Reklamasi Pantura Tangerang dan Proyek PIK II, Kesejahteraan Untuk Siapa? (Bag-1)

  • Whatsapp
Ilustrasi Reklamsi PIK 2
Ilustrasi Reklamsi PIK 2/Istimewa.

Oleh Endang JP, Pemred Redaksi24.Com

REDAKSI24.COM,-Wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, memiliki sumber alam kelautan luar biasa besarnya. Pasalnya, wilayah induk Tangerang itu memiliki pesisir pantai  utara (Pantura) yang bentangan garisnya mencapai sekitar 50 kilometer, dari Kecamatan Mekar Baru hingga Dadap Kecamatan Kosambi. Namun sayangnya sumber alam pantai itu mengalami kerusakan ekosistem laut akibat tidak terkendalinya abrasi yang semakin tahun semakin memprihatinkan. 

Bacaan Lainnya

Daerah paling parah terjadinya pengikisan pantai akibat air laut itu terjadi di pesisir pantai Teluk Naga, Tanjung Burung, Mauk dan Tanjung Kait. Dampak selanjutnya bisa dirasakan saat rob atau air pasang perumahan penduduk sepanjang pantai tersebut terendam.

Bahkan pada 2011 lalu, sekitar tiga hektare lahan Pulo Cangkir di Kecamatan Kronjo lenyap digerus ombak pantai dan pembangunan warung di wilayah sekitar.

Padahal lima tahun sebelumnya, lahan di Pulo Cangkir memiliki luas empat hektar,  dan akibat abrasi saat itu diperkirakan bersisa tinggal dua ribu meter persegi saja.

Kondisi itu diperparah dengan gencarnya proyek reklamasi pesisir Pantura yang juga merambah lahan pertanian dan perikanan produktif beralih fungsi. Setidaknya potensi reklamasi lahan sawah irigasi menjadi lahan non-irigasi atau konversi lahan sawah irigasi seluas 23.755,19 hektar di wilayah itu sebagai upaya pemerintah setempat untuk mengembangkan dan menata wilayah Pantura.

Sekarang di area reklamasi tersebut tengah dibangun proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) II. Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mendukung pembukaan wilayah pengembangan perumahan dan perkotaan baru di wilayah utara Kabupaten Tangerang tersebut. 

BACA JUGA: Pembangunan PIK II Dan Reklamasi Teluk Jakarta Dikeluhkan Warga

Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang, Pantai Indah Kapuk II yang  proses pembangunannya sedang berlangsung itu bisa menjadi penggerak ekonomi khususnya bagi warga pesisir utara Tangerang.  

“Bisa jadi tempat penyerapan tenaga kerja dan pergerakan ekonomi di sekitar, termasuk penataan kawasan utara,” kata Zaki kepada Redaksi24.com, Selasa (16/6/2020) lalu.  

Dampak Reklamasi dan Pembangunan PIK II

Proyek reklamasi dan pembangunan PIK II telah menimbulkan dampak lingkungan cukup serius di wilayah Pantura. Sedikitnya 486 hektar lahan produktif berupa empang bandeng warga di Desa Tanjung Burung tergusur dan diurug  untuk pembangunan mega proyek PIK II.

Kompensasi harga tanah yang diurug itu pun dirasakan warga tak wajar, lantaran hanya dihargai 90 ribu rupiah permeter jauh dari standar harga layak. Bahkan ada diantaranya empang warga yang diurug belum sepenuhnya dibayar pengembang, lantaran tadi itu, belum cocok harganya.

Proyek reklamasi dengan cara mengurug empang itu juga telah mengancam sedikitnya 340 rumah warga setempat terendam akibat luapan air empang. “Ditengah kesulitan ini, pemerintah daerah tak hadir membantu kami,” ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya. 

