Soal Bansos Covid-19, Tangerang Raya Paling Banyak Lapor ke Ombudsman

  • Whatsapp
ombudsman
ilustrasi - Bansos dampak covid-19.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Sejak dibuka pada 29 April 2020 lalu, Ombudsman RI Perwakilan Banten sampai saat ini telah menerima 116 pengaduan masyarakat terkait bantuan sosial dampak covid-19.

Dari 116 laporan tersebut, aduan terbanyak datang dari wilayah Tangerang Raya sebanyak 60 aduan. Dari Kota Tangerang Selatan 20 aduan, Kota Tangerang 21 aduan dan Kabupaten Tangerang 19 aduan.

Bacaan Lainnya

Sedangakan pengaduan lainnya berasal dari Kabupaten Serang 8 laporan, Kota Serang 8 laporan, Kabupaten Pandeglang 2 laporan, dan Kabupaten Lebak 14 laporan. Sementara 7 laporan lain berupa pengaduan terkait instansi pusat dan instansi BUMN.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten, Dedy Irsan menyebut, laporan masyarakat yang masuk masyoritas mengenai keluhan tidak meratanya bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah bagi warga terdampak covid-19.

“Lebih dari 90 persen pengaduan terkait Bansos bagi warga terdampak covid-19. Sisanya layanan keuangan sebanyak 8 laporan dan layanan kesehatan 2 laporan, serta layanan transportasi sebanyak 1 laporan. Jumlah pengaduan yang diterima Ombudsman Banten merupakan jumlah aduan tertinggi secara nasional,” kata kepada wartawan, Jum’at (29/5/2020).

Menurut dia, secara umum masyarakat melaporkan mengenai ketidakjelasan prosedur dan persyaratan untuk menerima bantuan sosial dampak covid-19. Dalam laporannya masyarakat menyebut penerima Bansos tidak tepat sasaran. Banyak warga terdampak justru tidak menerima bantuan.

“Kemudian tidak mendapat bantuan karena pendatang, jumlah bantuan yang diterima tidak sesuai, tidak dapat menerima bantuan karena tidak memiliki KTP atau KK, serta laporan adanya pungli dari aparat,” jelasnya.

Lebih jauh Dedy memaparkan tingkat instansi daerah masih mencari formasi untuk menyampaikan informasi dengan baik dan lengkap. Pihaknya juga mendorong agar pemerintah pusat, daerah hingga desa segera menyusun pedoman penyaluran Bansos dampak covid-19 di lapangan.

“Segera bersinergi dan segera disusun ketentuan yang mengintegrasikan pendataan sekaligus menjadi pedoman bagi pelaksanaan penyaluran di lapangan, sehingga bisa langsung dieksekusi,” tegasnya.

Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan dan Narahubung Posko Daring Covid-19 Provinsi Banten, Zainal Muttaqin mengungkapkan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut dengan cepat.

“Kami sudah membuat komitmen dengan Pemprov dan seluruh kepala daerah serta menunjuk narahubung di setiap pemda untuk menindaklanjuti laporan masyarakat secara cepat,” ungkapnya.

Zaenal mengklaim sejauh ini narahubung di setiap Pemda telah menindaklanjuti laporan yang diteruskan Ombudsman. “Beberapa kasus sudah selesai dan masyarakat yang membutuhkan telah mendapat haknya,” ujarnya.

Laporan ini pun, kata Zaenal, tidak lepas dari proses verifikasi awal terhadap setiap laporan. “Untuk laporan yang disampaikan secara lengkap, baik identitas, alamat lokasi maupun kronologis masalahnya bisa lebih cepat ditindaklanjuti,” tandasnya.(Adi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.