Sebanyak 24 Ribu Lebih Warga Tangsel Belum Miliki KTP-el

  • Whatsapp
KTP-el kota tangerang selatan
Salah seorang sedang melakukan perekaman KTP el di Disdukcapil Tangsel.

TANGERANG SELATAN, REDAKSI24.COM – Ternyata, sebanyak 24.874 orang warga Kota Tangerang Selatan belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, di Kota Tangsel tercatat ada 1,75 juta jiwa. Sementara berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tangsel jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP yakni 994.324 orang. Dari angka tersebut, ada 969.450 orang yang sudah memiliki KTP dan 24.874 orang yang belum memiliki KTP.

Bacaan Lainnya

Hal tersebut dibenarkan Kepala Disdukcapil Tangsel Dedi Budiawan. Salah satu penyebab masih tingginya angka warga yang belum memiliki identitas kependudukan itu lantaran adanya pandemi Covid-19.

“Adanya Covid-19 ini tentu berpengaruh terhadap pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan secara langsung atau tatap muka. Selama ada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pelayanan tatap muka dihentikan,” kata Dedi melalui WhatsApp, Jumat (19/6/2020).

Tetapi, lanjut Dedi, sejak PSBB jilid 4 persiapan new normal, aktivitas pelayanan tatap muka sudah dibuka kembali sejak 15 Juni 2020. Tetapi kuota yang disediakan sangat terbatas, hanya 1.000 perhari untuk semua layanan administrasi kependudukan (adminduk) dibagi ke tujuh kecamatan yang ada di Tangsel.

“Sebelum ada pandemi kita target kuota perekaman KTP-el 20 ribu per bulan tetapi sekarang dibatasi kuotanya hanya 4.000 perbulan. Atau kuota perharinya 250 dan perminggu sekitar 1.000 lebih,” tambahnya.

Untuk mengurangi angka penduduk yang belum memiliki identitas, Dedi mengaku, pihaknya akan menambah titik perekaman. “Target sedang kita lakukan dengan terus naikkan kuota dan nambah titik perekaman. Untuk di dinas sendiri, akan tambah satu titik rekaman dari semula 7 titik menjadi 8 titik sesuai alat yang dimiliki,” ungkap Dedi.

Selain itu, pihaknya juga meminta 100 persen pegawainya masuk kerja meski di tengah pemberlakuan PSBB jilid keempat hingga 28 Juni 2020 mendatang.

“Aturannya memang hanya pejabat eselon 2, 3 dan 4 saja yang kerja di kantor secara normal dan staf hanya masuk 50 persen saja. Tapi di kita, semua pegawai wajib berkantor dan melakukan pelayanan untuk melunasi hutang pelayanan yang terhambat karena adanya Covid-19,” pungkasnya.

Selain melunasi hutang pelayanan yang terhambat karena Covid-19, upaya tersebut dilakukan untuk persiapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang rencananya akan dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.(wvyh/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.