Soal Lonjakan Tagihan Listrik, PKS Sayangkan PLN Tak Maksimal Layani Pengaduan Pelanggan

  • Whatsapp
Fraksi PKS DPR RI
Politisi dari Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto.

JAKARTA, REDAKSI24.COMFraksi PKS DPR RI menyayangkan sikap PLN yang terkesan kurang maksimal melayani pengaduan pelanggan terkait melonjaknya tagihan pada bulan Mei 2020. Padahal, seharusnya PLN menjelaskan penyebab kenaikan tagihan listrik berdasarkan kasus perkasus sebagaimana yang dikeluhkan pelanggan.

Demikian disampaikan politisi dari Fraksi PKS DPR RI Mulyanto, dalam keterangan tertulisnya, kepada REDAKSI24.COM, Kamis (10/6/2020).

Bacaan Lainnya

Dia mengaku, belakangan ini dirinya banyak menerima keluhan masyarakat yang sulit melaporkan keluhannya ke PLN terkait lonjakan tagihan listrik bulan Mei 2020. Masyarakat, katanya, merasa kurang terlayani dengan baik oleh PLN karena jumlah petugas dan waktu yang disediakan sangat terbatas.

“PLN harus menambah jumlah petugas penerima laporan keluhan pelanggan terkait peningkatan jumlah tagihan listrik bulan Mei 2020. PLN juga harus bisa menjelaskan penyebab kenaikan tagihan listrik berdasarkan kasus perkasus yang dikeluhkan. Bila perlu, PLN juga melakukan revisi atau koreksi nilai tagihan apabila dalam pelaporan tersebut terbukti ada kesalaham hitung,” ujar Mulyanto.

Menurut dia, keluhan yang disampaikan masyarakat tersebut, dinilainya sangat penting. Masyarakat merasa dirugikan PLN, karena mengenakan biaya listrik lebih besar dari sebelumnya.

Lonjakan nilai tagihan itu diduga karena PLN tidak menurunkan petugas catat mater ke setiap rumah pelanggan seperti biasa. Besaran tagihan hanya berdasarkan nilai rata-rata penggunaan listrik 3 bulan terakhir.

Harusnya, lanjut Mulyanto, PLN sudah bisa mengantisipasi lonjakan keluhan masyarakat ini. Kebijakan mengubah cara hitung yang semula menggunakan laporan petugas catat meter ke perhitungan rata-rata biasanya memang akan menimbulkan dampak kepada pelanggan tertentu. Jadi seharusnya PLN sudah bisa memperkirakan upaya yang perlu dilakukan.

“Dimana-mana, setiap ada perubahan pasti perlu penyesuaian. Jadi ketika PLN melakukan perubahan cara hitung tagihan harusnya PLN sudah bisa menyusun beberapa langkah penyesuaian. Salah satunya menambah jumlah loket dan petugas penerima laporan keluhan pelanggan.

Jangan seperti sekarang. Masyarakat sulit mendapat penjelasan yang diperlukan. Sehingga wajar kalau sempat terjadi aksi geruduk kantor PLN oleh masyarakat,” kata Mulyanto.

Dalam kondisi pandemi seperti sekarang PLN harus bisa memahami emosi masyarakat. Saat ini masyarakat sedang menghadapi banyak tekanan dan beban kehidupan. Jadi ketika ada beban baru yang dirasakan masyarakat akan mudah emosi. Untuk itu PLN sebagai lembaga layanan publik harus tetap bisa memberi pelayanan yang terbaik.

“Intinya jangan sampai masyarakat dirugikan,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS ini.

Mulyanto minta PLN menjadikan peristiwa lonjakan laporan masyarakat ini sebagai bahan evaluasi. PLN harus segera memikirkan upaya alternatif proses catat meter secara interaktif. Jika sebelumnya catat meter dilakukan oleh petugas PLN, maka ke depan proses itu bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri menggunakan aplikasi yang disediakan.

“PLN harus juga mampu mengikuti perubahan teknologi dan tuntutan pelanggan. Semua dilakukan untuk meningkatkan pelayanan,” imbuh Mulyanto. (gan/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.