Sepakat Berdamai, Walikota Tangerang dan Menkumham Saling Cabut Laporan

oleh -
Bangunan kampus Poltekip dan Poltekim yang menjadi awal perselisihan Pemkot Tangerang dan Kemenkumham.

REDAKSI24.COM—Perseteruan antara Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Loly, berakhir dengan perdamaian. Kesepakatan perdamaian tersebut setelah kedua lembaga tersebut duduk bersama dengan dimediasi oleh Mendagri. Bahkan kedua belah pihak sepakat untuk sama-sama mencabut laporan polisi yang dilakukan  keduanya ke Polres Metro Tangerang beberapa waktu lalu.

“Penyelidikan kasus ini kami hentikan, karena kedua belah pihak telah mencabut laporannya,” ujar Kasubag Humas Polres Metro Tangerang, Komisaris Abdul Rochim kepada Redaksi24,com, Jumat (19/7/2019).

Abdul Rochim  menjelaskan, pencabutan laporan ke Polres Metro Tangerang, diakuinya pertama kali dilakukan oleh pihak Pemkot Tangerang pada Kamis (18/7)  pukul 17.00 WIB dan disusul oleh pihak Menkumham (Jumat, 19/7) pukul 10.00 WIB.

“Ini sudah clear dan permasalannya sudah selesai,” kata Abdul Rochim.

Namun demikian, setelah perdamaian dan pencabutan laporan ke Polres Metro Tangerang dilakukan, pihak Pemkot Tangerang memilih bungkam. Padahal lahan milik Menkumham yang masuk dalam rencana  ruang terbuka hijau  (RTH)  pemkot Tangerang, masih  22 hektar atau 13 % dari total 181 hektar milik Menkumham.

Itulah  yang menjadi pemicu dari persoalan tersebut. Sehingga Walikota Tangerang dalam hal ini Pemkot Tangerang, tidak mengeluarkan  ijin medirikan bangunan (IMB) perguruan tinggi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) yang diresmikan Mengkumhan Yasonna Laoly pada Selasa, 9 Juli 2019 lalu.

“Saya tidak mengeluarkan izin, karena bila saya mengeluarkannya bisa di pidana. Mengingat di rencana tata ruang wilayah (RTRW), pembangunan perguruan tinggi itu masuk dalam ruang terbuka hijau (RTH) Kota Tangerang,” kata Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah beberapa waktu lalu.

Lebih jauh Arief menjelaskan, sebenarnya sengketa itu sudah terjadi sejak 2014 lalu. Surat-surat Pemkot Tangerang yang meminta kejelasan penyelesaian masalah lahan untuk kepentingan fasilitas publik kepada Menkumham tidak pernah digubris.  Dari 2014 sampai 2019, sebanyak 12 kali pihaknya mengirimkan surat ke Menkumhan. Tapi tidak pernah direspon

“Dari  total 181 hektar lahan milik Kemenkumham di Kota Tangerang, kini sudah tinggal  13% atau 22 hektar. Berdasarkan ketentuan dari seluruh lahan itu  60 – 40%. 40 % nya untuk kepentingan publik,” ucap Arief.

Tapi ini tidak, justru dari sisa lahan yang 13 % itu, oleh Menkumham akan dibangun beberapa perkantoran. Diantaranya , kantor Balai Permasyarakatan (Bapas) percontohan, kantor lembaga penitipan anak sementara (LPAS), gudang pengayoman, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), tower penganyoman dan Kampus Politeknik.

“lalu apa yang akan diberikan kepada pemkot atau masyarakat Kota Tangerang,” kata Arief.

Arief mengaku, dirinya mengirim surat dan menghentikan pelayanan berupa penanganan sampah, saluran air dan penerangan jalan umun (PJU), karena dinilai oleh mengkuham dan tidak ramah.

Padahal, kata Arief, Pemkot Tangerang sudah berbuat baik kepada warga yang tinggal di Komplek Kehakiman, Penganyoman dan instansi-instansi di lahan milik Mengkumham tersebut.

“Selama ini kami sudah berbuat baik. Selain memberikan pelayanan, juga telah membangun fasilitas-fasilitas umum berupa jalan dan pembagunan sarana olahraga bulutangkis,” ungkapnya.

Hal ini dibenarkan Anis, 65, warga Penganyoman. Bahkan Mantan pegawai kehakiman itu mengucapkan terimakasih kepada Pemkot Tangerang yang telah memberikan perhatian kepada warga yang tinggal di sana.

 “Ya saya ucapkan terima kasih. Karena sejak tahun 80 an kami tinggal di Pengayoman selalu mendapatkan pelayanan, bahkan fasilitas umum berupa lapangan bulutangkis dan jalan dibannvunkan,” tutup Anis yang tinggal di Komplek kehakiman sejak tahun 1983 lalu.(Agus/Hendra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.