Pusat Data dan Informasi KIARA (2017) mencatat, bahwa proyek reklamasi 17 pulau dan pencemaran di Teluk Jakarta terbukti menurunkan hasil tangkapan ikan nelayan di sepanjang pesisir pantai Tangerang dan pulau pulau di gugusan Kepulauan Seribu. Sebelum proyek reklamasi dijalankan, nelayan Tangerang Utara dapat membawa pulang hasil tangkapan ikan sebanyak 3-5 ton per bulan. Namun jumlah itu, turun drastis sebanyak 30-40 persen setelah adanya proyek reklamasi dan laut semakin tercemar.

BACA JUGA: Pengamat: Pembangunan Reklamasi dan PIK II Hanya Rugikan Masyarakat

Aktivis Kiara Susan Herawati mengatakan, terkait bencana banjir rob yang kerap melanda pesisir utara Tangerang itu, seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Tangerang dapat mengkaji lebih dalam ihwal pembangunan besar yang berdampak buruk.

“Banjir rob memang semakin meningkat seiring dengan krisis iklim yang terjadi. Tapi yang luput dari pemerintah daerah adalah, jangan meningkatkan kerentanan pesisir dengan pembangunan yang sebenarnya tidak ramah lingkungan,” kata Susan.

Menurut Susan, janji pengembang dalam hal ini juga hanya sebuah isapan jempol belaka. Susan menganggap BupatI Tangerang tidak melihat potensi besar di wilayahnya.

“Terkait penyerapan tenaga kerja, sangat disayangkan jika bupati lebih suka melihat warganya menjadi kuli ketimbang menjadi tuan di lautnya sendiri,” ujarnya.

Susan menyebutkan, dalam proyek reklamasi dan pembangunan PIK II itu peranan Pemerintah Pusat maupun pihak terkait juga sangat diperlukan untuk mendobrak pembangunan yang hanya akan menimbulkan bencana.

“Harusnya bisa melalui jalur gugatan lingkungan. Yang harus berperan seharusnya KKP sebagai payung dan rumahnya nelayan,” kata Susan.

Direktur Maritim Perkumpulan dan Ekologi Marthin menilai adanya banjir rob di wilayah pesisir utara memang hal lumrah. Namun kata dia, apakah pembangunan ini berjalan dengan campur tangan masyarakat sekitar.

“Saya kira apa yang dikeluhkan masyarakat terkait banjir dari reklamasi itu hal lumrah karena perlu dipastikan apakah selama ini mereka mendapat informasi terkait pembangunan reklamasi tersebut,” ucapnya. 

Dia menegaskan dalam hal ini masyarakat berhak mengeluh terhadap pembangunan yang mereka sendiri tidak pernah dilibatkan terkait PIK II dan reklamasi. 

Dengan demikian menurut Marthin, Pemda kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten harus turun tangan untuk memastikan apa yang dikeluhkan masyarakat, sumbernya dari mana, dan harus berikan solusi. 

“Mereka juga harus menindaklanjuti AMDAL bangunan kemudian kajian lingkungan dan nelayan juga. Karena itu akses perairan dan dilintasi nelayan Jadi ini harus turun tangan pemerintah,” ujarnya.  

Reklamasi dan pembangunan apapun itu, jelas Marthin, dampaknya bukan hanya di lokasi bangunan itu dilakukan. Namun akan berdampak di wilayah lain. 

“Seperti dengan sumber materialnya seperti pulau panjang. Dari sini sebenarnya Pemda berhak. Katakan ini lintas daerah kabupaten kota harusnya provinsi Banten turun tangan. Catatan besarnya pembangunan pesisir dan kawasan pesisir itu sebenarnya diatur dalam aturan yang telah ada, jadi tidak bisa seenaknya,” sambungnya. 

Pemerintah Daerah Harus Bertanggung Jawab

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta, mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang untuk mengambil tindakan tegas terhadap pengembang pembangunan mega proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) II. Pasalnya, pembangunan tersebut telah mengakibatkan berbagai kerugian yang dialami warga sekitar. 

