Reses di Tangsel Anggota Komisi VI DPR Ananta Wahana Jelaskan UU Ciptaker

  • Whatsapp
Anggota Komisi VI DPR RI Ananta Wahana memberikan pemahaman terkait UU Ciptaker saat reses Kota Tangsel
Anggota Komisi VI DPR RI, Ananta Wahana, memberikan penjelasan secara umum terkait UU Ciptaker kepada masyarakat saat kunjungan reses di Kecamatan Serpong, Kota Tangsel, Sabtu (17/10/2020)

JAKARTA, REDAKSI24.COM— Anggota Komisi VI DPR RI, Ananta Wahana, memberikan pemahaman secara umum terkait Undang-Undang Cipta Kerja ( UU Ciptaker) saat bertemu kelompok masyarakat gereja dari tujuh paroki dalam kunjung reses di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Sabtu (17/10/2020).

Menurut legislator Dapil Banten III itu, tidak sedikit masyarakat yang menerima UU Ciptaker dengan baik. Karena, Omnibus Law yang juga disebut dengan undang-undang sapu jagad tersebut, sebetulnya untuk menjawab persoalan yang dihadapi, baik masyarakat, pencari kerja, maupun pelaku usaha sebagai penyedia lapangan kerja.

Bacaan Lainnya

Kata Ananta, UU Ciptaker sejatinya dibuat demi memudahkan pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), baik dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), mendirikan perseroan terbatas (PT), perseorangan, serta mempermudah perizinan lainnya.

Selain itu, jug memberikan kemudahan dengan persyaratan dan biaya terjangkau sehingga terdapat kepastian legalisasi bagi pelaku UMKM untuk pendirian PT tersebut.

BACA JUGA: Anggota DPR RI Ananta Wahana Gandeng Milenial Sebagai Pelopor Jernihkan Isu di Masyarakat

“Ada kemudahan berusaha bagi orang-orang yang dengan PT berarti akses perbankannya jelas. Selama ini mungkin  sulit memulai usaha kalau  tidak berbadan hukum,” ujar politis PDIP kepada masyarakat yang menghadiri reses.

Dijelaskan, kehadiran UU Ciptaker juga berdampak positif terhadap perkembangan UMKM. Karena, pertumbuhan ekonomi dari sektor UMKM ini bisa berjalan dengn baik.

“UMKM ini akan menjadi tombak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau kita lihat, 99 persen pelaku usaha di kita merupakan UMKM dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 97 persen. Nah, dengan undang-undang ini, maka nanti kemampuan UMKM menyerap lapangan kerja akan semakin besar. Bagi kami ini sangat positif,”tutur mantan anggota DPRD Provinsi Banten ini.

Diakuinya pula di masa pandemi Covid-19 perekonomian nasiona; memang masih tertatih-tatih. Dari situlah, lanjut Ananta, sektor UMKM diharapkan bisa bergerak dan berjalan dengan baik.

BACA JUGA:Rapat Dengan BUMN Farmasi, Ananta Wahana Pertanyakan Kelanjutan Biozek dan Saran WHO

Terkait hal ini pula, Ananta berjanji untuk terus mendorong para pelaku UMKM tetap bergerak maju, dengan memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan mereka melalui mitra kerjanya di Komisi VI DPR RI.

Sedangkan soal adanya penolakan yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa di berbagai daerah, pria yang cukup dekat dengan buruh dan pelaku UMKM di Kota Tangsel ini, berharap disampaikan secara cerdas melalui jalur konstitusi.

“Saya juga menghargai. Apalagi negara kita ini negara demokrasi, dan berpendapat itu boleh, yang penting mengedepankan nilai-nilai etika dalam berdemokrasi, tidak anarkis. Silahkan saja menyampaikan aspirasinya. Silahkan kalau mau menggugat lewat MK. Tetapi undang-undang seperti itu tetap dibutuhkan, karena undang-undang lama sudah tidak menjawab kebutuhan jaman lagi,” tandasnya.

Salah seorang tokoh masyarakat Kota Tangsel yang ikut hadir dalam kegiatan reses tersebut, Adrianus Dewa, menilai apa yang dilakukan pemerintah bersama para legislator membentuk UU Ciptaker sudah melalui kajian dan banyak pertimbangan.

“Pemerintah mengeluarkan undang-undang, pasti sudah ada kajian dan berbagai pertimbangan. Kami yakin, pemerintah tidak akan merugikan rakyatnya. Saya percaya, pemerintah punya niat baik untuk memperbaiki iklim investasi dan perburuhan di Indonesia. Apapun itu, buruh harus diperhatikan, pengusaha juga harus diperhatikan,”imbuhnya.(Agung/Jaya).

  • Whatsapp

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.