Ribuan Warga Pandeglang Terdampak Covid-19 Terancam Tak Dapat Bantuan

  • Whatsapp
NIK Invalid
Dokumentasi - Antrean Warga mengurus administrasi kependudukan di Kantor Disdukcapil Pandeglang.

PANDEGLANG, REDAKSI24.COM – Ribuan warga Kabupaten Pandeglang, Banten yang terdampak covid-19, terancam tidak bisa mendapatkan bantuan jarring pengaman sosial (JPS). Sebab ada ribuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Pandeglang yang tidak valid. Hal itulah yang dinilai menghambat penyaluran dana bantuan sosial tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada sekitar 54 ribu NIK warga Pandeglang yang invalid dan perlu dilakukan aktivasi kembali dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pandeglang.

Bacaan Lainnya

Dihubungi melalui telepon selulernya, Kabid Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Pandeglang, Amir Syarifudin mengakui ada banyak NIK warga yang perlu diaktifkan lagi. Karena sebelum pemilu lalu, ribuan NIK warga Pandeglang tersebut telah diblokir Kemendagri.

“Iya benar banyak NIK yang tidak aktif, karena dulu sempat ada pemblokiran. Namun sekarang sudah bisa diaktifkan lagi di Disdukcapil,” ungkap Amir, Senin (27/4/2020).

Dikatakannya, sekarang warga sudah mulai melakukan aktivasi NIK tersebut. Tercatat, kata dia, sudah ada sebanyak 50 persen NIK yang diaktifkan lagi. Dia berharap agar warga yang NIK-nya masih tidak aktif, segera mendaftarkan ke pemerintah desa untuk segera diaktifkan di Disdukcapil.

“Kalau NIK tidak aktif tentu akan menghambat program bantuan sosial. Apalagi sekarang ini sedang pandemic covid-19, pemerintah akan mengeluarkan bantuan seperti BLT, dan itu perlu membutuhkan dokumen kependudukan valid. Maka dari itu kami sarankan agar warga yang NIK nya belum aktif segera diaktifkan lagi,” ujarnya.

Sebelumnya juga, lanjut Amir, pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke setiap kecamatan terkait banyaknya NIK warga yang invalid tersebut. Bahkan, pihaknya sudah menyebar data NIK warga yang tidak aktif tersebut.

“Kami sudah lakukan sosialisasi, bahkan datanya kami kasih ke tiap desa, supaya tahu siapa saja yang NIK nya diblokir,” katanya.

Sementara itu, Kapala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang, Nuriah membenarkan banyaknya NIK warga yang tidak valid, sehingga berimbas kepada proses pendistribusian bantuan.

“Tentu jika NIK calon penerima manfaat ini salah atau tidak valid, maka bantuan itu akan terhambat,” akunya.

BACA JUGA:

. Sungai Cisuakan Meluap, Harta Benda Warga Cibaliung Pandeglang Hanyut

. Larangan Parkir di Pasar Badak Pandeglang Tak Berjalan Efektif

. Perawat dan Keluarga PDP Meninggal di Pandeglang Jalani Isolasi Mandiri

Anggota Komisi I DPRD Pandeglang, Miftahul Farid Sukur mengaku kecewa dengan banyaknya NIK warga yang tidak valid. Karena, kata dia, data NIK sangat dibutuhkan untuk proses pemberian bantuan bagi warga terdampak covid-19.

“Saat rakyat membutuhkan bantuan pemerintah, namun terkendala karena data yang tidak valid. Kami akan turun langsung agar percepatan data segera selesai, jangan sampai kerja mubazir,” tegasnya.

Menurutnya, Disdukcapil wajib segera mengaktivasi kembali NIK yang invalid. Jangan sampai warga terhambat mendapat bantuan lantaran identitas dirinya masih terblokir. “Kami minta Disdukcapil bekerja cepat, jangan sampai berlarut-larut yang nantinya akan merugikan masyarakat,” katanya. (Samsul Fathoni/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

2 Komentar

    1. Bagaimana dengan data nik yg sudah valid tapi belum mendapatkan bantuan dana covid…tolong penjelasannya biar gak gagal paham.trmksh