Raperda Zonasi Pesisir Mandek, Pemerintah Pusat Warning ke WH

  • Whatsapp
raperda zonasi pesisir
Dewan mengingatkan Gubernur Banten untuk melanjutkan pembahasan Raperda zonasi pesisir.

KOTA SERANG, REDAKSI24.COM – Pemerintahan pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan warning kepada Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang hingga kini masih jalan di tempat alias mandek.

Warning tersebut tertuang dalam surat Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo kepada Pemprov Banten dengan nomor B-16/MEN-KP/I/2020 perihal Tindaklanjut RZWP3K Provinsi Banten.

Bacaan Lainnya

Dalam surat itu Mentri Edhy memberikan kelonggaran waktu selama enam bulan atau sampai 13 Januari 2021 kepada Pemprov Banten agar segera melanjutkan pembahasan Raperda tersebut. Jika dalam waktu itu Pemprov Banten tidak bisa melaksanakannya, Kementerian akan menggugurkan Raperda.

“Iya benar, kami sudah terima suratnya. Kami diberi waktu sampai 13 Januari 2021, jika tidak selesai maka proses pembahasan Raperda ini akan kembali dari awal lagi, meminta tanggapan dan saran pemerintah pusat terkait rencana pembuatan Perda,” kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banten, Madsuri saat dihubungi, Rabu (1/7/2020).

BACA JUGA: Proyek Pelabuhan Warnasari Cilegon Terhambat Raperda Zonasi Pesisir

Politisi PDIP juga menambahkan, pembahasan Raperda ini merupakan PR anggota dewan periode lalu yang belum bisa diselesaikan karena keterbatasan waktu. Tahapan pembahasannya, lanjutnya, terhenti karena beberapa dokumen seperti titik koordinat dan zonasi pertambangannya serta dokumen tambang pasir yang kurang detail belum diserahkan secara sempurna oleh Pemprov ke Panitia Khusus (Pansus) Raperda RZWP3K.

“Keterangan dari Pak Luay (anggota Pansus kala itu) demikian. Karena itu saya minta kepada Pemprov agara segera menyelesaikan dokumen ini, agar kami bisa segera membawa pembahasan ini ke tahap Badan Musyawarah (Bamus) untuk kemudian pembentukan Pansus baru,” jelasnya.

Untuk diketahui, Raperda RZWP3K ini mengatur jenis zona wilayah tangkapan ikan nelayan, zona wilayah tambang dan zona wilayah untuk kapal-kapal besar. Jika Raperda ini sudah disahkan, wilayah tangkapan ikan nelayan yang notabenenya menggunakan kapal-kapal kecil akan terlindungi.

Wilayah laut Provinsi Banten mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) yang bisa dimanfaatkan untuk sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru. SDA itu berupa potensi tambang yang bisa diambil untuk berbagai kepentingan pembangunan yang berada pada jarak 6 mil lebih.

BACA JUGA: Soal Raperda Zonasi Pesisir, Ratusan Nelayan Datangi Lagi DPRD Banten

Secara administratif, zonasi penangkapan ikan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 71 tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Dalam Permen tersebut telah ditetapkan tiga jalur penangkapan ikan yaitu  jalur I yang terdiri dari IA dan IB, jalur II, dan jalur III. Jalur IA meliputi perairan pantai sampai dengan 2 mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah; jalur IB meliputi perairan pantai di atas 2–4 mil laut; jalur II meliputi perairan di atas 4–12 mil laut; dan jalur III meliputi perairan ZEEI dan di atas 12 mil laut. (Luthfi/Difa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.