Soal Hak Interpelasi Terhadap Gubernur Banten, Golkar dan PAN Belum Bersikap, Demokrat Usulkan Pansus

  • Whatsapp
hak interpelasi
Fraksi PDI P DPRD Banten terus menggalang hak interpelasi terhadap gubernur terkait Bank Banten.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Syarat untuk pengajuan usulan hak interpelasi terhadap gubernur sudah terpenuhi 15 anggota dewan yang tergabung dari beberapa fraksi di DPRD Provinsi Banten, seperti PDIP selaku inisiator, PSI dan Partai Gerindra. Meskipun, secara keputusan partai, Fraksi Gerindra belum menentukan sikap.

Namun, untuk sampai ke paripurna dibutuhkan suara sedikitnya 30 anggota atau 2/3 dari total 85 anggota dewan yang terdaftar. Untuk itu, hingga kini bola panas interplasi masih bergulir di DPRD Banten. Fraksi PDIP selaku inisiator, hingga sampai saat ini, masih terus melakukan komunikasi politik dengan partai lain.

Bacaan Lainnya

“Berdasarkan hasil komunikasi saya dengan teman-teman di partai lain, mereka menyambut baik dan saya sangat optimis hak interpelasi ini dapat dilakukan,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten, Muhlis.

Namun, sebagai lembaga politik yang mempunyai hak atas kebijakan yang dilakukan, Muhlis masih menunggu keputusan dari masing-masing fraksi. “Kami hormatilah kebijakan dari masing-masing fraksi,” katanya.

PDIP butuh setidaknya 15 kursi lagi untuk membawa hak interpelasi ini ke musyawarah tertinggi, paripurna. Partai Golkar dengan total 11 kursinya yang sejak awal digadang-gadang sudah ikut bersama gerbong PDIP, belakangan mengambil sikap menunggu keputusan hasil pleno di tingkat DPD I.

Sekretaris fraksi partai Golkar DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan mengatakan, fraksi melihat interpelasi ini penting dilakukan untuk melihat kesalahan pengambilan keputusan pemindahan RKUD dari Bank Banten ke Bjb. Namun di sisi lain Golkar tidak bisa terburu-buru mengambil keputusan, karena walau bagaimanapun di samping Wahidin Halim (WH) ada kader partai Golkar, yakni Andika Hazrumy.

“Jangan sampai keputusan Golkar ini terkesan gegabah dan politis. Jangan sampai kesan yang muncul Golkar ingin menjatuhkan kepemimpinan WH. Itu yang sedang Golkar pikirkan,” katanya, saat dihubungi, Senin (8/6/2020).

Fitron menambahkan, untuk itu Golkar ingin menjernihkan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Karena sejak awal berdiri, Golkar tidak pernah membela Bank Banten, dari mulai pendiriannya sampai pada penyertaan modalnya.

“Golkar selalu menolak penyertaan modal sebelum dilakukan audit dan penyehatan managemen,” katanya.

Saat ini, lanjutnya, Partai Golkar sedang fokus kepada pembahasan persiapan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan di beberapa daerah di Provinsi Banten. “Nanti saya kabarkan lagi perkembangannya,” tuturnya.

Hal serupa juga dikatakan Ketua Fraksi PAN DPRD Banten Dede Rohana Putra. Dede menganggap sampai saat ini belum mendapatkan kajian yang melatarbelakangi hak interpelasi ini dari PDIP selaku inisiator.

“Saya belum melihat urgensitasnya seperti apa. Kami tidak mau sekadar ikut-ikutan, karena ini membawa nama fraksi. Hak ini memang menjadi hak setiap anggota dewan, tapi kami ingin mengkaji lebih dalam lagi,” katanya.

Untuk itu, lanjutnya, Dede mengintruksikan kepada seluruh anggota Fraksi PAN agar tidak mengambil sikap terlebih dahulu, sebelum melakukan kajian. “Seluruh anggota jangan dulu mengambil sikap,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Nawa Said Dimyati mengaku urgensitas pelaksanaan interplasi dalam menyikapi pemindahan RKUD ini belum terlalu mendesak, terlebih dalam pelaksanaannya kental dengan nuansa politis.

Jika dewan ingin mengambil sikap, Nawa lebih memilih pembentukan Pansus Bank Banten, dibandingkan dengan hak interpelasi. “Di Pansus itu lebih komperhensif penjelasannya, serta proses penelusuran permasalahannya juga lebih mendalam,” katanya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.