Sambut Perpres 39 Tahun 2019, BPS Kabupaten Serang Kumpulkan OPD

oleh -
bps

KABUPATEN SERANG, REDAKSI24.COM – Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia disambut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Serang dengan menhggelar kegiatan Focus Group Discussion di Aula Rapat KH Syam’un Pemda Kabupaten Serang, Selasa (5/11/2019).

Wakil Bupati Serang, Panji Tirtayasa mengatakan, sebelumnya kementerian, bahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai data masing-masing. Seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) mempunyai data tentang penduduk dan statistis. Demikian juga  BPS atau Bappeda juga punya.

“Masing masing OPD  sebelumnya mengembangkan data sesuai parameter dengan data yang dimiliki. Sekarang ini ada Perpres nomor 39 tahun 2019, data itu harus satu, apapun instansinya, mengacu kepada data yang dikeluarkan BPS,” jelas Panji.

BACA JUGA:

. Ketua DPRD Kabupaten Serang Berharap Pilkades Kondusif

. Evaluasi Sakip, DPKPTB Kabupaten Serang Targetkan Nilai A

. Desa di Kabupaten Serang Dapat Dana Hibah dari Kementerian PUPR

Sebab, kata dia, jika terdapat data yang beragam, nantinya tidak akan sinergi atau sinkron satu dengan yang lainnya. “Dikhawatirkan terjadi tumpang tindah data. Dengan data yang baik, akan menjadikan program dan kegiatan yang baik pula,” katanya.

Jika kegiatan pembangunan tidak berangkat dari data yang benar, lanjut Panji, programnya akan bias. Contohnya, kata Panji, Disnaker memiliki data ketenagakerjaan, namun kerap berbeda dengan data ketenagkerjaan yang dimiliki BPS.

“Karena itu kami undang semua OPD,  dari dinas pertanian, ketenagakerjaan dan lainnya, supaya satu data, silahkan suplay datanya sehingga menjadi satu data,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabuapaten Serang, Indra Warman mengungkapkan, terbitnya Perpres 39 2019  tentang satu data Indonesia, tidak lantas diartikan harus menggunakan data BPS. Sebab, menurut dia, BPS hanya data dasar.

“Kalau data sektoral tetap dinas atau intansi terkait yang mengatur. Misalkan data kemiskinan disepakati menggunakan data dinas atau BPS. Amanat Perpres Diskomsantik itu sebagai wali data, yang mengoordinasikan satu data,” ungkapnya.

Jadi BPS itu, menurut Indra, sebagai pembina data. Seperti pada FGD kali ini, BPS memberi mencerahan kepada dinas atau instansi bagaimana tata kelola pengumpulan data yang baik dan benar-benar akurat.

“Mudah-mudahan dengan satu data masyarakat tidak dibingungkan lagi,” tandasnya.(Adi/Difa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *