Soal Abaikan Mendagri, Sekda Banten Klaim Sesuai Aturan

  • Whatsapp
Sekretaris Daerah Provinsi Banten Mukhtabar

REDAKSI24.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Almukhtabar menepis tuduhan mengabaikan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait larangan pejabat daerah bepergian ke luar negeri menggunakan dana APBD. Mukhtabar menilai Pemprov Banten sudah sesuai aturan yang ada, terutama terkait pemberangkatan petugas haji daerah.

“Setelah saya pelajari, apa yang ada dalam surat himbauan Mendagri itu diperuntukkan kepada pejabat negara, seperti kepala daerah, bupati/walikota dan anggota dewan,” katanya, Sabtu (17/8/2019).

Bacaan Lainnya

Para petugas haji daerah yang diberangkatkan itu, lanjutnya, tidak termasuk ke dalam pejabat Negara, seperti dalam surat himbauan. Bahkan, ada diantara mereka yang memakai dana pribadi.

“Ada mekanisme dan seleksi yang panjang untuk memilih 14 orang tersebut,” ujarnya.

BACA JUGA:

. Gubernur Banten Dinilai Abaikan Himbauan Mendagri

. Maha Bidik Indonesia Pertanyakan SPJ Dana Operasional Gubernur Banten

. Ribuan Napi Dapat Remisi, Yang Bebas Dapat Uang Saku Rp200 Ribu

Untuk diketahui, pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung.

Pejabat negara menjalankan fungsinya untuk dan atas nama Negara. Yang termasuk dalam pejabat negara menurut Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara, presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota majelis permusyawaratan rakyat, notaris dan pejabat pembuat akta tanah, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat.

Kemudian, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung mahkamah agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc, ketua, wakil ketua, dan anggota mahkamah konstitusi, ketua, wakil ketua, dan anggota badan pemeriksa keuangan, ketua, wakil ketua, dan anggota komisi Yudisial.

Selain itu juga, ketua dan wakil ketua komisi pemberantasan korupsi, menteri dan jabatan setingkat menteri, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, gubernur dan wakil gubernur, bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota, pejabat negara lainnya yang ditentukan undang-undang. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.