Sistem Tilang Elektronik Resmi Diterapkan Polda Metro Jaya, ini Jenis Pelanggaran Berikut Dendanya

  • Whatsapp
sistem tilang elektronik

JAKARTA,REDAKSI24.COM—Hari ini, Sabtu 1 Februari 2020, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya resmi menerapkan electronic traffic law enforcement (ETLE) atau sistem tilang elektronik pada sepeda motor. Sistem tilang elektronik ini merupakan tambahan dari penerapan sebelumnya yang hanya untuk kendaraan roda empat atau lainnya.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Fahri Siregar, walaupun telah resmi diberlakukan, namun penindakan atau penilangan terhadap pengendara baru akan dilakukan pada Senin (3/11/2020) depan. Namun, Fahri tak menjelaskan alasan waktu penerapan tilang tersebut yang lebih dari dua hari setelah diresmikan.

Bacaan Lainnya

“Tanggal 3 Februari nanti baru kita melakukan penilangan,” kata Fahri.

Menurut Fahri saat ini kamera ETLE telah terpasang di dua titik untuk menindak pelanggar, khususnya kendaran motor. Dua titik tersebut seperti di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Thamrin dan Jalur Transjakarta koridor 6, Ragunan-Monas tepatnya depan Kantor Imigrasi, Jalan Warung Buncit, Jakarta Selatan.

BACA JUGA:

3 Orang Pembawa Sabu Senilai Rp 864 Miliar Ditembak Mati Polda Metro Jaya

Sementara itu Dirlantas Polda Mrtro Jaya Kombes Pol Yusuf mengatakan, ada empat jenis pelanggar yang akan ditindak dengan sistem tilang elektronik ini. Keempat jenis pelangaran tersebut yakni penggunaan ponsel, penggunaan helm, menerobos traffic light, dan melanggar marka jalan.

“Untuk saat ini kami akan fokus dahulu terhadap tiga jenis pelanggaran yakni penggunaan helm, menerobos traffic light, dan melanggar marka jalan,” jelas Yusuf.

Menurut difokuskannya tiga jenis pelanggaran tersebut karena karena ketiganya dinilai menjadi penyebab utama kemacetan yang selama ini terjadi di Jakarta.

Untuk denda pelanggaran, jelas Yusuf hal tersebut telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yakni untuk pelanggar karena tidak memakai helm akan dikenakan denda maksimal Rp 250.000 atau kurungan paling lama 1 bulan. Untuk yang mengganggu konsentrasi (main ponsel) denda maksimal Rp 750.000 atau kurungan 3 bulan. Untuk merekaya meLawan arus denda maksimal Rp 500.000 atau kurungan paling lama 2 bulan. .

Adapun pelaksanaanya  setiap kamera pengawas berfungsi menangkap gambar kendaraan bermotor pelanggar aturan lalu lintas yang kemudian terkirim ke pusat data TMC Polda Metro Jaya. Melalui data tersebut petugas mengidentifikasi nomor kendaraan pelanggar untuk mengetahui jenis kesalahannya sebelum akhirnya menerbitkan surat konfirmasi. Nantinya surat konfirmaai akan dikirimkan ke pemilik kendaraan paling lambat 3 hari setelah pelanggaran dilakukan. Jika ada kekeliruan dalam proses tilang, pelanggar hanya diberikan waktu tujuh hari setelah pengiriman surat konfirmasi untuk klarifikasi melalui situs web https://etle-pmj.info/.

Melalui aplikasi itu yang nantinya dapat diunduh melalui Play Store, atau mengirimkan kembali belangko konfirmasi yang telah diisi kepada kepolisian. Saat itu pemilik kendaraan bisa mengklarifikasi jika kendaraan yang dikendarai orang lain atau kendaraan itu sudah bukan lagi miliknya yang hanya saja tetapi belum dilakukan balik nama.

Denda dan cara bayar Setelah pelanggar melakukan klarifikasi nantinya akan mendapatkan surat tilang biru serta kode BRI virtual sebagai kode virtual pembayaran melalui Bank BRI. Pembayaran bisa dilakukan lewat bank atau mengikuti sidang sesuai jadwal yang ditentukan. Pelanggar memiliki waktu 7 hari lagi setelah proses klarifikasi untuk membayar denda. Denda tilang harus cepat dibayar untuk menghindari pemblokiran STNK yang berujung pada tidak bisanya perpanjangan. Bahkan, kendaraan itu akan dianggap tidak memiliki surat-surat yang sah apabila STNK kendaraan dalam keadaan terblokir. Namun, STNK yang terblokir bisa diaktifkan kembali setelah pengemudi yang melanggar sudah membayar denda tilang.

Sebelumnya pihak kepolisian mengklaim sejak penerapan 1 November 2018 hingga November 2019 sebanyak 54.074 pelanggar sudah ditindak.

Melalui sistem ini denda tilang yang terkumpul dan diserahkan ke negara berjumlah Rp3,9 miliar. Polisi juga mengklaim jumlah pelanggar lalu lintas karena sistem ini turun 27 persen. (Hdr)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.