Serikat Buruh di Banten Minta Kenaikan Upah 9,31 Persen

  • Whatsapp
upah buruh
DPD Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Banten, Redi Darmana.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Dewan pengupahan mengusulkan dua opsi dalam skema kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 yang diusulkan ke Gubernur Banten Wahidin Halim. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen sesuai ketetapan Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemenakertrans) RI.

Wakil Sekretaris Jendral Apindo Banten Abdul Muhid mengatakan, meskipun tidak semua perusahaan dalam kondisi sehat karena faktor ekonomi global. Namun pihaknya akan taat kepada regulasi yang dikeluarkan Kemenakertrans RI.

Bacaan Lainnya

Dalam Regulasi tersebut kenaikan UMP tahun 2020 sebesar 8,31 yang mengacu pada angka inflasi nasional yang mencapai angka 3,39 persen dan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,12 persen.

“Terkait regulasi ini kami yang berada di daerah maupun pusat sepakat akan menaatinya, karena ini merupakan perintah dari PP nomor 78 tahun 2015,” katanya, Selasa (22/10/2019).

BACA JUGA:

. Dewan Akan Panggil Disnakertrans Terkait Upah Buruh Lebak Terendah di Banten

Namun, lanjut Muhid, dari sisi usaha kenaikan ini cukup memberatkan, mengingat persaingan dan kondisi perusahaan yang ada di Banten ini tidak dalam kondisi sehat semua, ada yang sedang sakit bahkan ada juga yang sedang menghadapi pailit.

“Meskipun dalam kondisi sulit, terus ditambah dengan kenaikan upah, para pengusaha ini belum mempunyai rencana efesiensi anggaran lewat PHK massal. Karena untuk melakukan hal itu proses dan persyaratannya sangat panjang sekali,” ujarnya.

Sementara itu, serikat buruh dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Banten, Redi Darmana mengaku yang menjadi acuannya yakni nilai inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Banten sebesar 9,31 persen.

Karena itu, pihaknya mengusulkan kenaikan UMP 2020 tersebut kepada dewan pengupahan daerah sebagai bahan perbandingan. “Hasil rapatnya tidak ada voting. Dua opsi tersebut yang akan dijadikan berita acara untuk disampaikan ke Gubernur Banten,” katanya.

Atas perbedaan tersebut, akhirnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengusulkan dua opsi berdasarkan usulan dari pengusaha dan serikat buruh. “Keputusan finalnya nanti di gubernur. Saya harap secepatnya, karena awal bulan depan akan diumumkan penetapan UMP 2020 serentak,” kata Kepala Disnaker Banten Al Hamidi. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.