Sidang Perdata di PN Tangerang Berlanjut Meski Identitas Penggugat Diduga Palsu

  • Whatsapp
Sidang perdata di PN Tangerang.

KOTA TANGERANG, REDAKSI24.COM–   Sidang perkara perdata tahap penyerahan bukti yang di gelar di PN Tangerang, Rabu (11/4/2020) mendapat perhatian para pengujung. Pasalnya, Ketua majelis hakim, Sucipto tidak lagi fokus adanya perbedaan identitas (KTP) penggugat, meski sudah diserahkan oleh kuasa hukum tergugat atas dugaan pemalsuan dokumen karena penggungag memiki 3 KTP yang berbeda alamat.

Perkara pedata No 911/pdt.G/2020/PN Tng dengan penggugat Minanto Wiyono dan tergugat Sriwitin Lee sempat tertuda beberapa kali hanya karena adanya perbedaan identitas yang diajukan.

Bacaan Lainnya

Tergugat minta identitas penggugat disesuaikan dengan yang sebenarnya, kuasa hukum tergugat menyanggupi. Namun saat sidang lanjutan kuasa penggugat tidak dapat menunjukan identitas asli penggugat. Artinya, penggugat telah menggunakan KTP berbeda dengan perkara pidana ini dikuatkan dengan keterangan dari Disdukcapil DKI Jakarta.

Pada sidang tersebut, kuasa hukum tergugat, Robert Sirait dan Antoni Sitanggang menyerahkan bukti kepada Majelis Hakim PN Tangerang berupa Laporan Polisi (LP) tentang Surat Keterangan palsu dan identitas palsu. LP terlapor Kepala Panitera PN Tangerang, Yanwitra tentang Surat Keterangan Palsu, karena salinan Putusan Pidana No. 957 petikannya diduga direkayasa oleh Chandra (Pegawai honor PN Tangerang).

Selain itu , Surat Permohonan kepada Ketua PN Tangerang, agar majelis hakim memerintahkan Penasihat Hukum Penggugat memperlihatkan  copy KTP principal (Minanto Wiyoto) kepada pihak Tergugat. ” Kita lihat saja sidang lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Setempat (PS) atas permintaan tergugat, ini kan perkara biasa dijadikan luar biasa ada apa,” jelas Robert Sirait usai sidang.

BACA JUGA:

Kepala Panitera PN Tangerang Dilaporkan ke Polisi Atas Dugaan Pemalsuan Surat

Menyikapi hal tersebut Dosen Unpam, DR Suhendar SH MH mengatakan, agar majelis hakim yang menyidangkan perkara perdata tersebut harus obyektif. Supaya jalannya persidangan tersebut berjalan semestinya,

Senada pula dengan pengamat hukum Win Febriasyah SH. Ia menambahkan semestinya warga negara Indonesia hanya memiliki satu KTP. Dan apabila ada yang ber KTP ganda, harus dipertanyakan, karena itu merupakan pelanggaran hukum. (Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.