Soal Asset, DPRD Kabupaten Serang Sebut Pemkot Serang Gagal Pahami UU

  • Whatsapp
Aset Serang
Kantor Pemerintahan Kabupaten Serang

SERANG, REDAKSI24.COM – Polemik penyerahan asset antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Banten nampaknya belum akan menemui titik temu. Terlebih setelah DPRD Kota Serang membentuk Panitia Khusus (Pansus) asset.

Pembentukan pansus dalam rangka mempercepat proses peralihan asset dari Pemkab Serang, berdasarkan hasil inventarisir pansus asset, masih ada sebanyak 227 item aset senilai Rp2,3 miliar yang belum diserahkan Pemkab Serang kepada Pemkot Serang.

Bacaan Lainnya

Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum mengatakan, tidak mempermasalahkan pembentukan Pansus DPRD Kota Serang untuk peralihan asset. Yang pasti, menurutnya, Pemkab Serang telah melakukan 2 tahap penyerahan asset dengan estimasi sudah mencapai 97 persen.

Namun yang perlu dipahami, lanjut Ulum, memahami Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang sebagai pemekaran dari Kabupaten Serang. Menurutnya, Pemkot Serang harus mempertimbangkan pasal 13 ayat 7 poin a dalam UU nomor 32 tahun 2007 yang berbunyi, hanya sebagian aset yang dimiliki dan dikuasai yang diserahkan ke Pemkot Serang.

“Jangan dipahami secara parsial. Kota Serang jangan hanya berpatok pada pasal 13 ayat 3, tapi juga mempertimbangkan pasal 13 ayat 7 poin a, itu jelas dinyatakan asset yang dimiliki atau dikuasai sebagian diserahkan ke  Kota Serang bukan seluruh,  itu yang harus jadi catatan Pemkot Serang,” kata Ulum saat dikonfirmasi, Senin (17/2/2020).

Ketua DPD Golkar Kabupaten Serang itu pun mengklaim, Pemkab Serang tidak diwajibkan untuk menyerahkan seluruh asset yang dimiliki. Termasuk gedung Pemerintahan Kabupaten Serang, diantaranya Pendopo Bupati Serang, gedung DPRD Serang dan beberapa SKPD yang berada di depan Alun-alun Kota Serang.

BACA JUGA:

. Pansus Diyakini Bisa Rebut Aset Kota Serang dari Pemkab Serang

. Aset Kota Serang yang Belum Diserahkan Pemkab Serang Nilainya Rp230 Miliar Lagi

. Pemkab Serang Tak Mungkin Serahkan Aset ke Pemkot Serang

Sementara, saat ini Pemkot Serang berkantor di tengah kawasan Perumahan Komplek Kota Serang Baru.  “Saya bilang patokannya sebagian tidak mewajibkan menyerahkan seluruhnya. Termasuk Pendopo Bupati? Terserah Kabupaten Serang mana yang mau diserahkan mana yang enggak,” tuturnya.

Keputusan Pemkab Serang yang hanya menyerahkan sebagian asset tersebut, kata Ulum, tidak menyalahi aturan dan diklaim tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Enggak (jadi temuan BPK) karena kami belum punya kantor sendiri. Belum ada solusi,” katanya.

Untuk diketahui, imbas dari terjadinya polemik penyerahan aset tersebut, sebanyak 5 SKPD Pemkot Serang menempati kantor yang merupakan bangunan Ruko hasil sewa dan gedung bekas Puskesmas. Kemudian, ada 9 SKPD menempati tempat yang tidak layak dan rawan ambruk. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.