Sampaikan Aspirasi Mahasiswa, Pimpinan DPRD Pandeglang Surati Presiden

  • Whatsapp
DPRD Pandeglang
Pimpinan DPRD Pandeglang TB Udi Zuhdi (kanan tengah) menerima aspirasi mahasiswa terkait Omnibus Law.

PANDEGLANG, REDAKSI24.COM – Pasca aksi unjukrasa ratusan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Cipayung Plus Pandeglang, terkait penolakan Undang-undang Omnibus Law beberapa hari lalu, para pimpinan DPRD Pandeglang melayangkan surat kepada Presiden RI.

Surat DPRD Pandeglang Nomor surat 172.3/1052-DPRD/2020 yang dikirim ke presiden tanggal 10 Oktober 2020, terkait penyampaian aspirasi masyarakat, OKP dan BEM se-Pandeglang dalam aksi unjukrasa yang digelar selama satu hari di depan Gedung DPRD Pandeglang,  Kamis (8/10/2020) lalu.

Bacaan Lainnya

Dalam surat itu disampaikan dengan hormat, berkaitan dengan telah disahkannya UU Cipta Kerja, banyak yang menyampaikan aspirasi. Salah satunya dengan aksi unjukrasa OKP dan BEM se-Kabupaten Pandeglang yang menolak UU tersebut.

“Berdasarkan itu, kami pimpinan DPRD Pandeglang, menyampaikan aspirasi masyarakat yang menolak UU Cipta Kerja dan dibuat Perpu yang melindungi kaum buruh,” ungkap Ketua DPRD Pandeglang, Tubagus Udi Zuhdi di Gedung DPRD Pandeglang, Selasa (13/10/2020).

BACA JUGA: Berbulan-bulan Terlantar di Suriname, TKI Asal Pandeglang Akhirnya Bisa Pulang

Sementara Hadi, seorang aktivis HMI Pandeglang, yang menggelar aksi unjukrasa penolakan UU Omnibus Law beberapa hari lalu mengaku, Cipayung Plus tidak terlibat dalam mendorong DPRD Pandeglang untuk melayangkan surat ke Presiden RI terkait penyampaian aspirasi tersebut.

Cipayung Plus menginginkan, DPRD Pandeglang menandatangani surat penolakan UU Cipta Kerja untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Pihaknya juga akan melakukan aksi unjukrasa lanjutan lagi pada Kamis besok.

“Surat yang disampaikan DPRD Pandeglang itu hanya penyampaian aspirasi, itupun yang hadir dan bertemu pimpinan DPRD bukan Cipayung Plus tapi hanya dari BEM se-Pandeglang,” katanya.

Sebelumnya, ratusan Mahasiswa dari Cipayung Plus Pandeglang, yang tergabung dari beberapa Organisasi Kemahasiswaan yakni, PMII, GMNI, HMI, IMM, LMND dan Kumandang, melakukan aksi unjukrasa di depan Gedung DPRD dan Tugu Jam Pandeglang. Para pengunjukrasa penolakan UU Omnibus Law itu juga sempat ricuh dengan aparat Kepolisian yang mengamankan jalannya aksi tersebut.(Samsul Fathoni/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.