Sidang Gugatan Pemindahan RKUD Banten Ditunda Lagi

  • Whatsapp
sidang gugatan gubernur banten
Ilustrasi - Hakim PN Serang, menunda sidang gugatan terhadap Gubernur Banten, Kamis (16/7/2020).

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Sidang perdana Perdata gugatan dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) terkait pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Banten dari Bank Banten ke Bank BJB ditunda sampai minggu depan.

Penundaan sidang mediasi yang digelar di Penagdilan Negeri Serang itu, lantaran ada dua Surat Kuasa (SK) dari kuasa hukum Bank Indonesia (BI) Perwakilan Banten yang belum selesai karena menunggu dari Gubernur BI langsung serta dari kuasa hukum DPRD Provinsi Banten yang belum selesai proses administrasinya. Atas dasar itu, hakim mediator yang diketuai Guse Prayudi menunda persidangan mediasi sampai minggu depan.

Bacaan Lainnya

Kuasa hukum penggugat Ojat Sudrajat, Wahyudi seusai persidangan, Kamis (16/7/2020) mengatakan, pihaknya sudah siap menjalankan berbagai proses persidangan yang akan dijalani. Namun karena terjadi permasalahan administrasi terkait dengan SK dari tergugat, akhirnya setelah berunding bersama tim kuasa hukum penggugat lainnya, pihaknya sepakat untuk menunda persidangan ini sampai minggu depan.

“Minggu depan, 23 Juli 2020 itu agendanya masih mediasi. Karena berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 1 tahun 2016, materi persidangan pertama untuk kasus perdata adalah mediasi,” katanya.

BACA JUGA: Penggugat Gubernur Banten Cabut Gugatan di PN Serang

Dalam Perma tersebut, lanjut Wahyudi, seluruh principal (pihak terkait dalam perkara) wajib hadir dan tidak bisa diwakilkan, termasuk Gubernur Banten selaku tergugat II setelah Direksi Bank Banten selaku tergugat I.

“Jika gubernur taat aturan, ia pasti akan hadir. Tapi jika tidak hadir, maka akan ada konsekuensi hukum lainnya,” katanya.

Diakui Wahyudi, dalam Perma itu juga diatur masa sidang mediasi ini berlaku sampai 30 hari. Jika dalam waktu tersebut terjadi deadlock, maka akan dilanjutkan pada persidangan pokok materil seperti pembacaan gugatan, saksi, alat bukti samapai pada keputusan nantinya.

“Hakim mediator juga sudah menitipkan pesan kepada Panitra agar semua harus hadir dalam persidangan, dan saya yakin semuanya taat hukum,” ujarnya.

Terpisah, kuasa hukum Gubernur Banten dan Direksi Bank Banten Asep Busro ketika dihubungi mengaku, akan menyampaikan kepada Gubernur Banten dan Direksi Bank Banten berkaitan dengan adanya anjuran dari hakim mediator agar para prinsipal Penggugat dan Para Tergugat hadir dalam proses mediasi,

“Pada prinsipnya pihak prinsipal memiliki itikad baik untuk mematuhi dan mengikuti seluruh rangkaian proses hukum yang berlaku namun seandainya para prinsipal kami tidak hadirpun hal tersebut dibolehkan secara hukum,  sepanjang  memenuhi alasan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016,” tandasnya. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.