RUU Pemilu Tamat, Pemerintah Sepakat Cabut Dari Prolegnas 2021

oleh -
ruu pemilu tamat,dpr ri,prolegnas 2021,menkum ham,yasonna laoly,baleg dpr ri
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja Baleg DPR RI, Selasa (9/3/2021)/Antara.

JAKARTA, REDAKSI24.COM–Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, menyatakan pemerintah sepakat untuk mencabut Rancangan Undang-Undang Pemilu dari daftar RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Melansir dari Antara, Menkum HAM Yasonna Laoly mengatakan, pencabutan tersebut sekaligus menyikapi surat dari Komisi II DPR RI tentang pencabutan RUU Pemilu dari daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2021.

“Jadi, pemerintah sepakat untuk yang satu itu, yakni RUU Pemilu, kita cabut,” kata Yasonna, dalam Rapat Kerja Baleg DPR RI, di Jakarta, Selasa (9/3/2021).

“Akan tetapi, saya kira tidak perlu lagi melakukan evaluasi seluruhnya karena sebetulnya apa yang kita sepakati tinggal dibawa ke paripurna,” imbuh Yasonna.

Pelaksanaan Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan Menkum HAM tersebut dalam rangka penyempurnaan legislasi nasional RUU Prioritas 2021, dan perubahan Program Legislasi Nasional RUU 2020-2024, berhasil menyepakati empat poin.

Pertama, RUU tentang Pemilihan Umum ditarik dari daftar Program Legislasi Nasional RUU Prioritas 2021 dan digantikan dengan RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diusulkan oleh Pemerintah.

Poin kedua, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol yang semula diusulkan oleh anggota DPR menjadi usulan Badan Legislasi.

Ketiga, jumlah Program Legislasi Nasional RUU Prioritas 2021 sebanyak 33 RUU. Terakhir, jumlah perubahan Prolegnas RUU 2020-2024 sebanyak 246 RUU.

 

Perubahan Prolegnas 2021

Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan pemerintah dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI menyepakati perubahan daftar RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 dan Prolegnas 2020-2024.

Dalam Raker tersebut disepakati RUU tentang Pemilihan Umum ditarik dari daftar Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2021 dan digantikan dengan RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diusulkan oleh Pemerintah.

“Apakah perubahan Prolegnas Prioritas 2021 dan Prolegnas 2020-2024 bisa disetujui,” kata Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas.

Seluruh Anggota Baleg DPR RI menyatakan setuju perubahan Program Legislasi Nasional Prioritas 2021 dan Prolegnas 2020-2024.

Raker tersebut juga mengambil keputusan mengenai RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol yang semula diusulkan anggota DPR menjadi usulan Baleg DPR.

Selain itu, jumlah RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2021 sebanyak 33 RUU, dan sebanyak 246 RUU masuk dalam Prolegnas 2020-2024. (Ant/ejp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.