Ribuan Buruh Demo di Pemkab Tangerang, Minta Bupati Sampaikan Ke Pempus Review UU Ciptaker

  • Whatsapp
Demo buruh
Demo buruh di Pemkab Tangerang.

KABUPATEN TANGERANG, REDAKSI24.COM — Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Tangerang menggelar unjuk rasa di depan Gedung Bupati Tangerang. Dalam orasinya para buruh menolak pemberlakuan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR RI. 

Dipimpin oleh ketua KSPSI Kabupaten Tangerang Ahmad Supriyadi, para anggota serikat pekerja  meminta untuk bertemu dengan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar guna menyampaikan pernyataan sikap kepada pemerintah pusat atas penolakannya  terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dinilai merugikan para buruh. 

Bacaan Lainnya

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Mochamad Maesyal Rasyid dan Asisten Daerah I Herry Herianto yang dimandatkan bertemu dengan serikat buruh,  menerima perwakilan buruh yang berjumlah delapan orang secara tertutup di ruang Wareng Gedung Setda Kabupaten Tangerang. 

Kepada wartawan Sekda Mochamad Maesyal Rasyid menuturkan, ada beberapa petisi yang disampaikan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti kepada pemerintah pusat. Diantaranya, para buruh keberatan dengan kebijakan regulasi UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI antara lain soal mengurangi pesangon kepada para pekerja. 

BACA JUGA: 1.500 Buruh di Tangerang pada 6-8 Oktober 2020 Akan Demo Tolak RUU Omnibus Law

Jika sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang 13 Tahun 2003 para buruh yang terkena PHK dengan masa kerja 20 tahun mendapat pesangon setara 32 bulan gaji. Dalam aturan yang baru, para pekerja dengan masa kerja 20 tahun hanya mendapat pesangon 25 bulan gaji. 

“25 bulan juga bukan menjadi beban perusahaan sepenuhnya tapi juga ada yang menjadi beban pemerintah. Perusahaan 19 bulan sisanya 6 bulan itu dibebankan ke pemerintah. Tapi ini belum jelas kita belum terima undang-undangnya,” tutur Sekda Maesyal usai pertemuan. 

Ia melanjutkan, dalam petisinya para buruh juga keberatan dengan tidak adanya pembatasan kontrak di semua bidang pekerjaan dan tetap menuntut sistem kontrak dihapuskan. 

“Jika sebelumnya kontrak kerja dua tahun, dua tahun, dan bisa diperpanjang. Tapi sekarang tidak ada batas waktu, bisa 1 tahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun,” jelasnya 

Selain itu, dalam petisinya para buruh juga sangat keberatan dengan penghapusan hak upah atas cuti. Jika pada undang-undang sebelumnya para pekerja yang mendapat cuti tetap mendapatkan gaji tapi pada regulasi yang baru ini gaji atau hak upah atas cuti ditiadakan. 

Tak hanya itu, lanjut Sekda, para buruh juga keberatan dengan penghapusan upah minimum sektoral dan mereka juga menolak sistem penetapan upah berdasarkan UMR daerah terkecil. 

“Mereka meminta kepada pemda dan DPRD supaya bisa menindaklanjuti,  merekomendasikan, apa yang disampaikan oleh mereka tadi dan Secepatnya kami (Pemda) dan DPRD akan melayangkan rekomendasi, keberatan kepada pemerintah pusat,” paparnya. 

BACA JUGA: Aksi Buruh di Kabupaten Tangerang Langgar Protokol Kesehatan

Wakil Ketua KSPSI Kabupaten Tangerang Agus Darsana menilai, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja adalah undang-undang yang sangat mendegradasi hak-hak pekerja. Pengurangan pesangon, penghapusan hak upah atas cuti, dan kontrak kerja (Outsourcing) yang tidak ada batasnya,  memangkas hak-hak buruh dan pekerja. 

Ia menambahkan, selain menggelar aksi unjuk rasa KSPSI juga akan mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi agar Undang-Undang Cipta Kerja ditinjau kembali. 

“Harapan dari kami pemerintah daerah bisa menyampaikan ke pemerintah pusat dan pemerintah pusat bisa mereview undang-undang ini supaya tidak serta merta disahkan begitu saja, harus ditimbang ulang, karena ini sangat merugikan pekerja,” tandasnya (Ricky/Aan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.