Saatnya Rakyat membutuhkan Pemimpin ‘Setengah Dewa’

  • Whatsapp
Pemimpin Setengah Dewa Corona Menggila
Ilustrasi

Oleh Endang JP, Pimred Redaksi24.com

BANTEN, REDAKSI24.COM-Sebaran wabah virus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) semakin parah, dan menggila. Virus yang berasal dari Wuhan, China tersebut kini sudah merebak di sebagian besar wilayah Indonesia. Jumlah orang terpapar positif virus ini pun terus menunjukan tren peningkatan dan semakin mengkhawatirkan.

Bacaan Lainnya

Tercatat secara nasional hingga Minggu, 29 Maret 2020 positif korona mencapai 1.285 kasus, 64 orang dinyatakan sembuh, 114 orang meninggal dunia. Sementara ribuan orang statusnya diawasi dan dipantau lantaran dianggap berpotensi ikut menyebarkan virus Covid-19 itu semakin menjadi tak terkendali.

Sedangkan secara global virus ini telah memapar 200 negara, data dari Coronavirus COVID-19 Global Cases by the CASE at Johns Hopkin University merilis ada 662.073 kasus, dengan korban jiwa 30.780 orang, dan 139.426 dilaporkan sembuh.

Upaya keras pemerintah pusat dan daerah untuk membendung sebaran virus ini terus dilakukan. Kebijakan sosial distancing, pembatasan aktifitas sosial dikeluarkan, physical distancing atau tatap muka diatur jaraknya , berkumpul orang bayak dibubarkan, resepsi keluarga ditiadakan, sampai urusan ibadah tak lagi berjamaah, dan anak sekolah pendidikannya harus selesai sebelum waktunya, mereka diliburkan dan belajar di rumah.

Lalu kampanye di rumah saja terus diserukan, cuci tangan pakai sabun, tempat yang dianggap sarang virus disemprot disinfektan. Meski masker dan alkohol serta bahan lainnya untuk membuat sanitizer pembersih tangan mendadak langka dan mahal, namun rakyat tetap berebut memaksakan beli untuk menjaga diri dan keluarganya.

Lockdown Yang Diterapkan pemerintah Tegal
Lockdown yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk memutus peredaran virus Corona di wilayahnya./Istimewa

Pemerintah Siapkan Regulasi Karantina Wilayah

Lantas, kebijakan social distancing selama dua minggu itu efektf mencegah virus menyasar setiap orang. Nyatanya virus masih merajalela dan rakyat makin cemas, entah kapan menunggu giliran untuk terpapar.

Diam di rumah saja terpaksa menjadi pilihan seolah-olah sedang menunggu keajaiban, ditengah kian menipisnya isi dompet yang terkuras selama 14 hari seret pemasukan.

Kebijakan pemerintah pun diangagap tanggung, lantaran mobilitas orang antar wilayah masih tinggi. Lihat saja moda transportasi masih berjubel isinya, kereta api, commuterline, bus AKAP beroperasi mengangkut ribuan orang saban harinya, terutama di wilayah Jabodetabek yang merupakan daerah ‘merah’ pandemik Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan, sebuah Peraturan Pemerintah (PP) terkait karantina wilayah, akan segera turun. PP yang merupakan turunan atas Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, akan menjadi dasar hukum pemerintah-pemerintah daerah, melakukan strategi pembatasan aktivitas di daerahnya.

Kata Mahfud, pemerintah memastikan tidak akan ada lockdown di Indonesia untuk menghadapi Corona. Pemerintah menyusun PP sehingga kebijakan yang diambil daerah untuk melawan virus Corona bisa seragam, juga terarah.

Kendati Mahfud mengakui saat ini sejumlah pemda berencana melakukan lockdown wilayahnya demi memutus mata rantai penyebaran virus Corona.

Dijelaskan, bahwa peraturan pemerintah atau PP tersebut akan mengatur syarat dan prosedur apa saja yang memperbolehkan pemda melakukan kebijakan lockdown di wilayah administratifnya.
“Di situ (PP) akan diatur kapan sebuah daerah boleh melakukan pembatasan gerakan yang secara umum sering disebut lockdown,” kata Mahfud, Jakarta, Jumat (27/3/2020).

Diketahui, beberapa daerah sudah melakukan lockdown untuk membatasi pergerakan warga dengan menutup akses keluar masuk wilayahnya. Diantaranya Kota Tegal, meskipun belum ada kasus positif Corona, pemerintah daerah memutuskan untuk lockdown mulai 31 Maret 2020 hingga empat bulan ke depan. Selain itu warga yang tengah merantau diminta untuk tidak mudik ke kampung halaman selama lebaran tahun ini.

“Kalau saya bisa memilih, lebih baik saya dibenci warga daripada maut menjemput mereka,” kata Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono.

Kemudian Kota Tasikmalaya juga mengambil langkah sama mulai 31 Maret 2020, begitu muncul lima kasus positif virus corona di daerahnya.

Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman akan membentuk pos-pos penjagaan yang akan diisi oleh tim gabungan dari TNI, Polri, serta aparatur pemerintah daerah di setiap akses masuk ke dalam kota. Seluruh angkutan umum atau sarana transportasi akan dilarang memasuki wilayah Kota Tasikmalaya.
“Jika ada warga yang ingin masuk tanpa alasan jelas, tim gabungan itu akan memintanya untuk berputar arah dan melarangnya masuk,” ucap Budi.

