Satpol PP Lebak Bersihkan Ruas Jalan Rangkasbitung-Cibitung Dari Sisa Galian Tanah

  • Whatsapp
Petugas Satpol PP Lebak.

LEBAK, REDAKSI24.COM – Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Lebak melakukan normalisasi eks galian tanah merah atau galian C yang berada di jalan Rangkasbitung – Cipanas, Desa Sukarame, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten, Rabu (26/2/2020).

Normalisasi dilakukan dengan membersihkan tanah sisa dari aktivitas galian C yang mengotori ruas jalan Nasional tersebut. ” Tadi pagi kita dengan menggunakan satu armada Pemadam Kebakaran (Damkar) turun langsung kelapangan, untuk membersihkan jalan sisa dari aktivitas galian C tersebut,” kata Kasatpol PP Lebak Dartim kepada Redaksi24.com.

Bacaan Lainnya

Dartim mengatakan, pihaknya juga telah melakukan penutupan terhadap aktivitas galian C. Hal tersebut merupakan tindaklanjut dari kebijakan Bupati Lebak yang mengintruksikan untuk melakukan penutupan atau pemberhentian terhadap aktivitas galian C yang tidak memiliki izin.

Selain melakukan penutupan terhadap galian C yang berada di Jalan Rangkasbitung-Cipanas, pihaknya juga saat ini tengah melakukan pemantauan terhadap galian C lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Lebak.

” Perintah Bupati sudah jelas untuk menutup seluruh galian C yang tidak berizin. Saat ini kita tengah melakukan pemantauan di tiga Kecamatan, yakni Curugbitung, Sajira, dan Maja,” ujarnya.

Anggota, tambah dia, juga telah melakukan pengusiran terhadap armada pengangkut tanah atau pasir yang mangkal di pinggir jalan.

BACA JUGA:

Bupati Keluarkan Kebijakan Larangan Galian Tanah di Lebak

Galian Tanah di Lebak Marak, Angkutannya Merusak Jalan-Jalan Nasional

Kata Dartim, dalam hal pertambangan sendiri pihaknya berbenturan dengan pihak Provinsi. Karena, untuk perizinan dan pengawasan pertambangan sendiri kewenangannya berada di Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Banten. Untuk itu dirinya juga berharap, pihak Provinsi juga meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di Kabupaten Lebak.

” Yang mengizinkan itu mereka, berati yang melarang juga harus Provinsi. Kecuali dari mereka mendelegasikan Kabupaten untuk melakukan pengawasan ataupun penertiban terhadap aktivitas pertambangan di Kabupaten Lebak,” pungkasnya. (Yusuf/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.