Sebanyak 358 Ribu Warga Miskin di Tangsel Tak Lagi Mendapat PBI BPJS Kesehatan

  • Whatsapp
Ikustrasi pelayanan BPJS kesehatan.

KOTA TANGSEL, REDAKSI24.COM – Sekira 358 ribu warga miskin di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terdegradasi dari program Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Tangsel.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel, Deden Deni mengatakan, sejak awal 2018 lalu Pemkot Tangsel bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi warga melalui program Universal Health Coverage (UHC) dan diterapkan pada 2019.

Bacaan Lainnya

“Pada 2019 jumlah warga yang terdaftar dalam program UHC merupakan hasil perhitungan kotor jumlah warga dikurangi jumlah warga yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Lalu muncullah angka 470 ribu warga yang dibiayai oleh Pemkot Tangsel sekira Rp132 miliar,” kata Deni saat dihubungi melalui telepon seluler, Selasa (7/7/2020).

BACA JUGA: BPJS Kesehatan Nonaktifkan Ribuan Penerima Bantuan Iuran di Banten

Kemudian, lanjut Deni, pada 2020 ini, ada kenaikan pembayaran premi BPJS Kesehatan dan berdasarkan hasil evaluasi, ada sekira 40 ribu warga yang sudah mampu dan mengundurkan diri dengan sukarela.

“Pada 2020 ini, anggaran untuk PBI BPJS Kesehatan harus dianggarkan tepat sasaran, efektif dan efisien. Maka, hasil koordinasi dengan Dinas Sosial menghitung jumlah warga yang benar-benar miskin dan layak dibantu muncullah angka sebanyak 112 warga miskin,” terangnya.

Dengan jumlah tersebut, Pemkot Tangsel menyiapkan anggaran Rp100 miliar untuk membayar 112 ribu warga Tangsel dengan perhitungan iuran Rp25.500 perbulan. “Diperkirakan akan cukup untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan warga hingga Desember mendatang,” papar Deni.

“Jadi bukan dihapus, tetapi dievaluasi agar anggaran kita tepat sasaran kepada warga miskin yang layak dibantu,” pungkas Deni.

BACA JUGA: Data PBI Semraut, Dewan Bakal Panggil Lagi Dinkes Banten

Langkah tersebut, dipertanyakan oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Tangsel Ahmad Syawqi. Ia mengatakan, sejak awal 2020 lalu, pihaknya sudah meminta Dinas Kesehatan untuk melakukan penambahan jumlah warga miskin dalam program UHC tersebut.

“Tetapi di masa pandemi Covid-19 ini, justru ada pemangkasan. Berarti prioritas masyarakat di Tangerang Selatan ini dipertanyakan oleh fraksi gerindra. Kalau memang itu dipangkas untuk dana Covid-19 maka seharusnya alasannya kesehatan. Tapi kalau karena kesehatan, kenapa justru anggaran kesehatan yang dipangkas?,” ungkapnya melalui WhatsApp, Selasa (7/7/2020). (wvyh/Aan)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.