“Kita sudah melakukan survei ke lokasi di pertengahan bulan lalu. Dalam survei itu, kita banyak menerima keluhan dari warga terdampak akibat pembangunan itu. Warga menyatakan, sebelum ada pembangunan, warga yang kebanyakan nelayan, tidak ada masalah. Tapi setelah ada pembangunan, rumah mereka sering banjir rob. Ini berarti ada masalah, pasti ada masalah. Nah masalah itu harusnya Pemda setempat melakukan penelusuran terkait penyebabnya,” ujar Direktur Walhi DKI Jakarta, Ubaidillah kepada Redaksi24.com belum lama ini.

Sayangnya, kata dia, selama ini Pemda atau Dinas Lingkungan daerah Kabupaten Tangerang, tidak melakukan penyelidikan dan penelitian terkait penyebab kebocoran air rob yang menggenangi pemukiman warga sekitar. Bahkan, laporan warga tak pernah digubris oleh pemerintah daerah, terkesan tidak punya nyali menghadapi pengembang. 

“Karena itu saya minta supaya Gubernur Banten mengambil langkah strategis terkait hal itu. Jangan sampai warga atau masyarakat yang dikorbankan hanya untuk kepentingan segelintir elite. Ini harus ditelusuri, karena saya dengar keluhan ini sudah lama disampaikan, tapi hingga saat ini tidak ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah setempat,” ungkapnya. 

BACA JUGA: Bupati Tangerang Dukung Pembangunan PIK 2 Yang Diduga Merusak Lingkungan

Menurut dia, warga terdampak pembangunan PIK 2 selalu mengeluh banjir ketika air pasang. Padahal, katanya, sebelum ada pembangunan PIK 2, tidak pernah sampai masuk ke rumah mereka meski air pasang. 

“Ini berarti kan ada yang salah. Nah masalah itulah yang harus dilakukan penelusuran, diselidiki oleh tim khusus. Tim khusus yang saya maksud, adalah pemerintah terkait. Misalnya Dinas Lingkungan Hidup atau lembaga terkait lainnya. Mereka harus dimintai pertanggungjawabannya. karena kalau sudah diketahui penyebabnya adalah karena pembangunan itu. Mereka, dalam hal ini pengembang, harus bertanggung jawab dengan melakukan perbaikan agar air rob tidak masuk ke wilayah pemukiman,” ujarnya. 

Menurut Ubaidillah, persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlama-lama, karena hal ini menyangkut persoalan banyak warga. Penderitaan semakin menjadi, karena saat ini warga harus berjibaku memerangi wabah virus corona (COVID-9). 

“Karena ketika kita survei, air itu masuk dari rembesan bawah tanah. Ini akan membahayakan warga terdampak. Apalagi air rob hingga mencapai ketinggian 30 cm sampai 1 meter. Pemerintah kabupaten Tangerang harus bertanggung jawab, tidak bisa warganya dibiarkan begitu saja. Pemda harus masuk dan melakukan penelitian untuk mencari sumber penyebabnya,” ucap Ubaidillah. 

Menurut dia, jika Gubernur Banten tidak bisa mengkondisikan SKPD atau dinasnya, maka harus dipertanyakan kesigapan dari kepala daerah. Harusnya, katanya, jika warga sudah mengadukan permasalahan ini ke tingkat gubernur, maka harusnya direspons secara cepat. Atau bila sengaja dibiarkan, tentu harus pula dipertanyakan, ada apa di balik pembiaran ini. 

“Jadi, kalau memang sumber masalah (banjir rob) itu sebagai akibat dari aktivitas reklamasi atau pembangunan lain di sekitar itu, maka pengembangnya harus ditindak, diberi sanksi. Sanksinya adalah menghentikan atau pencabutan izin,” tegasnya. 

Sementara itu terkait kompensasi kepada warga, dia mengatakan bahwa hal itu merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan kompensasi. Misalnya, memberikan jaminan hak pendapatan warga terdampak. 

“Kalau pun pendapatan mereka berkurang akibat dari kejadian itu, maka pemerintah harus bertanggung jawab,” pungkasnya.

