Saatnya Banten Kembali ke Agraris, Perikanan dan Kelautan

  • Whatsapp
komunitas ngaji konstitusi

BANTEN, REDAKSI24.COM—Banyaknya pabrik yang tutup dan melakukan pemutusan hubugan kerja (PHK) kepada karyawannya harus segera diantisipasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Terlebih dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), sudah tiga tahun berturut-turut Banten menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia.

“Sudah saatnya Banten beralih dari fokus industri, kembali ke tabiatnya sebagai daerah agraris, kelautan, dan perikanan” ujar Wakil Ketua DPRD Banten, M. Nawa Said Dimyati dalam acara Webinar (Web seminar) yang digelar Komunitas Ngaji Konstitusi dengan tema ‘Kebijakan Pemerintah Provinsi Banten dalam Menangani Warga Terdampak Covid-19. Sabtu, (16/5/2020).

Bacaan Lainnya

Dalam acara yang dihadiri para aktivis mahasiswa dari perwakilan kampus di Banten tersebut, pria yang akrab disapa Cak Nawa ini mengatakan saat ini Pemprov Banten sedang merumuskan langkah terbaik, termasuk dengan perubahan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

“Oleh karenanya gagasan para aktivis pemuda, mahasiswa sangat dibutuhkan untuk bersama menyelesaikan persoalan ini (tingginya angka pengangguran)” jelas politisi dari Partai Demokrat ini.

Sedangkan terkait pandemi Covid-19, menurut Cak Nawa saat ini Pemrov Banten serta seluruh stakeholder di dalamnya telah berupaya semaksimal mungkin untuk memutus mata rantai virus yang berasal dari Wuhan China tersebut.

Namun begitu, semua kerja keras Pemprov Banten tidak akan berhasil maksimal jika tanpa dukungan elemen masyarakat, baik organisasi masyarakat (ormas), organisasi kepemudaaan (OKP), mahasiswa, tokoh agama, tokoh masyarakat dalam rangka membantu pelaksanaan kebijakan Provinsi Banten guna memutus rantai penyebaran covid-19 dan menangani dampak sosial-ekonomi pada masyarakat Banten.

“Unsur Pemerintah Provinsi Banten, baik DPRD (legislatif) maupun gubernur (eksekutif) sudah melakukan kebijakan-kebijakan yang maksimal dalam menangani pandemi Covid-19 ini, mulai dari berkoordinasi secara aktif pemberlakuan PSBB dengan kabupaten/kota se-Tangerang Raya, pemberian bantuan JPS (jaringan pengaman sosial), hingga percepatan rapid test massal dalam rangka mengetahui secara pasti angka dan pola penyebaran Covid-19 di wilayah Provinsi Banten secara umum”, beber Cak Nawa.

Sementara itu inisiator Komunitas Ngaji Konstitusi, Dede Maulana Paisal menjelaskan kegiatan diskusi online sengaja digelar dalam rangka menemukan solusi terbaik bagi Provinsi Banten dalam rangka memutus mata rantai pandemi Covid-19 termasuk meningkatya angka pengangguran akibat terjadinya wabah penyakit yang berdamp luas tersebut.

“Kegiatan ini sebagai ikhtiar kami para pemuda dalam rangka membantu dan mendukung pemerintah dalam menangani berbagai masalah akibat terjadinya pandemi Covid-19,” pungkas Dede. (Hendra)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.