Sementara Provinsi Papua terlebih dahulu telah menutup pintu masuk utamanya, yaitu Bandara Sentani dimulai dari Kamis (26/3/2020) hingga 9 April mendatang. Penutupan pintu masuk utama itu sebagai langkah pencegahan penyebaran virus Corona yang mulai menjangkiti tanah Papua. Angkutan barang logistik, pengangkutan pasien dalam keadaan emergency, sampel swab, itu mendapat kekhususan.

Kini wilayah lainnya di Indonesia pun sedang mengambil ancang-ancang lockdown, di Provinsi Banten keinginan untuk menerapkan praktik karantina wilayah nampak dari Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya.

Bupati meminta PT Kereta Commuter Indonesia, PT Kereta Api Indonesia (KAI) rute Rangkasbitung – Serang – Cilegon dan Merak, dan Perum Damri untuk menghentikan sementara operasional di wilayahnya 14 hari kedepan. Pengguna layanan Commuterline pada rute Rangkasbitung -Tanah Abang tercatat sebanyak 54.774.242 penumpang, sehingga bila dirata-rata perhari, jumlah penumpang yang menggunakan fasilitas transportasi tersebut mencapai 150.066 orang, dengan 15.000-20.000 diantaranya adalah warga Lebak.

“Keputusan ini dikeluarkan atas berbagai pertimbangan, mengingat penyebaran Covid-19 semakin hari terus meningkat dan meluas,” kata Iti Jayabaya.

Rakyat Butuh Pemimpin ‘Setengah Dewa’

Perang melawan virus korona ini sepertinya akan semakin sengit, serangan musuh tak nyata itu pun tak bakal mampu ditangkis kalau hanya dengan kebijakan yang tanggung dan tidak total.

Kini saatnya, para kepala daerah yang notabene pemimpin itu menunjukan taji dan kualitasnya untuk menyelamatkan kehidupan rakyat. Mereka memiliki legitimasi kuat lantaran dipilih langsung oleh rakyat,.
Rakyat tak butuh retorika berbagai teori dalam menghadapi pandemik covid-19 ini. Rakyat butuh pemimpin yang mampu dengan upaya nyata untuk memastikan kehidupanya aman dari jangkauan virus mematikan itu.

Dalilnya pun sudah jelas dan sahih, bahwa hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat. Ini memberi pesan, pemimpin harus mengedepankan perkara substansi dalam bertindak yaitu untuk menyelamatkan rakyat, ketimbang menjalankan urusan berbagai prosedur teknis yang dalam pelaksanaannya tak jarang bertele-tele, mentok, buntu tak memberikan ruang solusi.

Kendati demikian ini perkara sulit, karena setiap kebijakan yang diambil harus dikalkulasikan secara tepat betul resiko yang bakal timbul. Seperti yang terjadi di Kota Tegal, akibat lockdown rakyat kaum pedagang protes turun ke jalan, menuntut agar pemimpinya memikirkan nasib mereka yang semakin sulit untuk mencari makan. Menurut mereka, terpapar virus Corona belum tentu terjadi, namun terpapar kemiskininan akan semakin menjadi. “Jangan sampai Corona belum datang. Kami sudah mati duluan,” ungkap seorang ibu peserta aksi di Kota Tegal, Minggu, (29/3/2020).

Walaupun sebagian warga Kota Tegal lainnya tetap mengagap kebijakan berani itu telah memberi keyakinan dan menyampaikan pesan, bahwa meskipun belum ada kasus positif virus Corona, tapi pemimpin mereka tidak lengah untuk membentengi rakyatnya. Dan secara psikologis mampu membangkitkan kepercayaan dan semangat rakyatnya untuk gotong royong menangkal virus korona.

Kini saatnya juga pemimpin di semua daerah mengerahkan seluruh sumberdaya untuk melawan wabah virus ini. APBD sebagai alat untuk memakmurkan rakyat, harus digeser menjadi alat untuk menyelamatkan rakyat. Pemimpin daerah sementara dulu jangan memikirkan capaian RPJMD, sekarang fokus saja bagimana agar rakyat selamat. Lantaran harus bekejaran dengan waktu, Covid-19 ini rumit, menyebarnya sangat cepat dan masif melalui antar manusia, vaksinnya pun sebagai penawar belum ada. Jika tidak segera dibendung sebaran virus ini akan menjadi tak terkendali. Dan jika itu terjadi, para ahli kesehatan meprediksi separuh penduduk negeri ini bisa terjangkit, hingga kematian massal pun bisa terjadi.

Sekali lagi, pemimpin sekarang saatnya punya nyali. Dalam kondisi darurat, maka diperlukan yang serba darurat juga. Kebijakan darurat, anggaran darurat, dan tindakan darurat. Tentu dengan tetap mempertimbangkan aspek hukum, sosiologis, ekonomi, dan menekan resiko sekecil mungkin dalam pelaksanaannya.

Penyelamatan rakyat harus menjadi ikhtiar kolektif dari pemimpin dan rakyatnya. Dan keberanian dari kepala daerah melawan pandemik Covid-19 dianggap sebagai tindakan heroik menyelamatkan rakyatnya. Rakyat pun akan mengangkatnya sebagai pemimpin ‘setengah dewa’. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.