Sahabat WALHI Minta Tim GAKKUM LHK Tindaklanjuti Polusi Debu Pabrik Plafon Pakuhaji

oleh -
Sahabat WALHI Minta Tim GAKKUM LHK Tindaklanjuti Polusi Debu Pabrik Plafon Pakuhaji
Warga bisa meminta pemerintah pusat mengirim Tim GAKKUM LHK untuk menindaklanjuti laporan pencemaran udara tersebut.

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM – Sahabat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta menegaskan pencemaran udara bukan masalah biasa. Sudah saatnya diatasi dengan pembaharuan regulasi.

Pernyataan itu untuk menyoroti dugaan pencemaran lingkungan berupa polusi debu yang dihasilkan dari aktivitas pabrik plafon PT Adi Jaya Makmur Sejahtera di Kampung Kamal, Desa Gaga, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Sahabat WALHI Jakarta, Dery Samuel mengatakan, saat pabrik plafon tersebut berdiri masih mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (Kepmen LH) Nomor KEP-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara.

“Aturan itu sudah diperbaharui dengan Permen LHK Nomor 14 Tahun 2020. Namun belum dilaksanakan, sehingga perusahaan tersebut masih tetap beroperasi. Padahal, pemerintah pusat sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” ungkap Dery Samuel kepada Redaksi24.com, Rabu (9/2/2022).

BACA JUGA: Polusi Debu Pabrik Plafon Pakuhaji Bakal Dilaporkan ke Menteri LH

Hal ini, kata Dery, kembali lagi kepada warga diperlukan penguatan kapasitas dalam pemahaman regulasi sehingga mampu mendorong pelaksanaan regulasi tersebut. Karena, jika dikembalikan ke pemerintahan daerah, selalu beralasan tidak ada anggaran atau anggaran dialihkan.

Peran masyarakat, kata dia, diperlukan secara swadaya dalam menerapkan peraturan tersebut. Warga bisa meminta pemerintah pusat mengirim tim Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai GAKKUM LHK) untuk menindaklanjuti laporan pencemaran udara tersebut.

“Perusahaan bisa diperiksa secara langsung atau diaudit. Karena itu, peran masyarakat yang terdampak sangat dibutuhkan,” jelasnya.

Menurut Dery, pemerintah selalu diam dalam menyikapi persoalan pencemaran lingkungan. Padahal dalam UUD 1945 diamanatkan, pemerintah harus menjamin hak hidup masyarakat dan berlingkungan hidup yang sehat.

Penggiat lingkungan hidup ini juga menilai penegakan hukum dalam kasus perusakan atau pencemaran lingkungan di Kabupaten Tangerang,  masih sangat lemah. Bahkan kerap mengecewakan masyarakat.(Burhan/Difa)