KOTA TANGERANG, REDAKSI24.COM– Rencana pemerintah pusat menerapkan wajib tes PCR bagi semua pengguna transportasi umum, mendapat penolakan keras dari para Agen Perusahaan Otobus (PO) di Terminal Poris, Kota Tangerang, Banten.
Pasalnya, jika ketentuan tersebut diberlakukan mereka menilai akan terjadi penurunan terhadap jumlah penumpang, yang saat ini mulai mengalami peningkatan..
Keberatan itu juga dirasakan oleh para penumpang di terminal tersebut, mengingat harga tes PCR lebih mahal dibandingkan dengan harga tiket bus yang mereka beli.
Salah satu agen PO KYM Trans, Warso (45) mengatakan, bahwa PO bus nantinya akan gulung tikar bila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. Dan ketentuan yang ketat seperti calon penumpang wajib menunjukan surat vaksin atau hasil rapid test antigen yang diberlakukan saat ini sepertinya sudah cukup.
BACA JUGA: Pemerintah Hanya Akui Hasil Tes PCR COVID-19 dari 742 Lab Ini
“PO ini melayani Tangerang-Surabaya, dari sini ke Surabaya hanya Rp290 ribu, sementara tes PCR bisa Rp500 ribu. Tentu ini sangat memberatkan bagi calon penumpang,” kata Warso saat ditemui di Terminal Poris, Rabu (27/10/2021).
Dengan begitu, kata dia tentu rencana kebijakan tersebut tidak berpihak pada agen PO Bus dan para penumpang. “Selama pandemi ini penurunan penumpang itu sampai 80 persen, dan sekarang pal penumpang yang ada hanya 1 sampai 10 orang,” kata dia.
BACA JUGA: Penjual Surat PCR Palsu di Bandara Halim Perdana Kusuma Diciduk Polisi
Hal senada disampaikan Agen PO Bus Sinarjaya, Subiyanto (45). Menurutnya, sejak pandemi terjadi, penurunan penumpang mencapai 40 persen. Dan kini mulai naik meskipun hanya beberapa persen saja, sehingga bila ketentuan penumpang harus melakukan tes PCR yang harganya lumayan mahal dipastikan jumlah penumpang akan turun kembali.
“Harga tiket yang paling mahal saja di sini itu ke Surabaya hanya Rp200 ribu. Sementara untuk PCR harga Rp500 ribu, ini tentu akan memberatkan calon penumpang,” kata dia.
Sementara itu, Pieter, salah satu penumpang di Terminal Poris mengaku keberatan dengan rencana kebijakan dari pemerintah pusat itu. “Teru terang kami juga merasa keberatan. Apalagi saat ini ekonomi sedang sulit. Alangkah baiknya untuk penumpang cukup menunjukkan keterangan vaksin saja,” kata dia.
Hal itu diiyakan pula oleh Intan, penumpang lainnya. Bahwa penunjukan keterangan surat vaksin sudah cukup, karena tidak membebani penumpang. (Candra/Aan).
