Sektor UMKM Penentu Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19

  • Whatsapp
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki- (ist)

JAKARTA, REDAKSI24.COM,– Percepatan pemulihan ekonomi di era new normal harus dimulai dari sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Karenanya, Kementerian Koperasi dan UKM harus betul-betul mendesain ulang pembangunan UMKM.

Demikian dikemukakan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (9/6/2020).

Bacaan Lainnya

“Fokus pemerintah saat ini adalah pada implementasi seluruh kebijakan sosial dan pemulihan ekonomi. Kita harus betul-betul mendesain ulang pembangunan UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19,” ujar Teten.

Namun Teten mengaku mengalami kesulitan untuk mengumpulkan data UMKM yang terkonsolidasi. Sebab, katanya, sektor UMKM tak hanya diurus oleh kementeriannya, tetapi oleh 18 kementerian/lembaga, baik di pusat maupun daerah. “Sehingga agak berat untuk mencari base line data tersebut,” ujar Teten.

Pernyataan hampir senada disampaikan anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy. Dia mengatakan, pemulihan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dinilai akan menjadi faktor penentu kesuksesan (key success factor) pemulihan ekonomi, khususnya sektor ril pada era kenormalan baru pasca pandemi covid-19.

Dia mengatakan hal itu, terkait desakan berbagai pihak agar pemerintah segera melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan ekonomi yang sempat terpuruk akibat serangan virus corona (covid-19) yang melanda di seluruh wilayah Indonesia.

“Usaha seperti UMKM punya kemampuan menyerap 89,2 persen tenaga kerja, serta berkontribusi sekitar 60 persen terhadap PDB. Karenanya, sektor UMKM akan menjadi ‘key success factor’ pemulihan ekonomi, utamanya di sektor riil. Skemanya dengan subsidi bunga, penempatan dana, penjaminan untuk modal kerja, insentif pajak, dan sebagainya,” ujar politusi PDI Perjuangan ini.

Sebagaimana diketahui, saat ini sejumlah daerah mulai menggeliatkan kembali aktivitas sosial dan ekonominya. Melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Pemerintah telah mengizinkan 102 kabupaten/kota di yang dinyatakan sebagai zona hijau di 23 provinsi, untuk melanjutkan kegiatan sosial dan ekonomi. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, masyarakat dihadapkan dengan kenormalan baru.

Andreas menilai, penetapan new normal sudah tepat, mengingat konsep penanganan masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi dapat berjalan seiring dan simultan. Dibukanya kembali aktivitas ekonomi dengan mematuhi protokol kesehatan, diharapkan laju pertumbuhan ekonomi dapat bertahan dari laju penurunanan yang lebih dalam.

“Meski berjalan bersamaan, sejumlah sektor perlu mendapat prioritas utama. Salah satunya dengan menjaga daya beli masyarakat, mengingat konsumsi rumah tangga berkontribusi terhadap 59,4 persen terhadap PDB melalui program-program bansos, subsidi listrik, dan sebagainya,” katanya.

Berbeda dengan perekonomian negara lain yang mengandalkan sektor ekspor, perekonomian dalam negeri masih diuntungkan karena mengandalkan sektor domestik.

“Karena itu yang harus disiapkan, pertama adalah daya beli, baru kemudian membantu dunia usaha untuk segera kembali menjalankan aktivitasnya, terutama UMKM, dengan penerapan new normal,” ujarnya.

Di sektor UMKM, dia mendorong agar berbagai rencana keringanan dapat segera diimplementasikan. Mengingat, hal tersebut telah masuk dalam alokasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Kedepannya, agar Kuartal II dan selanjutnya tidak lebih dalam apalagi sampai minus, ini berarti diperlukan kecepatan dari eksekusi program tersebut. Bagaimana skema subsidi kepada UMKM bisa segera dijalankan, bagaimana skema penjaminan bisa berjalan. Selain itu konsep sharing the pain atau berbagi beban, baik antara Pemerintah, Kemenkeu, BI, OJK, dan Perbankan harus dilakukan, sudah saatnya menerapkan gotong-royong secara besar,” katanya lebih lanjut. (Gan/Ejp)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.