Aktivis HAM Endus Ada ‘Permainan’ di Reklamasi Pantura

Aktivis hak asasi manusia (HAM) mengendus adanya ‘permainan’ yang melibatkan oknum untuk melancarkan proyek reklamasi dan pembangunan PIK II.

BACA JUGA: Dinilai Tak Punya Nyali, Walhi Desak Pemkab Tangerang Hentikan Mega Proyek PIK 2

Menurut Aktivis Hak Asasi Manusia Haris Azhar, di lapangan sikat menyikat itu terjadi. Seperti pendudukan pengosongan lahan itu kejadian. Sekolah digusur, tanah orang diambil dan ada orang dipolisikan gara-gara mau bayar tanah murah itu yang terjadi. Bahkan dia tidak menduga adanya penyerobotan lahan milik negara yang terjadi. 

“Ada juga penggelapan aset negara. Jadi ada juga tanah nya milik AD disana itu yang dulu di tahun 90 awal itu dikasuspidanakan dan asetnya diambil, itu sekarang diduduki. Kayanya ada permainan dari Kejagung bagian aset dan si pengembang PIK II ini,” kata Haris Azhar, kepada Redaksi24.com melalui sambungan seluler, belum lama ini. 

Haris juga menyebut saat ini setidaknya ada dua kliennya yang tengah berseteru dengan pengembang PIK II soal lahan. 

“Ini kayaknya ada main mata antara Pemda, pengembang dan Kejagung. Saya dampingi dua klien yang tanahnya diserobot untuk PIK II yang satu klien saya di pidanakan di Polresta. Dia dituduh memalsukan data tapi sebenarnya ada bargen dibelakang itu. Dia disuruh tandatangani untuk menjual tanah murah,” jelasnya.

Haris mengaku sampai saat ini belum mendapat laporan dari aktivitas proyek raksasa ini. 

“Kita ga tau infonya dimana ga pernah ada sosialisasi. Seharusnya dengan besarnya nih proyek bisa besar pula informasi pemerintah. 

Karena ini akan terkait dengan hajat hidup orang banyak,” sambungnya. 

Menurut Haris, jika pemerintah daerah menganggap pembangunan ini dapat berdampak baik bagi masyarakat tentunya harus dibuktikan. 

“Kalau memang warga merasakan banjir ya ditanggulangi banjirnya bukan tanah nya diambil terus digusur. Itu kan bukan solusi. Kalau digusur terus diserahkan ke pengembang ini hanya alasan permanen dia (pemerintah),” ujarnya. 

Kepala Advokasi dan juga pengacara publik LBH Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora mengatakan dalam proyek ini seharusnya pengembang melibatkan masyarakat sekitar. Terlebih lagi pembangunan yang ada di pesisir Tangerang berdampak buruk bagi kehidupan warga pesisir.

Menurut Nelson, jika proyek ini berjalan mulus tanpa melibatkan masyarakat tentunya tidak akan ada persetujuan dari warga terdampak. 

“Sebenarnya kalau proyek yang merugikan masyarakat pasti tidak akan ada yang menyetujui. Masyarakat berhak melakukan perlawanan dan pastinya masyarakat juga tidak akan mau dirugikan dengan adanya proyek,” jelasnya. 

Selain itu kata dia, di proyek reklamasi dan PIK II tersebut juga ada proyek jembatan yang tidak AMDAL. Suatu proyek itu harus ada yang namanya AMDAL. Apalagi ini proyek di pinggir laut seperti jembatan dan lainnya. 

“Ini kan jelas mengganggu lalu lintas nelayan. Dan dampaknya juga pada air laut, air pasang. Dalam satu pembangunan itu ada RUPL dan RKPL. Tentunya harus melibatkan warga terdampak. Nah kalau ini berjalan mulus tanpa melibatkan warga sekitar berarti kan ada upaya seperti melibatkan warga yang memang bukan terdampak,” katanya. 

