Sebanyak 51 Ribu Honorer K2 Yang Direkrut MenPAN-RB Sebagai PPPK Belum Jelas Nasibnya

  • Whatsapp
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo.

JAKARTA, REDAKSI24.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo, melakukan rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (6/7/2020).

Dalam raker tersebut, MenPAN-RB menjelaskan persoalan pengangkatan 51 ribu lebih honorer K2 yang sudah lulus seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), namun belum jelas nasibnya. MenPAN-RB menjelaskan 51 ribu lebih honorer K2 hasil rekrutmen Februari 2019 masih menunggu ketersediaan anggaran.

Bacaan Lainnya

Saat ini pemerintah belum memiliki dana yang cukup untuk membayar gaji serta tunjangan PPPK. “Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah menyiapkan NIP PPPK, namun masalahnya anggaran belum ada. Mereka semua harus diberi gaji, dikasih tunjangan serta uang rapelannya,” kata Menteri Tjahjo dalam rapat kerja Komisi II DPR RI.

Dengan belum adanya anggaran itulah, dikatakan Tjahjo, membuat Perpres perihal gaji serta tunjangan PPPK belum diterbitkan. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun masih menunggu ketersediaan anggaran tersebut.

“Jadi dalam hal status honorer K2 bukan dilama-lamain, tetapi memang karena anggaran belum ada. Dikarenakan saat ini pemerintah tengah fokus pada penyelesaian pandemi virus Corona (Covid-19),” terang Tjahjo.

BACA JUGA: Kemenpan RB Evaluasi Pemerintah Provinsi Banten

Ditegaskan Tjahjo, pemerintah sudah menyiapkan NIP PPPK, namun untuk pengangkatan masih menunggu ketersediaan anggaran.

Disisi lain, anggota Komisi II DPR RI, Hugua, menyambut baik langkah BKN yang sudah melakukan pengangkatan 51 ribu lebih tenaga honorer K2. Hugua memaparkan, ada satu kejadian yang menarik. Dimana, ada tenaga honorer K2 yang diangkat menjadi PPPK saat ini usianya sudah 57 tahun dan akan masuk ke usia 58 tahun. Artinya begitu yang bersangkutan diangkat menjadi PPPK, akan langsung dipensiunkan.

 “Seperti penjelasan BKN tadi, saya senang sekali bahwa tinggal Perpres yang berkaitan dengan gaji. Saya meminta kepada MenPAN-RB agar ada roadmap dalam penyelesaian tenaga honorer K2 yang jumlahnya 430 ribu orang. Saya pikir kalau di-roadmap selama 6 tahun penyelesaiannya, tentu ini bisa menjadi salah satu langkah sebelum UU ASN nantinya kita sempurnakan seperti apa polanya,” terang Hugua.

Setidaknya, kalau 51 ribu tenaga honorer K2 per tahun diselesaikan menjadi PPPK, dan diserahkan kepada pemerintah daerah, maka penyelesaiannya akan lebih ringan. “Jadi bukan lagi beban pemerintah pusat, tetapi beban pemerintah daerah. Di samping (bidang) guru dan tenaga kesehatan, tenaga administrasi pun penting untuk dipikirkan serta diselesaikan melalui sistem PPPK,” pungkas politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDI-P) tersebut. (Agung/Aan).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.