Soal Jaring Pengaman Sosial, Dewan Nilai Pemprov Banten Semaunya

  • Whatsapp
jaring pengaman sosial Pemprov Banten
Pemprov Banten dinilai dewan tertutup dalam penyaluran dana pengaman sosial bagi warga terdampak covid-19.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – DPRD Banten menyayangkan sikap Pemprov Banten yang terkesan menutup diri dan jarang melibatkan dewan dalam berbagai kinerja, program, dan kebijakan yang dilakukannya. Padahal, sebagaimana amanah undang-undang, legislatif mempunyai fungsi sebagai kontrol terhadap kinerja yang dilakukan eksekutif.

Pemilaian itu disampaikan Ketua komisi V DPRD Banten Muhammad Nizar, saat dihubungi wartawan, Sabtu (23/5/2020). Menurut Nizar, sejak bertugas di komisi V sampai sekarang kinerja Pemprov sulit dikontrol lantaran mereka lebih menutup diri dan semaunya.

Bacaan Lainnya

“Mainsetnya jika masih bisa ditutupi, kenapa harus dibuka,” ujarnya.

Nizar melanjutkan, contoh kecilnya saja masalah bantuan Jaminan Pengaman Sosial (JPS) bagi warga terdampak covid-19 yang tidak pernah melibatkan dewan. Pembagian dan pendataan JPS itu semaunya aja. Walhasil sampai sekarang progresnya tidak jelas sampai dimana.

“Jangankan untuk dilibatkan, untuk sekadar tembusan saja kami tidak diberitahu,” katanya.

Nizar menambahkan, dirinya bersama rekan-rekan yang lain sebelumnya sempat mempertanyakan data JPS yang bersumber dari data masyarakat miskin yang terdata di Dinsos, yang menurut analisa masih harus divalidasi ulang. Pihaknya sudah memerintahkan Dinsos untuk melakukan validasi, tapi sampai saat ini dewan belum mendapatkan laporan data terbaru itu.

“Jika data lama yang digunakan, maka bisa dipastikan penerima bantuan JPS ini akan acak-acakan,” tegasnya.

Pola menjalankan pemerintahan, lanjutnya, dengan metode seperti ini sangat tidak sehat, karena semua kendali ada di gubernur, padahal sistem demokrasi tidak demikian. Ketika Rakor, kata dia, baru Pemprov Bangten menjelaskan program yang sudah dilakukan.

“Saya melihat pola kepemimpinan yang diterapkan gubernur tidak tepat jika seperti ini. Mengesampingkan DPRD itu jelas tindakan yang menyalahi aturan dan perlu diluruskan,” tegasnya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten, Nurhana mengatakan, hingga saat ini belum semua bantuan JPS bisa disalurkan kepada penerima, karena baru bisa dilaksanakan di empat wilayah yang masuk dalam PSBB.

Nurhana beralasan, bantuan JPS itu belum bisa seluruhnya karena permasalahan pembukaan rekening penerima yang jumlahnya sangat banyak, sehingga membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

“Kendala utamanya ada pada pembukaan rekening. Apa yang menjadi ekspektasi kami supaya cepat selesai ternyata tidak semudah itu,” ujarnya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.