Soal Denda Pelanggar Protokol Kesehatan, Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Serang Beda Persepsi

  • Whatsapp
PSBB Kota Serang
Wali Kota Serang, Syafrudin dan Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi (kiri) memeriksa pos cek poin PSBB.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang sudah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak (10/9/2020) hingga (24/8/2020).

PSBB dilakukan dalam upaya menekan angka penyebaran covid-19 di Ibu Kota Banten tersebut. Meski demikian, Pemkot Serang masih tarik setengah rem dalam pemberlakuan kembali aturan pengetatan PSBB di Ibukota Provinsi Banten itu.

Bacaan Lainnya

Wali Kota Serang, Syafrudin mengatakan dalam penerapan PSBB, pihaknya telah mengeluarkan Perwal nomor 36 tahun 2020. Namun dalam Perwal tersebut tidak mengatur penerapan sanksi denda. Walikota Serang mengaku masih mempertimbangkan kondisi perekonomian warganya ditengah pandemi covid-19.

Meski demikian, Syafrudin bukan tidak mengetahui, dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Banten Nomor 38 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai pencegahan, dan pengendalian Corona Virus Disease 2019, tertulis bagi yang melanggar, selain sanksi sosial, ada juga sanksi denda maksimal Rp100 ribu.

BACA JUGA: Masuk Daftar Tunggu, Kota Serang Kejar Target Tes Swab Standar WHO

“Berbicara efektif, gak efektif kalau denda itu. Kalau sudah keterlaluan baru kami denda. Masyarakat sedang susah, kalau diterapkan denda Rp100 ribu atau lebih, malah masyarakat lebih susah,” katanya saat memantau pelaksanaan cek poin PSBB di Kota Serang, Senin (14/9/2020).

Dalam penerapan PSBB, sambung Syafrudin, kali ini pihaknya menilai dampaknya masih minim terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Serang. Meskipun, aktivitas warga menjadi terbatas.

“Jadi saya kira pengaruhnya kecil sekali. Sebab meski membatasi, jenis usaha baik mikro maupun usaha lainnya masih tetap berjalan,” imbuhnya.

Berbeda pandangan dengan Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi yang mengaku sepakat adanya sanksi denda untuk memberi efek jera bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

“Tidak cukup hanya dengan sanksi sosial, harus diberi sanksi denda. Kalau dendanya uang ditengah pandemi gini pasti mikir lagi. Mending beli masker daripada bayar denda,” ungkapnya.

Budi meminta para petugas menjalankan tugas sesuai instruksi selama 24 jam. Budi juga meminta para petugas sigap dalam menjalankan tugasnya.(Adi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.