Satlakwasdal KLHK Kawal Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja

oleh -
Undang-Undang Cipta Kerja satlakwasdal KLHK implementasi Menteri LHK Siti Nurbaya
Menteri LHK Siti Nurbaya memberi pengarahan pada Sosialisasi Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta peraturan turunannya di Jakarta, Jumat (18/6/2021).

JAKARTA, REDAKSI24.COM – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membentuk Satuan Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian (Satlakwasdal) untuk mengawal implementasi Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menteri LHK Siti Nurbaya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (19/6/2021) menjelaskan, Satlakwasdal nantinya dipimpin Sekretaris Jenderal KLHK selaku Ketua dan dibantu tim ahli serta membawahi 10 Kelompok Kerja (Pokja).

“Jadi perlu saya tegaskan kembali, maksud baik penerbitan UU Cipta Kerja dalam rangka mendorong perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Ia mengatakan, UUCK khususnya yang berkaitan dengan LHK, akan terus disosialisasikan secara berkala, diikuti seluruh pejabat eselon KLHK sampai kepada staf di seluruh Indonesia.

BACA JUGA: Dua Mahasiswa Penyadang Disabilitas Gugat UU Cipta Kerja ke MK

Menurutnya, UUCK untuk substansi LHK, bersentuhan dengan tiga UU, yaitu UU 32 tahun 2009, UU 41 Tahun 1999 dan UU 18 Tahun 2013. Dia menyebut, banyak terobosan baru bidang LHK dalam UUCK dan peraturan turunannya yang berpihak kepada rakyat.

“Sehingga harus diketahui segera oleh rakyat,” kata Siti dalam Sosialisasi Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang LHK beserta peraturan turunannya.

Ia meminta seluruh jajaran KLHK dapat kokoh dengan UUCK beserta peraturan turunannya, mengingat banyak terjadi misinformasi di ruang publik.

“Harus bisa merespons dan memberi jawaban bila ada pertanyaan terkait UUCK, sehingga tidak terjadi kesalahan informasi di tingkat tapak. Karena itu, KLHK membuka call center khusus berkaitan dengan UUCK dan peraturan turunannya yang bisa diakses siapa saja,” katanya.

Adapun 10 Kelompok Kerja itu yaitu Pokja I Sosialisasi; Pokja II Inventory dan Analisis Konsekuensi Implementasi Regulasi; Pokja III Standardisasi dan Penerapan Standard; Pokja IV Asistensi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Risk Based Approach; Pokja V Konsolidasi Data dan Penyelesaian Keterlanjuran.

Kemudian, Pokja VI Pengembangan dan Integrasi Sistem Tata Kelola; Pokja VII Penataan Kawasan dan Tata Kelola Hutan; Pokja VIII Finalisasi Perhutanan Sosial; Pokja IX Pengembangan Kelembagaan dan Asistensi Daerah; dan Pokja X Transisi Regulasi dan Pengendalian Konsekuensi/Ekses.

“Kerja sosialisasi UUCK ini bukan untuk siapa-siapa. Karena kalau untuk siapa-siapa, itu bisa datang dan pergi. Tapi kalau dikerjakan bersama dengan niat baik untuk bangsa, kerja besar dan penting ini akan abadi untuk kemajuan Indonesia tercinta,” kata Siti.

Dalam kegiatan sosialisasi itu juga akan menyasar target audiens eksternal diantaranya Kementerian/Lembaga, Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas yang membidangi Kehutanan Provinsi, Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, akademisi, aktivis atau komunitas, sektor swasta atau asosiasi, media massa, dan masyarakat umum.(Ant/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.