Menurut Nelson, jika Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak mau menggubris keluhan warga terdampak akan proyek ini, maka harus menjadi perhatian khusus bagi aktivis dan juga masyarakat. 

“Ketika Pemkab tahu dan membiarkan berarti ada dua kemungkinan. Ketika memang ini aset pemerintah yang disalahgunakan harusnya ini tidak dibiarkan. Perusahaan ini kan menduduki lahan bisa jadi mereka (oknum pemerintah) mendapat keuntungan. disini tentu ada potensi kerugian negara jika memang ada lahan negara yang dipakai,” tandasnya. 

Sementara itu, Corporate and Secretary Agung Podomoro Justini Omar ketika di konfirmasi Redaksi24.Com terkait pembangunan proyek PIK II, hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan.

Reklamasi Pantura Kesejahteraan Untuk Siapa

HR, warga Desa Lemo, Kecamatan Teluknaga mengeluhkan adanya pembangunan mega proyek reklamasi dan pembangunan Pantai Indah Kapuk II yang dilakukan oleh pengembang kakap, lantaran kerap terjadi luapan air laut atau rob, dan banjir bila hujan turun di wilayahnya. ” Semenjak pembangunan itu berlangsung beberapa tahun lalu, bencana sering terjadi di wilayah ini,” kata HR. 

Selaian daerahnya menjadi langganan rob dan banjir hujan, juga sulit untuk mendapatkan air bersih. “Pembangunan mega proyek ini membuat kami sulit untuk mendapat air bersih. Apalagi sekarang, mesin air kami kalah dengan punya mereka yang besar,” keluhnya.

Warga terdampak lainnya kini didera kebingungan, harga ganti tanah yang hanya Rp 90.000 per meter tidak bakal cukup untuk membeli tanah untuk tempat tinggal di tempat lain.

“Harga tanah sudah mahal. Untuk pindah ke tempat lain gak bisa kebeli lagi. Mungkin kami terpaksa kontrak rumah saja. Padahal di sini tanah dan rumah sudah milik sendiri,” ungkap NS warga lainnya. 

Aktivis Kiara Susan Herawati menyebutkan mega proyek reklamasi dan PIK II hanya memberi dampak buruk pada masyarakat di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Terlebih lagi proyek pembangunan ini berdampak buruk bagi lingkungan, sehingga mega proyek itu merupakan kerugian nyata bagi masyarakat bahari.  

Menurut Susan keberadaan proyek reklamasi tersebut tidak akan mendatangkan keuntungan berarti bagi masyarakat, justru hanya merugikan masyarakat sekitar. Padahal seharusnya adanya pembangunan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat.  

“Pembangunan mega proyek reklamasi termasuk PIK II malah merugikan masyarakat. Pertama dampak ekologi dirasakan, mulai dari banjir sampai menurunnya hasil tangkapan nelayan,” ucapnya.  

Kerugian lain yang akan dirasakan masyarakat kata Susan, adalah terjadinya kondisi krisis iklim yang diperburuk dengan adanya pembangunan mega proyek ini.  

“Karena ini membutuhkan material yang cukup banyak dan diambil dari daerah lain utk kemudian dibangun di PIK II. Artinya kerusakannya dua kali,” ujarnya.  

Susan menambahkan dampak lainnya sudah 3 bulan terakhir masyarakat bahari merasakan ombak tinggi. Menurut dia kondisi ini semakin memperburuk kondisi masyarakat yang hidup di pesisir. 

“Pembangunan PIK II tidak diperuntukkan untuk masyarakat umum, malah masyarakat merasakan betul dampak buruknya. Harusnya menghentikan pembangunan yang tidak mempertimbangkan ekologi dan kedaulatan masyarakat bahari,” tandasnya.   

Lantas, pembangunan proyek raksasa reklamasi Pantura dan PIK II yang telah menimbulkan dampak lingkungan itu kesejahteraan untuk siapa?. (M. Iqbal/Tim Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.