Soal Bank Banten, Wakil Ketua DPRD Banten Lebih Pilih Pansus Daripada Hak Interpelasi

  • Whatsapp
pansus bank banten
Nasabah Bank Banten antre di depan ATM untuk menarik dananya.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Wakil Ketua DPRD Banten Muhammad Nawa Said Dimyati mendorong DPRD agar membentuk Panitia Khusus (Pansus) Bank Banten. Pembentukan Pansus ini dinilai lebih efektif dari pada menggunakan hak interpelasi yang lebih banyak unsur politisnya.

Dengan mekanisme ini, DPRD Banten bisa menggali sampai pada pangkal masalah terkait kondisi sebenarnya Bank Banten, dari mulai Perda nomor 5 tahun 2013 itu yang langsung mengarahkan kepada BUMD BGD, padahal pada saat itu kondisinya masih sangat kecil.

Bacaan Lainnya

Kemudian kenapa terus dilakukan pembelian Bank Pundi ditengah situasi penangkapan petinggi BGD dalam kasus suap. Dewan juga ingin mengetahui NPL Bank Pundi saat itu secara keseluruhan.

“Jika menginginkan keadilan secara keseluruhan, bukan interpelasi yang harus dilakukan, tapi pembentukan Pansus Bank Banten. Pansus juga nanti bisa memanggil siapa saja yang terlibat dalam permasalahan Bank Banten, dari mulai pertama kali rencana pendiriannya,” ujarnya, Senin (18/5/2020).

Politisi Demokrat ini melanjutkan, pada tahun 2013 ada penyertaan modal yang mengalir untuk pendirian Bank Banten sebesar Rp319 miliar, dan pada tahun 2016 menjelang pendirian Bank Banten Pemprov juga memberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp300 miliar. Kemudian pada bulan Juli 2016 berdirilah Bank Banten yang BGD sebagai usernya.

“Pada APBD 2017 ada juga anggaran penambahan modal pendirian Bank Banten sebesar Rp106 miliar. Tapi kemudian dievaluasi oleh Kemendagri dengan alasan kepemilikan Pemprov terhadap Bank Banten sudah masuk saham mayoritas, yakni 51 persen. Untuk itu, dalam kaitan Perda tersebut, sudah tidak harus ditambah lagi penambahan modal,” jelasnya.

Selain itu, Pemprov Banten juga sudah berupaya melakukan penyelamatan Bank Banten, seperti mengajak BRI untuk ikut memberikan suntikan dana, namun kemudian setelah melakukan due diligency, BRI mundur.

Setelah BRI, kemudian datang lagi dari lembaga finance dari Malaysia dan juga Bank Mega. Namun nasib keduanya sama seperti Bank BRI. “Artinya dari ketiga hal ini, ketika pendekatannya bisnis to bisnis, agak susah dilakukan. Kenapa? Jawabannya nanti setelah hasil laporan pemeriksaan BPK terhadap BGD dan Bank Banten sudah saya pelajari lebih detail,” katanya.

Pria yang akrab disapa Cak Nawa itu mengaku, setelah penambahan penyertaan modal ke Bank Banten dievaluasi Kemendagri, maka langkah penambahan modal selanjutnya bukan lagi dalam rangka penyertaan modal pendirian, tetapi sudah pada langkah investasi.

“Kalau bicaranya investasi, harus ada kajian Investa yang jelas, karena peraturan perundang-undangan mengikat itu. Apalagi kalau investasi ke PT, yang berlaku adalah setoran laba, bukan rugi,” ujarnya.

Karena itu kemudian muncul opsi terakhir yakni LoI antara BJB dengan Bank Banten yang disebut marger, atas arahan dari presiden. Namun pendekatan yang dilakukan jangan sama pada saat dengan Bank BRI dan Mega. Nawa yakin pendekatan yang dilakukan BJB terhadap Bank Banten sama, hasilnya juga akan sama.

Untuk itu, pihaknya mendorong skema penyelamatannya dilakukan OJK. OJK harus memaksakan penggunaan UU yang baru disahkan menjadi Perpu kemarin diterapkan untuk penyelamatan Bank Banten dengan mengacu pada keselamatan ekonomi nasional.

“Adapun terkait pemindahan RKUD, itu merupakan bentuk penyelamatan keuangan daerah dalam mengantisipasi terjadinya cash flow. Jika memaksakan tetap di Bank Banten yang kondisinya dalam likuiditas, maka akan banyak hal yang terganggu, apalagi banyak masyarakat yang harus ditolong ditengah pandemi Covid-19,” tegasnya.

Kalau kemudian ada yang menganggap pemindahan RKUD ini bentuk pembunuhan, kemudian mengusung hak interpelasi, menurut dia, itu boleh-boleh saja dilakukan. Karena yang namanya berdemokrasi semuanya boleh melakukan apa saja selagi masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Meskipun kapasitas pribadi atau anggota Fraksi Partai Demokrat, tidak sependapat dengan hak interpelasi. Kalau mau melakukan penyelamatan, ya harus membuat pansus penyelamatan Bank Banten,” tandasnya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.