Retribusi Pajak Parkir Bahu Jalan di Tangsel Minim Karena Diduga Terjadi Kebocoran

oleh -
Ilustrasi.

KOTA TANGSEL, REDAKSI24.COM – Penghasilan retribusi sektor pajak bahu jalan di Kota Tangerangan Selatan belum maksimal. Itu Terjadi karena diduga terjadi kebocoran penghasilan retribusi lantaran tidak terkelola dengan baik.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang Selatan, Alexander Prabu. Ia mengatakan, dugaan terjadinya kebocoran tersebut berkaca pada rendahnya penghasilan retribusi sektor pajak bahu jalan  2019 hanya Rp700 juta. 

“Penghasilan retribusi ini sangat memprihatinkan. Padahal jumlah ruas jalan di Kota Tangerang Selatan ada 51 ruas jalan, dengan panjang mencapai 137,775 kilometer. Tentu ini menjadi potensi yang sangat besar. Tapi belum tergarap maksimal,” kata dia, Selasa (7/7/2020).

BACA JUGA: Pemkot Tangsel Bakal Kaji Perwal Tentang Pengaturan Waktu Operasi Kendaraan Angkutan Barang

Selain retribusi arkir bahu jalan yang memprihatinkan, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu juga menyoroti soal semrawutnya pengaturan angkutan berat seperti truk, tronton dan lainnya menimbulkan kemacetan dan rentan menimbulkan kecelakaan.

“Selain di jalan raya yang cukup luas, banyak angkutan berat truk maupun tronton melintas di jalan perkampungan dan komplek perumahan, sehingga mengakibatkan jalan rusak dan menelan korban jika. Maka itu, perlu adanya aturan dan penindakan tegas kepada angkutan truk berat,” pungkasnya.

Dikonfirmasi masalah itu,  Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangsel, Purnama Wijaya mengaku, bahwa realisasi retribusi parkir tepi jalan umum belum maksimal. Pada 2019, dari target Rp700 juta, hanya terealisasi sekira Rp400 jutaan.

“Memang betul belum maksimal. Karena kurangnya pengawasan dan belum dapat mengakomodir sejumlah lahan parkir yang dikelola oleh organisasi kepemudaan,” katanya melalui telepon seluler, Selasa (7/7/2020). 

BACA JUGA: 2020, Personel Pengawasan Truk di Tangsel Bakal Ditambah

Purnama melanjutkan, belum terakomodirnya lahan parkir tersebut lantaran kekurangan sumber daya manusia untuk pengawasan dan  belum adanya peraturan wali kota terkait pengelolaan parkir tepi jalan umum.

“Belum ada Perwalnya. Makanya, kita sedang kaji dan masih diproses di lingkup intern Dishub. Tapi untuk tahun ini, sudah terkumpul Rp537 juta dari target Rp175 juta hasil perubahan target semula Rp700 juta kemudian dikurangi karena adanya Covid-19,” ungkapnya. (wvyh/Aan)