RUU Ciptaker Yang Dibahas Pempus Dan DPR RI Hampir Rampung. Semuanya Mengakomodir Aspirasi Masyarakat

  • Whatsapp
Tenaga ahli
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan, Ade Irfan Pulungan.

JAKARTA, REDAKSI24.COM- Pembahasan RUU Cipta Kerja yang dilakukan Pemerintah Pusat dan DPR RI sudah hampir rampung. Sejumlah isu strategi seperti perizinan, ketenagakerjaan, pengadaan lahan dan lainnya sebagian besar sudah dibahas.

Bahkan Pemerintah Pusat dan DPR RI telah mendiskusikannya dengan konstruktif secara maraton. Dan tetap mendengarkan semua aspirasi yang berkembang di masyarakat. 

Bacaan Lainnya

“Pemerintah Pusat dan DPR RI tidak ragu untuk menghapus atau mengubah sejumlah pasal-pasal di dalam rancangan undang-undang yang ada setelah mendapatkan masukan dari masyarakat. Contohnya penghapusan Klaster Pendidikan pada RUU Cipta Kerja serta mengakomodir masukan untuk berbagai pasal lainnya, termasuk di Klaster Ketenagakerjaan yang menggandeng Tim Tripartit,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan, Ade Irfan Pulungan melalui keterangan persnya yang diterima Redaksi24.com pada Kamis (1/10 /2020).

Ade mengaku dengan adanya pembahasan yang cukup alot antara Pemerintah Pusat dan semua Fraksi di DPR RI membuktikan bahwa semua itu dilakukan untuk mencari solusi yang bisa diterima semua pihak.

BACA JUGA: Disepakati Upah Minimum Sektoral Dihapus Dari RUU Cipta Kerja

“Semangat Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk menghadirkan solusi atas berbagai Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan juga pasal yang krusial dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini diapresiasi bersama, karena  masyarakat bisa melihat dan mengetahui jalannya proses pembahasan RUU Cipta kerja dan pasal-pasal yang sudah disepakati dengan objektif,” kata dia.

Namun demikian, lanjut Ade, jika nantinya masih ada aspirasi yang belum disampaikan bisa disalurkan melalui mekanisme yang saat ini cukup mudah dilakukan.

“Pada dasarnya Pemerintah Pusat akan mencari solusi yang terbaik untuk semua masyarakat Indonesia. Tidak ada niat untuk memanjakan para pengusaha dan investor seperti yang selama ini disampaikan oleh sekelompok pihak. RUU Cipta Kerja ini sebagai terobosan hukum  untuk Bangsa dan seluruh Rakyat Indonesia, yang nantinya dapat memudahkan disemua sektor dan bidang untuk melakukan pekerjaannya,” ujarnya. 

BACA JUGA: Begini Bahaya RUU Onmibuslaw Cipta Kerja Versi Buruh Banten

Karena, menurut Ade, Ide dan gagasan yang baik dari  Presiden Joko Widodo itu muncul pada saat  pidato kenegaraan di Pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober 2019 lalu di Sidang Paripurna MPR RI. 

“Pada akhirnya gagasan Omnibus Law diwujudkan pada RUU Cipta Kerja yang mempunyai tujuan untuk memudahkan penciptaan lapangan kerja, percepatan peningkatan investasi, dan peningkatan produktivitas yang diyakini akan bisa terealisasi jika RUU Cipta Kerja ini nantinya ditetapkan menjadi Undang-undang,” tandasnya. (Iqbal/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.