12/2021).

Disinggung surat keputusan (SK) bagi Staf Desa Pasanggrahan yang baru, dia mengaku sudah merekomendasikan bagi sebagian dari jumlah staf keseluruhan.

“Ada 6 staf yang sudah saya rekomendasikan untuk dibuatkan SK-nya, karena itu sudah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Permendagri nomor 67 tahun 2017,” jelasnya.

BACA JUGA: 8 Perangkat Desa Pasanggrahan Dipaksa Mengundurkan Diri?

Sementara terkait beberapa orang yang berseragam staf desa dan belum memiliki SK, pria yang kerap disapa Sony itu mengaku bukan kewenangannya untuk meminta mereka keluar dari kantor Kades.

“Itu bukan kewenangan camat, tapi kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk meminta mereka keluar dari kantor Kades,” jelas pria mantan pemain Persita Tangerang ini.

Pernyataan camat bertolak belakang dengan Wakil Ketua BPD Pasanggrahan, Yusup Sanusi yang menyebut kewenangan camat untuk menegur atau mengusir orang berseragam yang belum memiliki SK dari Kantor Kades.

Menurut dia, BPD merupakan mitra kerja untuk mengontrol kegiatan dan kebijakan Kades.

“Kalau untuk kontrol staf itu ranahnya camat, dia bisa panggil Kades-nya, artinya camat bersama Kades dan BPD bisa duduk bersama membahas hal itu, apabila keputusannya mereka harus keluar, disampaikan secara bersama,” tandas Yusup Sanusi.(Burhan/Difa)

No More Posts Available.

No more pages to load.