Soal Bank Banten, Sekda Ngaku Belum Terima Pendapat Hukum dari Kejagung

oleh -
Bumd banten
Bank Banten

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Almukhtabar membantah jika Kejagung sudah menyampaikan surat terkait pendapat hukum penyertaan modal Bank Banten yang hingga kini ditangguhkan.

Namun Sekda tidak menampik jika pihaknya mendapat surat dari Kejagung terkait kondisi Bank Banten saat ini. Namun dalam surat itu tidak membahas terkait pendapat hukum penyertaan modal Bank Banten.

“Dua lembar surat yang ia terima itu hanya membahas Tupoksi Bank Banten itu seperti apa ke depannya, OJK (otoritas jasa keuangan) juga seperti apa. Di bawah surat itu ada catatan pendapat hukum. Tapi di situ tidak ada pendapat hukumnya seperti apa. Makanya saya tanyakan itu,” katanya, Selasa (14/1/2020).

BACA JUGA:

. Soal Bank Banten, Pemprov Masih Tunggu Rekomendasi OJK

. Gubernur Banten Dinilai Tidak Serius Selamatkan Bank Banten

. Butuh Modal Besar, Bank Banten Terancam Bangkrut

Untuk itu, lanjutnya, jika Legal Opinion (LO) ini dirasa perlu oleh Bank Banten, yang mempunyai kewenangan mengajukan ke Kejagung adalah pihak Bank Banten sendiri. “Posisi Pemprov Banten hanya menerima,” ujarnya.

Menurut Sekda, masalah Bank Banten ini perkara besar, Gubernur Banten tentu mempunyai perhitungan sendiri jika Kejagung sudah mengeluarkan pendapat hukum terkait masa depan Bank Banten. “Bagaimana nanti pak gubernur memutuskan,” ujar Sekda.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Banten, Gembong R Sumedi menyarankan agar Pemprov Banten segera berkoordinasi ke OJK terkait masa depan penyertaan modal Bank Banten Rp131 miliar sebelum tahun anggaran 2019 tutup.

Namun hingga Kejagung menginisiasi pertemuan antara OJK, BGD, Bank Banten, DPRD Banten serta Pemprov Banten sebelum masa tahun anggaran 2019 habis, Gubernur Banten tidak hadir, sehingga Kejagung tidak bisa memberikan pendapat hukum berkenaan dengan pencairan penyertaan modal 2019.

Pun pada APBD 2020, Pemprov Banten tidak mengalokasikan anggaran penyertaan modal untuk Bank Banten. “PAda APBD perubahan nanti juga tergantung gubernur,” tandas Sekda. (Luthfi/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.